Melalui koordinasi lintas wilayah dan mediasi bersama pemerintah daerah, lima petugas Bea Cukai yang sempat dibawa massa berhasil dikembalikan pada Selasa (3/11/2026).
‎
Kronologi

‎Peristiwa tersebut bermula pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, ketika petugas Bea Cukai Aruk melakukan pemeriksaan terhadap empat Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Bengkayang yang hendak melintas dari Indonesia menuju Malaysia melalui PLBN Aruk. Kesalahpahaman saat proses pemeriksaan memicu protes dan adu argumentasi sehingga keempat warga tersebut membatalkan keberangkatan.
‎
‎Situasi berkembang setelah sekitar 10 orang mendatangi kawasan PLBN Aruk pada pukul 17.00 WIB. Mengetahui perkembangan tersebut, Kapolsek Sajingan Besar atas arahan Kapolres Sambas segera menyiagakan personel Polsek, Brimob, dan Satuan Tugas (Satgas) Pamtas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan kekuatan sekitar 30 personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
‎
‎Namun, sekitar pukul 18.30 WIB, massa yang berasal dari Bengkayang dan Landak bertambah hingga sekitar 100 orang. Massa kemudian memasuki Wisma Nusantara untuk mencari petugas Bea Cukai Aruk. Dalam situasi tersebut, lima petugas yang masih berada di lokasi dibawa massa ke Kabupaten Bengkayang. Personel pengamanan telah berupaya mencegah tindakan tersebut, tetapi jumlah massa yang lebih besar membuat situasi sulit dikendalikan.
‎
‎Setelah menerima laporan, Kapolres Sambas, AKBP Sanny Handityo bersama personel Polres Sambas tiba di PLBN Aruk dan langsung melakukan koordinasi serta menyusul rombongan massa ke Kabupaten Bengkayang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan pendekatan persuasif.
‎
‎Penyelesaian akhirnya tercapai pada Selasa (3/11/2026) melalui mediasi di Kantor Bupati Bengkayang mulai pukul 09.30 WIB. Pertemuan dipimpin langsung Bupati Bengkayang dan dihadiri Kapolres Sambas, Kapolres Bengkayang, Dandim Bengkayang, perwakilan masyarakat, serta pihak Bea Cukai. Sekitar pukul 12.30 WIB, seluruh pihak menyepakati penyelesaian secara kekeluargaan melalui kesepakatan damai dan pemberian sanksi denda adat. Lima petugas Bea Cukai kemudian dikembalikan dan massa membubarkan diri.
‎
‎Kapolres Sambas, AKBP Sanny Handityo melalui Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Sambas, AKP Sadoko Kasih Wiyono menyampaikan bahwa Polres Sambas bergerak cepat merespons perkembangan situasi di PLBN Aruk dengan mengedepankan langkah pengamanan, koordinasi lintas instansi, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.
‎
‎Menurutnya, kehadiran personel Polri bersama unsur TNI dan instansi terkait merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan negara. Upaya pengamanan juga dilakukan untuk mencegah meluasnya kesalahpahaman menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar.
‎
‎Kasi Humas Polres Sambas menegaskan bahwa penyelesaian melalui mediasi dan kesepakatan bersama menjadi langkah penting dalam meredam ketegangan. Polres Sambas mengimbau masyarakat agar mengedepankan komunikasi, tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian setiap persoalan kepada pihak berwenang sehingga situasi keamanan di wilayah perbatasan tetap aman dan kondusif. 

Denda Adat

Perselisihan antara warga Bengkayang dan petugas Bea Cukai di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhirnya menemui titik penyelesaian melalui mediasi secara adat di Kabupaten Bengkayang pada Selasa (3/11/2026). Dalam kesepakatan yang tertuang dalam berita acara, tercantum kewajiban pembayaran sanksi adat dan biaya kemanusiaan dengan total mencapai Rp 655 juta.

Nilai tersebut terdiri dari Rp 155 juta untuk sanksi adat dan Rp 500 juta untuk biaya kemanusiaan. Pembayaran disepakati paling lambat dua minggu sejak tanggal kesepakatan, dengan klausul sanksi dua kali lipat apabila batas waktu tersebut diingkari.

Kapolres Sambas, AKBP Sanny Handityo menyampaikan bahwa masih akan ada pelaksanaan upacara adat di wilayah Aruk. Namun, jadwalnya belum ditentukan

"Ada (upacara adat) di Aruk (Sambas). Tapi belum tahu kapan," kata Sanny, pada Selasa (3/11/2026). (*)

Penggelapan ini terjadi pada selama kurun waktu sejak bulan Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2026 bertempat di UD Padi Desa, alamat Dusun Gondangwetan, Desa Gondangwetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Subiyanto dan Winarti yang bekerja sebagai karyawan di UD Padi Desa milik Endik Sucipto, mengirim sekaligus yang melakukan bongkar muat beras. 

Subiyanto adalah sopir di UD Padi. Subiyanto mendapatkan upah setiap pengiriman sebesar Rp 300 ribu sampai dengan Rp 400 ribu. Sedangkan Winarti selaku Sales Penjualan yang mencari toko atau agen baru sebagai pembeli, menerima pesanan dari pelanggan lama maupun baru, menyampaikan pesanan kepada admin UD PADI DESA, serta menerima pembayaran dari agen atau toko untuk kemudian diserahkan kepada admin yang mendapat upah Rp 25.000 dari setiap ton beras yang terjual. 

Subiyanto dan Winarti yang dipercaya Endik Sucipto melakukan pengiriman dan pengantaran beras yang dititipkan terlebih dahulu kepada agen-agen yang sudah dikenal dan terhadap agen atau toko memiliki penjualan tinggi akan ditambahkan pasokannya. Sedangkan toko yang memiliki beras yang kurang laku akan ditarik kembali dan dipasarkan ke toko lain dengan mekanisme pembayaran tunai tempo selama 2 minggu. 

