Bapanas Ancam Hukuman Pidana Bagi Pedagang Jagung hingga Beras

Reporter : Redaksi
Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026

Pemerintah tampaknya mulai kehabisan akal sehat menghadapi karut-marutnya harga pangan nasional. Alih-alih membenahi hulu rantai pasok, Badan Pangan Nasional (Bapanas) justru mengambil jalan pintas yang represif : menebar ancaman hukuman pidana berat bagi pelaku usaha yang melanggar aturan harga.

Melalui Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang diteken pada Selasa (10/11/2026), Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman menegaskan akan menyikat habis siapa pun yang menjual sembako di luar ketentuan pemerintah.

Baca juga: Sutrisno Tipu Pemilik Toko Ersan Ponorogo

Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 berisi :

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI);

2. Perum BULOG; 

3. Pengecer di Pasar Rakyat;

4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

5. Outlet Pangan Binaan;

6. Koperasi Pemerintah Daerah;

7. Outlet BUMN/BUMD;

8. Outlet dan Koperasi Instansi Pemerintah;

9. RPK Perum BULOG; dan

10. Downline Distributor.

Di

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 457 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP), HARGA ACUAN PEMBELIAN/PENJUALAN (HAP), HARGA ECERAN TERTINGGI (HET), DAN HARGA SPHP PADA KOMODITAS BERAS, MINYAK GORENG, TELUR AYAM, DAGING AYAM, JAGUNG, GULA PASIR, DAN PANGAN POKOK TERTENTU

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha komoditas beras den menjamin efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPT) Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga beras SPHP karena telah disubsidi oleh Pemerintah dengan besaran kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Triliun Rupiah tahun 2026 ;

2. Kepala Bapanas, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim adalah Pengawas, yang sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3. Pengawas melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dinindaklanjuti ;

4 Ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap HPP. HAP, HET, dan harga bersa SPHP dikenakan :

Sanksi administratif oleh Kepala Bedan, Gubernur, dan Bupati/Walikota eesusi dengan kewenangannya berupa

1) peringatan tertulis ;

2) denda

3) pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha ;

4) pencabutan perizinan berusaha, dan/atau

5) penarikan Pangan Pokok dari Peredaran oleh produsen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Pidana, dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, Pengawas melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengenaan sanksi, berupa:

1) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

2) pidana denda sebesar 1,5 miliar.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dipatuhi, dipedomani, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2026

a.n. KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

BRIGJEN POL HERMAWAN, S.I.K., M.M

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pangan Nasional ;

2. Para Gubernur ;

3. Para Kepala Kepolisian Daerah;

4. Para Panglima Komando Daerah Militer ;

5. Para Bupati/Walikota;

6. Para Kapolres/Kapolresta dan

7. Para Komandan Kodim.

Daftar Lengkap HET, HPP/HAP Komoditas Pangan dan Dasar Hukum Penegakannya

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 436 Tahun 2036 (Periode Pengamanan Pasokan & Harga November 2006 - Tahun Baru 2027)

Dokumen Acuan Utama : Surat Edaran (SE) Kapala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 (Terbit 10 November 2026).

Periode Berlaku : November 2026 - Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 & Tahun Baru 2027.

Ancaman Sanksi Pidana : Pidana Penjara Maksimal 7 (Tujuh) Tahun dan/atau Pidana Denda Maksimal Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 Millar).

Instansi Pengawas : Bapanas, Gubemur, Bupati/Wall Kota, Satgas Pangan Polri, Kapolda/Kapolres, Pangdam/Dandim, Perum BULOG.

Dokumen ini disusun sebagai acuan operasional bagi pelaku usaha, penggilingan padi, koperasi, distributor, dan pedagang pengecer mengenai batas Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen serta Harga Pembelian Pemerintah/Harga Acuan Pembelian (HPP/HAP) di tingkat produsen/petani beserta landasan undang-undang yang mengikatnya.