Namun sejak bulan Agustus 2025, tanpa sepengetahuan dan izin dari Endik Sucipto, Subiyanto dan Winarti mengubah sistem pembayaran menjadi pembayaran setengah saat barang diterima dan sisanya dibayarkan pada saat pengiriman barang berikutnya atau dapat pula dengan cara pembayaran penuh saat barang diterima. 

Dari beberapa pembayaran yang sudah diterima melalui Winarti, digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi Subiyanto dan terdakwa II dan sebagian lagi disetorkan kepada Admin UD Padi Desa yaitu Marlina.

Pada 16 Juni 2026 saat Endik Sucipto menanyakan terkait adanya tunggakan jatuh tempo dari salah satu toko/ agen beras, Subiyanto dan Winarti menyampaikan toko tersebut belum melakukan pembayaran karena beras belum laku terjual. Endik Sucipto meminta agar menarik beras yang belum laku dari toko Projo tersebut. Namun Subiyanto dan Winarti menolak dengan alasan khawatir akan kehilangan pelanggan. Padahal sebenarnya, toko tersebut telah melunasi pembayaran kepada Winarti.

Kemudian pada 27 Juni 2026 saat saksi Endik Sucipto kembali menanyakan tunggakan pembayaran dari para agen, Subiyanto dan Winarti mengakui bahwa uang pembayaran dari para agen telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga saksi Endik Sucipto melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

Berdasarkan rekapan nota penjualan yang dikeluarkan oleh UD Padi Desa periode tanggal 16 Mei 2026 sampai dengan tanggal 17 Juni 2026 sebanyak 15 nota penjualan dengan total beras sebanyak 27.695 kg atau senilai Rp 389.492.500, pembayaran yang diterima oleh Endik Sucipto dari total 15 Nota Penjualan tersebut diatas hanya sejumlah Rp 91.735.000.

Sedangkan sisa uang yang diterima Subiyanto dan Winarti dari para agen atau toko tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Subiyanto dan Winarti, antara lain untuk membayar angsuran pinjaman bank, arisan, serta kebutuhan hidup lainnya.

Selain tidak menyerahkan uang hasil penjualan beras kepada UD Padi Desa, Subiyanto dan Winarti membuat nota penjualan dari toko/ agen yang seharusnya tidak memesan beras agar beras tetap dapat keluar dari gudang UD Padi Desa. Tanpa seizin Endik Sucipto, Subiyanto dan Winarti menjual beras tersebut dengan nota yang dibuat sendiri oleh Winarti kepada toko lain yang tidak berlangganan ke UD Padi Desa. Kemudian uang hasil penjualan tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Subiyanto dan Winarti.

Subiyanto dan Winarti pun menghadapi proses hukum atas perbuatannya itu. Keduanya lalu divonis dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada Kamis, 08 Oktober 2026.

"Menyatakan Terdakwa I Subiyanto bin Sarbi (almarhum) dan Terdakwa II Winarti binti Suroto (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan sendiri tindak pidana dan turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum," kata Oki Basuki Rachmat selaku Ketua Majelis Hakim.

Terdakwa Subiyanto dan Winarti telah melanggar pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 Huruf a dan Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Pengungkapan kasus tambang ilegal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, dalam konferensi pers di Mapolres Tulungagung, pada Senin (02/11/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi Waka Polres Tulungagung dan personel Satreskrim Polres Tulungagung.

Kapolres Tulungagung menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari tingginya curah hujan beberapa hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik aliran sungai di wilayah Kecamatan Rejotangan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Tulungagung melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir.

Dari hasil penyelidikan, petugas Polres Tulungagung menemukan adanya aktivitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan. Kepolisian kemudian melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut hingga menetapkan Supratman sebagai tersangka.

“Polres Tulungagung mengamankan operator dan kru yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, berikut sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas tersebut,” ungkap Kapolres Tulungagung.

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu unit alat berat jenis ekskavator Keihatsu 921C warna kuning, satu unit truk Isuzu NMR 71HD warna putih bernomor polisi AG 8713 RY yang mengangkut dua batu marmer, dua buah palu, satu buah linggis, serta satu unit telepon genggam merek OPPO A33.

Atas dugaan perbuatannya, Supratman disangka dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kapolres Tulungagung menegaskan, pengungkapan kasus tambang ilegal ini merupakan bentuk respons cepat Polres Tulungagung dalam menindaklanjuti kejadian banjir di wilayah Kecamatan Rejotangan. Selain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan bencana serta perlindungan lingkungan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polres Tulungagung akan menggelar apel bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi serta menangani bencana, terutama di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi.

“Polres Tulungagung akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegas Kapolres Tulungagung.

Melalui langkah penegakan hukum dan penguatan kesiapsiagaan bencana tersebut, Polres Tulungagung berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. (*)

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas sabung ayam yang disertai taruhan uang di sebuah lahan di kawasan Grogol, Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Satreskrim Polres Salatiga yang dipimpin langsung Kasat Reskrim, AKP Iwan Kristiana melakukan pengecekan ke lokasi. Setelah memastikan adanya aktivitas perjudian, petugas kemudian melakukan penindakan dan mengamankan sejumlah orang yang berada di tempat kejadian. 

Dari hasil pemeriksaan awal, R diduga berperan sebagai penyelenggara dengan menyediakan lahan miliknya untuk digunakan sebagai arena sabung ayam.

Berdasarkan keterangan awal, kegiatan tersebut berlangsung Minggu siang dan dalam praktiknya, terdapat dua ekor ayam jago yang diadu dengan taruhan uang sebesar Rp. 600.000, masing-masing Rp. 300.000 dari kedua pihak yang bertanding.

Terduga penyelenggara mengakui memperoleh keuntungan berupa uang meja sebesar Rp60.000 atau 10 persen dari total uang taruhan. Sementara itu, dua orang yang diduga terlibat dalam pertandingan, masing-masing berinisial B dan S, melarikan diri saat petugas melakukan penggerebekan.

Selain R, petugas juga mengamankan lima orang lainnya yang berdasarkan keterangan awal disebut berada di lokasi sebagai penonton. 

Seluruh pihak yang diamankan selanjutnya dibawa ke Mapolres Salatiga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami peran masing-masing.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu set kotak arena sabung ayam, uang taruhan sebesar Rp 600.000, uang meja Rp 60.000, dua ekor ayam jago, dua buah ember, serta satu spons busa.

Atas perbuatannya, R diproses terkait dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasat Reskrim Polres Salatiga, AKP Iwan Kristiana menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk aktivitas perjudian yang meresahkan masyarakat.

Polres Salatiga juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas dengan melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian maupun gangguan keamanan lainnya kepada pihak kepolisian, baik secara langsung maupun melalui Call Center 110. (*)

The Business Standard melaporkan pada 31 Oktober 2026 bahwa usaha patungan yang diusulkan ini akan memproduksi 1 juta ton DAP setiap tahun, dengan masing-masing pemerintah memegang porsi kepemilikan sebesar 50%. Bangladesh akan menjamin penyerapan produk (offtake), sementara Arab Saudi akan menyediakan gas serta bahan baku utama yang diperlukan.

Kedua pemerintah akan mendanai 30 persen dari total investasi dengan porsi yang setara, sementara 70% sisanya akan dipenuhi melalui pinjaman dari sektor keuangan Arab Saudi. Biaya proyek serta ketentuan komersial masih menunggu hasil studi kelayakan teknis dan finansial. Produksi komersial ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2030.

Sebuah nota kesepahaman (MoU) yang bersifat tidak mengikat diperkirakan akan ditandatangani selama kunjungan Perdana Menteri, Tarique Rahman ke Arab Saudi yang direncanakan pada paruh kedua bulan November 2026. Tanggal pasti kunjungan tersebut belum dikonfirmasi, dan MoU yang akan ditandatangani nantinya tidak bersifat mengikat.

Permintaan tahunan DAP di tingkat lapangan di Bangladesh mencapai 1,4–1,5 juta ton. Selain itu, Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) diwajibkan untuk menyimpan stok penyangga (buffer stock) sebesar 500 ribu ton, sehingga total kebutuhan tahunan mencapai 1,9–2,0 juta ton. 

Impor oleh pihak swasta mencakup sekitar 500.000 ton, sementara sisanya diimpor oleh BADC melalui perjanjian antar-pemerintah (G2G) dan tender terbuka. Proyeksi Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan impor tahunan BADC di masa mendatang akan berkisar antara 940 ribu hingga 1 juta ton.

Impor DAP tercatat meningkat dari 1,272 juta ton pada tahun fiskal 2023–2024 menjadi 1,399 juta ton pada tahun fiskal 2024–2025, dan mencapai 1,620 juta ton pada tahun fiskal 2025–2026. Kapasitas pabrik yang direncanakan ini mendekati proyeksi kebutuhan impor BADC.

Bangladesh telah mengimpor pupuk DAP dari Arab Saudi melalui perjanjian antar-pemerintah (G2G) sejak tahun fiskal 2015–2016. Kesepakatan dua tahun terbaru, yang ditandatangani pada 15 Desember 2024, mencakup 15 pengiriman per tahun: 11 pengiriman bersifat wajib dan empat pengiriman bersifat opsional. Pengiriman wajib tersebut mencakup setidaknya 440 ribu ton per tahun.

Pada 13 Oktober 2026, Bangladesh menyetujui pembelian 40 ribu ton pupuk DAP dari Arab Saudi dengan harga $861,50 per ton. Dengan nilai tukar 123 Taka (Tk) per dolar, harga impornya saja mencapai sekitar 106 Tk/kg, belum termasuk biaya transportasi dan penanganan. Konsumen membayar 21 Tk/kg, sementara pemerintah menanggung selisih biayanya melalui subsidi.

Produksi dalam negeri menghadapi kendala. DAP Fertilizer Company Limited, satu-satunya pabrik DAP di Bangladesh, didirikan pada tahun 2006 di atas lahan seluas 66 ekar di Rangadia, Anwara, Chattogram, dengan kapasitas produksi 528.000 ton per tahun. Dibandingkan dengan target 100.000 ton untuk tahun fiskal 2025–2026, pabrik ini hanya memproduksi 40.000 ton. Pada tahun fiskal ini, pabrik tersebut belum berproduksi sama sekali dan telah berhenti beroperasi sejak 28 Juni akibat kekurangan asam fosfat.

Proyek ini berpotensi menjadi investasi langsung pertama pemerintah Bangladesh di pabrik luar negeri. Berdasarkan peraturan Bank Bangladesh, investasi luar negeri yang melebihi $10.000 memerlukan persetujuan khusus. Dewan pengelola yang diusulkan nantinya akan memiliki perwakilan yang setara dari kedua belah pihak.

Adanya pembeli yang terjamin serta pasokan bahan baku dari Arab Saudi dapat mengamankan ketersediaan produk. Namun, daya saing biaya proyek ini belum terbukti hingga rincian mengenai pembiayaan, produksi, biaya bahan baku, dan biaya pengangkutan ditetapkan. (*)

Estimasi dari Topline Securities—berdasarkan data NFDC—menunjukkan permintaan urea yang tangguh, sedangkan untuk DAP, kinerja sepanjang tahun berjalan (year-to-date) tercatat lebih lemah.

Penjualan urea pada bulan Oktober 2026 diperkirakan mencapai 487.000 ton, meningkat 39% secara tahunan (year-on-year) dari 350.000 ton, namun turun 20% secara bulanan (month-on-month). Penurunan ini tampaknya mencerminkan pola pembelian musiman dan tidak adanya pembelian di muka oleh penyalur (dealer), bukan karena melemahnya permintaan dasar. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Topline menunjukkan bahwa saat ini produsen tidak menawarkan diskon apa pun.