1. DAFTAR HARGA KOMODITAS PANGAN POKOK (HET & HPP/HAP)

1. Komoditas Gabah dan Beras

Dasar Regulasi Taknis : Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2026. Kepbadan Bapanas nomor 224 Tahun 2025, dan Kapbadan Bapanas nomor 224 Tahun 2025.

- Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani : Rp 6.500/kg (HPP/HAP).

- BERAS PREMIUM : 

Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi) : Rp 14.900 / kg (HET)

Zona 2 (Sumatera [kecuali Lampung dan Sumatera Selatan], Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan) : Rp 15.400 / kg (HET).

Zond 3 (Maluku, Papua) : Rp 15.800/kg (HET).

- BERAS MEDIUM

Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi) : Rp 13.500/kg (HET)

Zona 2 (Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan) : Rp 14.000/kg (HET).

Zana 3 (Maluku, Papua) : Rp 15.500 kg (HET)

Tingkat Gudang Perum BULOG : Rp 12.000/kg (HPP).

- BERAS SPHP

Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Bali, NTB, Sulawesi) : Rp 12.500/kg (HET)

Zona 2 : (Sumatra kecuali Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan : Rp 13.100/kg (HET).

Zona 3 (Maluku, Papua) : Rp 13.500/kg (HET)

2. Komoditas Jagung dan Kedelai

Dasar Regulasi Teknis Perbadan Bapanas nomor 6 Tahun 2024 dan Kapbadan Bapanas nomor 281 Tahun 2025.

- Jagung Pipilan Kering 

Kadar air 15% di Tingkat Peternak : Rp 5.800/kg (HET)

Baca juga: 545 Ton Produk Unggas Asal Indonesia Diekspor ke Tiga Negara

Kadar air 18%-20% : Rp 5.500 / kg (HPP)

Tingkat gudang Perum Bulog : Rp 6.250 – Rp 6.400/kg (HPP)

- Kedelai Biji Kering

Kedelai Lokal : Rp 11.400/kg (HET)

Kedelai Impor : Rp 12.000/kg (HET)

3. Komoditas Hortikultura (Bawang dan Cabai)

- Bawang Merah

Rogol Kering Panen di Tingkat Produsen : Rp 25.000  - Rp 30.000/kg (HPP/HAP).

Rogol Kering Panen di Tingkat Konsumen : Rp 36.500- Rp 41.500/kg (HET).

Konde Basah di Tingkat Produsen : Rp 18.500 - Rp 20.000/kg (HPP/HAP).

Konde Kering Askip di Tingkat Produsen : Rp 32.000/kg (HPP/HAP)

- Bawang Putih 

Wilayah Non-3TP : Rp 38.000/kg (HET)

Wilayah Indonesia Timur dan daerah 3TP : Rp 40.000/kg (HET)

- Cabai Rawit Merah 

Tingkat Produsen : Rp 25.000 – Rp 31.500/kg (HPP/HAP)

Tingkat Konsumen : Rp 40.000 -  Rp 57.000/kg (HET)

- Cabai Merah Keriting

Tingkat Produsen : Rp 22.000 – Rp 29.500 / kg (HPP/HAP)

Tingkat Konsumen : Rp 37.000-55.000/kg (HET)

4. Gula Konsumsi dan Minyak Goreng Rakyat

Dasar regulasi teknis Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) nomor 1028 tahun 2024 (MinyaKita) dan ketentuan HAP/HET Gula Bapanas.

- Gula Konsumsi 

Wilayah Umum (Selain Indonesia Timur & 3TP) : Rp 17.500/kg (HET)

Wilayah Indonesia Timur & Daerah 3TP : Rp 18.500/kg (HET)

Berlaku Nasional (Flat) : Rp 15.700/liter (kg) (HET).

5. Daging Ruminansia, Unggas, Telur, dan Bibit Ternak

- Sapi Hidup (Tingkat Produsen/Peternak) : Rp 59.950/kg (HPP/HAP)

- Daging Sapi Segar 

Paha Depan : Rp 130.000/kg (HET)

Paha Belakang : Rp 140.000/kg (HET)

- Daging Sapi Beku (paha depan beku) : Rp 105.000/kg (HET)

- Daging Kerbau (daging kerbau beku/impor) : Rp 99.000/kg (HET).