Untuk periode Januari–Oktober 2026, total penyerapan urea mencapai 4,891 juta ton, naik 7% secara tahunan. FFC (Fauji Fertilizer Company) memimpin dengan volume 2,417 juta ton (+14%), diikuti oleh Engro Fertilizers (EFERT) sebesar 1,386 juta ton (-1%). Fatima Group mencatat 839.000 ton (+11%), sementara pemasok lainnya menyumbang 248.000 ton (-11%).

Penjualan urea FFC pada bulan Oktober diperkirakan mencapai 257.000 ton, naik 55% secara tahunan namun turun 2% secara bulanan. Penjualan EFERT diperkirakan sebesar 138.000 ton (+13% secara tahunan; -37% secara bulanan). Fatima mencatat 56.000 ton, yang mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 30%, meskipun terjadi penurunan bulanan sebesar 45%. 

Pemasok lainnya mencapai 36.000 ton, naik 87% secara tahunan dan 21% secara bulanan. Persediaan urea industri diperkirakan mencapai 724.000 ton pada akhir Oktober, dibandingkan dengan 650.000 ton pada bulan September. EFERT memegang 571.000 ton, diikuti oleh FFC dengan 87.000 ton, dan Fatima dengan 57.000 ton.

Penjualan DAP menunjukkan tren yang berbeda. Penyerapan pada bulan Oktober diperkirakan mencapai 166.000 ton, turun 24% secara tahunan (year-on-year) dari 219.000 ton, namun naik 145% secara bulanan (month-on-month). Akumulasi penjualan DAP selama sepuluh bulan pertama mencapai 937.000 ton, 8% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan DAP FFC pada bulan Oktober diperkirakan mencapai 94.000 ton (-14% secara tahunan; +174% secara bulanan). EFERT mencatat 43.000 ton (+121% secara tahunan; +184% secara bulanan), sementara pemasok lain menyumbang 29.000 ton (-68% secara tahunan; +58% secara bulanan). Untuk periode Januari–Oktober, FFC menjual 618.000 ton (-5%), EFERT 138.000 ton (+21%), dan pemasok lain 181.000 ton (-28%). Persediaan akhir DAP diperkirakan sekitar 263.000 ton.

Perbedaan tren ini penting untuk diperhatikan saat mencermati angka-angka utama: lonjakan bulanan pada penjualan DAP belum mencerminkan pemulihan permintaan tahunan. Angka persediaan juga patut dicermati dalam beberapa bulan mendatang.

Perbedaan mendasarnya jelas : permintaan urea tetap menunjukkan pertumbuhan tahunan meskipun persediaan terus meningkat, sementara pemulihan bulanan pada DAP belum mampu membalikkan penurunan yang terjadi sepanjang tahun ini. Topline memperkirakan penyerapan urea akan tetap kuat, didukung oleh permintaan selama musim puncak dan peningkatan aktivitas pertanian. 

Pertumbuhan kumulatif sebesar 7% mengindikasikan permintaan yang solid, bahkan di tengah ketiadaan diskon dari produsen seiring dengan berlanjutnya musim puncak. (*)

Penipuan berawal dari A Zainullah M yang berkeinginan hendak membeli mobil, kemudian pada Selasa, 23 September 2025, salah seorang kerabat dari A Zainullah M yang bernama H Slamet mengabarkan melalui aplikasi WhatsApp tentang adanya mobil yang hendak dijual berikut foto mobil tersebut berupa 1 unit mobil Suzuki Ertiga yang dijual oleh sebuah showroom mobil yang berada di Kabupaten Jember.

Keesokan harinya, pada Rabu, 24 September 2025, A Zainullah M bersama istrinya dan pula ditemani oleh H Slamet dan M Irwan Susanto berangkat menuju ke Jember untuk melihat mobil dimaksud. 

Sesampainya di showroom pada sekitar pukul 13.30 WIB, yaitu Showroom Mobil Jokowi yang terletak di Desa Rambipuji, Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, A Zainullah M bertemu dengan pemilik showroom, yaitu Ahmad Trijoko yang menunjukkan unit mobil yang hendak dijual yang berada di dalam showroom tersebut, yaitu 1 unit mobil Suzuki Ertiga, warna abu-abu metalik, nomor polisi (nopol) : L-1319-QO, tahun 2021, yang dijual dengan harga Rp. 168.500.000.

Setelah melihat kondisi mobil itu dan merasa cocok, kemudian A Zainullah M tertarik membeli mobil itu. Namun A Zainullah M mengatakan bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp 150 juta. Kemudian untuk membuat A Zainullah M mau membeli, akhirnya Ahmad Trijoko menjawab tidak mengapa untuk kekurangannya sebesar Rp 18.500.000 dapat dibayar dalam waktu 4 bulan ke depan setelah pembelian. 

A Zainullah M mau dan semakin tertarik untuk membeli mobil dimaksud. Setelah itu, A Zainullah M bertanya mengenai kelengkapan surat-surat dari mobil yang hendak dibelinya. Lalu dijawab oleh Ahmad Trijoko bahwasanya Ahmad Trijoko hanya akan memberikan STNK-nya saja selama harga mobil belum lunas. Namun bilamana lunas, Ahmad Trijoko berjanji kepada A Zainullah M akan memberikan dan mengantarkan sendiri BPKB-nya kepada A Zainullah M.

Akhirnya A Zainullah M percaya dan sepakat membeli 1 unit mobil Suzuki Ertiga, warna abu-abu metalik, nopol : L-1319-QO, tahun 2021.

 A Zainullah M langsung melakukan pembayaran harga mobil. Pertama, secara tunai/ cash sebesar Rp 105.000.000 pada pada Rabu, 24 September 2025 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Showroom Mobil JOKOWI yang terletak di Desa Rambipuji, Desa Rambipuji, Kabupaten Jember.

Kedua, secara transfer pada Rabu, 24 September 2025 menuju ke rekening BRI atas nama Achmad Tri Joko sebesar Rp 45.000.000.

Ketiga, pada Jumat, 31 Oktober 2025 menuju ke rekening BRI atas nama Ahmad Trijoko sebesar Rp 10.000.000.

Keempat, pada Kamis, 13 Nopember 2025 membayar pelunasan menuju ke rekening BRI atas nama Ahmad Trijoko sebesar Rp 8.500.000. Total keseluruhan adalah sebesar Rp 168.500.000.

Selama 1 unit mobil Suzuki Ertiga, nopol L-1319-QO tersebut dipergunakan dan berada dalam penguasaan A Zainullah M, telah dilakukan penambahan fasilitas berupa aksesoris mobil berupa dashcam (kamera dalam), pemasangan jok kulit, karpet dalam mobil dan penggantian 5 ban mobil yang totalnya senilai Rp 6.750.000. 

Hingga akhirnya pada 25 Pebruari 2026, A Zainullah M didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Jember yang mengambil dan mengamankan 1 unit mobil Suzuki Ertiga, warna abu-abu metalik, nopol : L-1319-QO, yang ada dalam kekuasaan A Zainullah M karena ternyata mobil tersebut adalah dalam kondisi bermasalah lantaran Ahmad Trijoko menjual mobil tersebut kepada A Zainullah M tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik aslinya.

Ternyata, 1 unit mobil Suzuki Ertiga, warna abu-abu metalik, nopol : L-1319-QO adalah milik dari Gerry Pranata, yang mana Gerry Pranata memegang Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dari mobil tersebut selama mobil tersebut belum terjual kepada pihak lain. 

Ahmad Trijoko diminta untuk menjual dan memberitahukan setiap transaksi penjualan dan hasil penjualannya kepada Gerry Pranata. Akan tetapi Ahmad Trijoko menjual sendiri mobil itu tanpa seizin dan sepengetahuan Gerry Pranata selaku pemilknya. Begitu pula Ahmad Trijoko tidak melaporkan dan menyerahkan hasil penjualannya kepada Gerry Pranata, melainkan malah mempergunakannya sendiri untuk keperluan pribadinya.

Semula A Zainullah M percaya terhadap diri Ahmad Trijoko yang menjual 1 unit mobil Suzuki Ertiga, warna abu-abu metalik, nopol : L-1319-QO, yang telah A Zainullah M beli dan bayar lunas sebesar Rp 168.500.000. Hingga pada akhirnya Ahmad Trijoko tak kunjung memberikan BPKB asli dari mobil tersebut kepada  A Zainullah M.

Akhirnya mobil tersebut diambil dan diamankan oleh Polres Jember dari tangan A Zainullah M karena bermasalah lantaran dijual oleh Ahmad Trijoko tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik aslinya. Dan sebagai akibat perbuatan Ahmad Trijoko tersebut telah mengakibatkan A Zainullah M mengalami kerugian materiil yang totalnya sebesar Rp 175.250.000.

Ahmad Trijoko kemudian diproses di Pengadilan Negeri Jember. Anak Agung Gede Agung Parnata selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan, Ahmad Trijoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan  diancam pidana  dalam Pasal 492 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu, 7 Oktober 2026. 

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memilih banding. Sebab, Jaksa menilai, vonis tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa, yakni pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. (*)

Nafis Tohir juga pemilik 1 unit mobil Daihatsu Granmax warna grey tahun 2026, nomor polisi (nopol) : P – 8440 – GI, atas nama Nafis Tohir. Mobil tersebut diperoleh dengan membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 20 juta dan angsuran sebesar Rp 3.950.000 selama 5 tahun.

Nafis Tohir mempunyai usaha persewaan mobil. Kemudian pada Jumat, 19 Juni 2026 sekira jam 19.49 WIB, Nafis Tohir dihubungi oleh nomor handphone : 085878087763 yang mengaku atas nama Yeni Wulandari (Diandra). Yeni Wulandari mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan tujuan untuk menyewa 1 unit mobil Daihatsu Granmax warna grey tahun 2026, nomor polisi : P – 8440 – GI, milik Nafis Tohir selama satu hari untuk keperluan pindahan dengan harga sewa per hari sebesar  Rp 275.000.

Nafis Tohir memberitahukan hal tersebut kepada Rico Rahmat Kurniawan (Karyawan CV Vie Airline Tour & Travel) untuk menangani sewa mobil tersebut. Nafis Tohir menyampaikan kepada Rico Rahmat Kurniawan untuk meminta deposit sebagai jaminan sewa mobil sebesar Rp 5 juta. Apabila sewa telah selesai, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa.

Pada Sabtu 20 Juni 2026  sekira jam 14.00 WIB bertempat Jalan Manyar, Gang Kopi, Lingkungan Sumber Langon, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Imron Mahbubi datang mengaku sebagai adik dari Yeni Wulandari (Diandra) yang akan mengambil mobil tersebut untuk disewa selama 1 hari terhitung pada tanggal 19 Juni 2026, jam 21.50 WIB sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 jam 21.50 WIB, dengan biaya sewa per hari sebesar Rp 275.000 yang dibayarkan setelah masa sewa habis dan disertai dengan jaminan baik KTP, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor atau uang.

Imron Mahbubi datang menemui Rico Rahmat Kurniawan dan mengatakan akan mengambil mobil yang disewa atas suruhan dari Yeni Wulandari (Diandra). Saat itu Imron Mahbubi menyampaikan tidak memiliki KTP asli dan hanya memiliki KTP Elektronik, sehingga Imron Mahbubi menyerahkan KTP atas nama Yeni Wulandari (Diandra) tersebut.

Lalu Rico Rahmat Kurniawan membuatkan 1 lembar nota kuitansi sewa mobil selama satu hari yang ditandantangani oleh Imron Mahbubi dan Rico Rahmat Kurniawan. Kemudian Imron Mahbubi menyerahkan uang deposit kepada Rico Rahmat Kurniawan sebesar Rp 900 ribu. Rico Rahmat Kurniawan menyerahkan 1 kunci kontak dan 1 unit mobil Daihatsu Granmax warna grey tahun 2026, nomor polisi : P – 8440 – GI, kepada Imron Mahbubi. Uang deposit diserahkan Rico Rahmat Kurniawan kepada istri Nafis Tohir.

Imron Mahbubi mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Granmax warna grey tahun 2026, Nomor Polisi : P – 8440 – GI, tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Dodik (daftar pencarian orang/DPO) yang menyampaikan kepada Imron Mahbubi jika Yeni Wulandari (Diandra) membutuhkan mobil untuk boyongan atau pindahan, sehingga Imron Mahbubi mendapatkan fee senilai Rp 150.000.

Ketika Nafis Tohir mencoba menghubungi nomor handphone : 085878087763 yang mengaku atas nama Yeni Wulandari (Diandra) sudah tidak aktif. Dan saat dilakukan pengecekan GPS, mobil tersebut berada di Pasuruan.

Saat Nafis Tohir melakukan pengecekan ke alamat Yeni Wulandari (Diandra) sesuai dengan KTP, diketahui jika Yeni Wulandari (Diandra) tersebut tidak pernah kenal dengan Imron Mahbubi dan tidak pernah menyuruh Imron Mahbubi untuk menyewa mobil milik Nafis Tohir.

Yeni Wulandari (Diandra) menerangkan jika pernah mengirimkan foto KTP kepada seseorang bernama Vivi karena Yeni Wulandari (Diandra) akan menggadaikan Mobil Pajero Sport milik Yeni Wulandari (Diandra) dengan alasan untuk membuat perjanjian dan tidak mengenal Imron Mahbubi, sehingga Nafis Tohir merasa dirugikan. Nafis dan melaporkan perbuatan Imron Mahbubi kepada Polres Jember.

Perbuatan Imron Mahbubi yang dengan sengaja menggunakan KTP milik Yeni Wulandari (Diandra) dan mengaku sebagai adik dari Yeni Wulandari (Diandra) untuk menyewa 1 unit mobil Daihatsu Granmax warna grey tahun 2026, Nomor Polisi : P – 8440 – GI, atas nama Nafis Tohir milik Nafis Tohir selama satu hari dengan uang jaminan sebesar Rp 900 ribu dengan alasan akan digunakan untuk keperluan pindahan atau boyongan mengakibatkan Nafis Tohir mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 210 juta.

Imron Mahbubi kemudian diproses hukum di Pengadilan Negeri Jember. Dan pada Rabu, 7 Oktober 2026, Imron Mahbubi divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dina Pelita Asmara selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan, Imron Mahbubi telah melanggar Pasal 492 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana 2023. (*)

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang dipimpin oleh Aryo Widiatmoko menyatakan terdakwa Lilis Jayatiningsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Vonis dijatuhkan pada Senin, 12 Oktober 2026.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yakni pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Kasus penipuan rental mobil ini terjadi bermula pada Jumat, 5 Juni 2026 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sondy Luwi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Lingkungan Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Lilis Jayatiningsih mendatangi Sondy Luwi. Lilis Jayatiningsih menyampaikan bahwasanya dirinya hendak menyewa 1 unit mobil Toyota Calya nomor polisi (nopol) P-1047-HY warna coklat metalik tahun 2021 milik Sondy Luwi selama 5 hari.

Dalih atau alasannya seolah-olah untuk keperluan pekerjaan Lilis Jayatiningsih menjual kaca mata ke luar kota antara tanggal 05 Juni 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026. Selanjutnya Sondy Luwi menyampaikan kepada Lilis Jayatiningsih biaya sewanya adalah sebesar Rp 300.000 per harinya, sehingga selama 5 hari total biayanya adalah sebesar Rp 1.500.000.

Lilis Jayatiningsih membayar lunas dengan cara transfer menuju rekening istri Sondy Luwi, sehingga akhirnya Sondy Luwi menjadi percaya dengan Lilis Jayatiningsih dan mau menyerahkan 1 unit mobil Toyota Calya nopol P-1047-HY warna coklat metalik tahun 2021 beserta STNK dan kunci kontaknya untuk dibawa oleh Lilis Jayatiningsih.

Setelah habis masa sewa mobil, yaitu pada Rabu, 10 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 WIB, Sondy Luwi mengirim pesan chat WhatsApp kepada Lilis Jayatiningsih guna memberitahu masa sewa 1 unit mobil Toyota Calya nopol P-1047-HY warna coklat metalik tahun 2021 telah habis dan meminta mobil segera dikembalikan. Namun saat itu Lilis Jayatiningsih beralasan seolah-oleh meminta diperpanjang masa sewa mobil milik Sondy Luwi.

Namun Sondy Luwi tidak mau dan mengatakan bilamana hendak perpanjangan sewa, maka mobil harus terlebih dahulu dikembalikan. Namun Lilis Jayatiningsih hanya beralasan. 

Kemudian pada hari dan waktu berikutnya Sondy Luwi dan juga istrinya kembali menagih pengembalian 1 unit mobil Toyota Calya nopol P-1047-HY warna coklat metalik tahun 2021. Namun tidak ada jawaban dan balasan dari Lilis Jayatiningsih, serta mobil milik Sondy Luwi tidak juga kunjung dikembalikan.

Ternyata pada Selasa, 9 Juni 2026 bertempat di rumah Muhay Prasetyo di Jalan Rembangan, Lingkungan Cupu Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, tanpa seizin dan sepengetahuan Sondy Luwi, Lilis Jayatiningsih menggadaikan 1 unit mobil Toyota Calya nopol P-1047-HY beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Muhay Prasety dengan harga sebesar Rp 25 juta. Uang tersebut telah habis Lilis Jayatiningsih pergunakan untuk keperluan pribadinya membayar hutang. 

Semula Sondy Luwi percaya terhadap Lilis Jayatiningsih yang menyewa 1 (unit mobil Toyota Calya nopol P-1047-HY beserta STNK dan kunci kontaknya miliknya itu. Hingga pada akhirnya setelah ditunggu-tunggu dan berulang kali ditagih dan dihubungi Lilis Jayatiningsih tak kunjung mengembalikan mobil, STNK dan kunci kontaknya itu kepada Sondy Luwi selaku pemiliknya. Mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada seseorang atas nama Muhay Prasetyo sebesar Rp 25 juta tanpa seizin dan sepengetahuan Sondy Luwi selaku pemilik.

Perbuatan Lilis Jayatiningsih tersebut telah mengakibatkan Sondy Luwi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 105.000.000. (*)

Amran S. Herman sebagai Ketua Majelis Hakim menyatakan, Terdakwa Saifur Ridho bin Sahoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 486 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus penggelapan mobil rental ini berawal pada Rabu, 10 Juni 2026. Saifur Ridho menghubungi saksi korban Maulida Ulfa Ferliawan alias Ferli dengan maksud untuk menyewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang sebelumnya pernah Saifur Ridho sewa. Pada saat itu, Maulida Ulfa Ferliawan menanyakan kepada Saifur Ridho kapan sewanya.

Saifur Ridho menjawab pada Kamis. Namun pada Kamis, 11 Juni 2026, Saifur Ridho ditelepon Maulida Ulfa Ferliawan kalau Mobil siapnya hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 jam 13.00 WIB. Dan dijawab oleh Saifur Ridho “OK”.

Pada Jumat 12 Juni 2026, sekira jam 07.00 WIB, Saifur Ridho ke rumah Zaenul Arifin alias Awon (daftar pencarian orang/DPO). Saat itu Saifur Ridho berkata “Won, saya mau sewa mobil ke Ferli untuk saya gadaikan satu hari saja, buat modal trading”.

Pada saat itu, Zaenul Arifin alias Awon mengatakan “Hati-hati tapi Bang”.

Saifur Ridho pulang. Sekira jam 12.30 WIB, Saifur Ridho menelpon Zaenul Arifin alias Awon dan berkata “Ayo Won, jemput saya. Kita berangkat ke Ferli”.

Zaenul Arifin alias Awon menjawab “Iya”.

Zaenul Arifin alias Awon datang ke rumah Saifur Ridho. Kemudian Zaenul Arifin alias Awon mengantar Saifur Ridho dengan dibonceng sepeda motor.

Sekira 13.00 WIB, Saifur Ridho dan Zaenul Arifin alias Awon tiba di rumah saksi korban Maulida Ulfa Ferliawan alias FERLI yang beralamat di Dusun Grujugan, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, untuk menyewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih tahun 2022 dengan nomor polisi (nopol) : P-1715-IA.

Zaenul Arifin alias Awon pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Pada saat itu, Saifur Ridho bertemu dengan Maulida Ulfa Ferliawan, dan Maulida Ulfa Ferliawan bertanya “Mau kemana?” 

Saifur Ridho menjawab “ Kota-kota”.

Maulida Ulfa Ferliawan bertanya lagi “Berapa lama?” 

Saifur Ridho menjawab “1 hari’.

Saifur Ridho mengisi formulir sewa kendaraan dan Saifur Ridho tanda tangani dan disepakati harga sewanya sebesar Rp 300.000 per hari. Sewa selama 1 hari.

Kemudian mobil tersebut Saifur Ridho bawa menuju rumahnya Zaenul Arifin alias Awon. Saat di rumahnya Zaenul Arifin alias Awon, Saifur Ridho berkata kepada Zaenul Arifin alias Awon “Ayo ikut saya cari orang yang mau gadai”.

Zaenul Arifin alias Awon pun menjawab “Iya”.

Saifur Ridho dan Zaenul Arifin alias Awon mencari orang yang mau gadai. Dan ketemulah dengan teman Saifur Ridho, yaitu saksi Ridwan. Saat itu Saifur Ridho berkata kepada Ridwan, “Wan, carikan temanmu yang mau gadai mobil ini (mobil Daihatsu Xenia Warna putih tahun 2022 dengan Nopol : P-1715-IA). Saya butuh uang dua puluh juta. Nanti kamu saya kasih uang)”.

Saat itu Ridwan bertanya, “Ini mobilnya siapa?” 

Saifur Ridho menjawab “Mobil saya sendiri”.

Ridwan mengajak Saifur Ridho “Ayo ke rumah temanku, Haki”.

Saifur Ridho, Zaenul Arifin alias Awon dan Ridwan menuju rumahnya saksi Abdul Haki.

Sesampainya di rumah Abdul Haki, lalu Ridwan memperkenalkan Saifur Ridho. “Mas, ini RIDHO teman saya butuh uang sebesar Rp 20 juta. Jaminannya mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2022 dengan Nopol : P-1715-IA.

Lalu Abdul Haki bertanya kepada Saifur Ridho, “Ini mobilnya siapa?” 

Saifur Ridho menjawab “Ini mobil saya”

Ridwan berkata “Iya Mas, ini mobilnya Ridho (Saiful Ridho), saya tahu sendiri”.

Abdul Haki mengatakan “Kalau Mobilnya Ridho, kok gak BPKB nya saja ditaruh di Bank”.

Saifur Ridho berkata kepada Abdul Haki “Saya butuhnya hari ini Mas. Besok saya kembalikan, maksimal tiga hari nunggu pencairan sewa lahan”.

Ridwan berkata “Iya Mas, Ridho mau sewakan lahan tapi besok cairnya. Sedangkan Ridho butuh sekarang”

Abdul Haki berkata “Iya sudah saya bantu, tapi tolong mobil ini jangan sampai ada masalah”.

Ridwan menjawab “Iya Mas, gak akan ada masalah, ini memang mobilnya Ridho”.

Abdul Haki berkata “Tapi ini dipotong dua juta atau sepuluh persen seperti biasanya”

Saifur Ridho menjawab “Iya”.

Abdul Haki berkata “Kamu saya antar pulang, nanti uangnya aku tranfer di jalan, saya minta nomer rekening mu.”

Saifur Ridho menjawab “Iya, minta nomer Whatsapp-nya, nanti saya kirim nomer rekening”.

Saifur Ridho mengirimkan nomer rekeningnya kepada Abdul Haki. Dan kemudian Abdul Haki bersama Ridwan mengantar Saifur Ridho dan Zaenul Arifin alias Awon. Di tengah perjalanan di Mesin ATM BCA masuk Desa Klompangan, Abdul Haki mentransfer uang ke nomor rekening Saifur Ridho senilai Rp 18 juta, lalu  mengantar Saifur Ridho dan Zaenul Arifin alias Awon ke rumah Saifur Ridho.

Kemudian Abdul Haki dan Ridwan pulang. 

Saifur Ridho mentransfer uang sebesar Rp 500.000 kepada Zaenul Arifin alias Awon. Dan agak malam, Ridwan telepon Saifur Ridho dan berkata “Bagian saya mana Kak?” 

Kemudian Saifur Ridho transfer senilai Rp 1.000.000.

Pada Sabtu 13 Juni 2026 sekira jam 08.00 WIB, Saifur Ridho menelepon Maulida Ulfa Ferliawan alias Ferli kalau mau memperpanjang sewa mobilnya. Namun Maulida Ulfa Ferliawan alias Ferli mengatakan tidak bisa karena jam 14.00 WIB mau dipakai suaminya untuk antar orang. Atau Saifur Ridho antar jam dua siang, nanti Saifur Ridho jemput lagi jam sepuluh malam.

Saifur Ridho menjawab “OK”. 

Namun pada sekira jam 15.00 WIB, Saifur Ridho ditelepon terus oleh Maulida Ulfa Ferliawan karena tidak kembali dan Saifur Ridho tidak menjawab telepon tersebut.

Akhirnya pada Sabtu 13 Juni 2026 sekira sekira jam 21.00 WIB, Abdul Haki menelpon Saifur Ridho karena mobil yang digadaikan Saifur Ridho adalah mobil rental milik Maulida Ulfa Ferliawan dan menyuruh Saifur Ridho agar datang ke rumah Abdul Haki. Namun Saifur Ridho tidak ke rumahnya Abdul Haki.

Pada 14 Juni 2026, Eko Hariyanto (suami Maulida Ulfa Ferliawan) menemukan Saifur Ridho saat Saifur Ridho berada di rumah Ibu Saifur Ridho. Saifur Ridho mengajak Eko Hariyanto ke rumah Abdul Haki. 

Kemudian Saifur Ridho keluar rumah dengan mengendarai sepeda listrik dan Eko Hariyanto mengikutinya dengan naik sepeda Motor. 

Saat di jalan, Abdul Haki bersama temannya datang mengendarai mobil yang Saifur Ridho gadaikan tersebut. Kemudian Saifur Ridho berkata kepada Abdul Haki “Ayo ke rumahnya sampean saja Mas”.

Mereka bersama-sama ke rumah Abdul Haki. Saat dirumah Abdul Haki, Saifur Ridho diminta tanggung jawab untuk mengembalikan semua uang gadai saat itu juga oleh Abdul Haki. Namun Saifur Ridho tidak sanggup.

Eko Hariyanto juga meminta uang sewa selama 3 hari senilai Rp 900.000 dan ganti rugi tiket Kereta Api karena Eko Hariyanto gagal mengantar penumpang senilai Rp 827.500. Jadi total Rp 1.727.500. Namun Saifur Ridho tidak sanggup.

Saifur Ridho meminta Eko Hariyanto untuk menggadaikan sepeda listrik Saifur Ridho ke teman Saifur Ridho (Yuyun) senilai Rp 900.000. Kemudian Saifur Ridho menghubungi Yuyun tentang gadai sepeda listrik tersebut. 

Saifur Ridho memberi nomernya Yuyun kepada Eko Hariyanto untuk menyerahkan sepeda listrik Saifur Ridho tersebut. 

Saifur Ridho menyanggupi akan mengembalikan semua uang gadai kepada Abdul Haki, termasuk uang sewa mobil dan ganti rugi tiket Kereta Api kepada saksi korban Maulida Ulfa Ferliawan pada besoknya tanggal 15 Juni 2026, agar Saifur Ridho diperbolehkan pulang. 

Eko Hariyanto bilang bahwa temannya yang gadai sudah memberi uang. Dan Saifur Ridho jawab “Itu bayar uang sewa dulu, nanti untuk ganti rugi tiket saya carikan” transfer kepada Abdul Haki senilai total Rp 2.500.000.

Kemudian pada 20 Juni 2026 Saifur Ridho menyuruh bapak Saifur Ridho untuk transfer kepada saksi korban sebagai bayar sewa senilai Rp 1.500.000. Kemudian Saifur Ridho menghubungi Maulida Ulfa Ferliawan dan Abdul Haki dengan alasan akan cari uang untuk ganti kerugian. Namun hingga saat ini kerugian Maulida Ulfa Ferliawan dan Abdul Haki belum Saifur Ridho kembalikan.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan s Maulida Ulfa Ferliawan mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000. (*)