- Daging Ayam Ras 

Tingkat Produsen : Rp 25.000/kg (HPP/HAP)

Tingkat Konsumen : Rp 40.000/kg (HET)

- Telur Ayam Ras

Baca juga: Media Tempo Ajukan Kontra Memori Banding Melawan Menteri Pertanian

Tingkat Produsen : Rp 26.500/kg (HPP/HAP)

Tingkat Konsumen : Rp 30.000/kg (HET)

- DOC Broiler (Bibit Ayam Pedaging di Tingkat Petermak Batas Bawah-Atas) : Rp 6.500 – Rp 7.000/ekor (HET).

DOC Layer (Bibit Ayam Petelur di tingkat Peternak Batas Bawah-Atas) : Rp 9.000 –Rp 11.000/ekor (HET)

Pullet (Ayam Siap Bertelur di Tingkat Peternak) : Rp 80.000/ekor (HET)

II. LANDASAN HUKUM (UNDANG-UNDANG & PERATURAN TERKAIT)

Penerapan sanksi administratif maupun penuntutan pidana atas pelanggaran batas harga pangan pokok didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) :

Pasal 53 & Pasal 55: Memberikan mandat kepada Pemerintah untuk menetapkan harga pembelian pemerintah, harga acuan pembelian/penjualan, serta harga eceran tertinggi dalam rangka stabilisas pasokan dan harga pangan pokok.

Pasal 133: Melarang pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun, menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan, atau mempermainkan distribusi pangan pokok untuk mencari keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melonjak tajam. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama (tujuh) tahun.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:

Mengonversi dan menyelaraskan ancaman pidana denda pada undang-undang sektoral di luar KUHP (termasuk Undang Undang Pangan) ke dalam delapan kategori denda KUHP Baru.

Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun sampai dengan 8 tahun (mencakup Pasal 133 Undang Undang Pangan dengan ancaman maksimal 7 tahun) dikonversi dendanya ke dalam Kategori V dengan pemberatan/penyesuaian pertanggungjawaban pidana korporasi hingga maksimal Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliar).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan & Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Mengatur kewenangan pemerintah dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), larangan menjual barang melebihi harga yang ditetapkan pemerintah, serta kewenangan penarikan barang dari peredaran.

4. Regulasi Pelaksana Tingkat Presiden, Menteri, dan Kepala Badan:

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah;

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Ketentuan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat (MinyaKita);

Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 serta Keputusan Kepala Bapanas Nomor 224 Tahun 2025, Nomor 299 Tahun 2025, dan Nomor 381 Tahun 2025 ;

Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 (terbit 10 November 2026) sebagai instruksi pengawasan terpadu menuju Tahun Baru 2027.

III. MEKANISME SANKSI DAN SASARAN PENGAWASAN

PENEGASAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA (SE BAPANASnomor 456/2026)

Pelaku usaha yang terbukti menjual di atas HET atau membeli di bawah HPP/HAP dikenakan sanksi administratif berjenjang oleh Kepala Bapanas, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota berupa: 

(1) teguran tertulis, 

(2) denda administratif dan penghentian sementara kegiatan, 

(3) penarikan produk dari peredaran, hingga 

(4) pencabutan izin usaha. 

Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau manipulasi harga/distribusi, kasus dilimpahkan kepada Satgas Pangan Polri untuk proses pidana penjara hingga 7 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar.

Entitas Pelaku Usaha Sasaran Pengawasan : Perum BULOG dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Koperasi Pemerintah Daerah, Outlet Pangan Binaan, Outlet BUMN/BUMD, Outlet/Koperasi Instansi Pemerintah, distributor lini lanjutan (downline distributor), serta pedagang pengecer di pasar rakyat maupun ritel modern.

Fakta Aturan "Tangan Besi" Bapanas Soal Harga Pangan:

Ancaman Pidana 7 Tahun Bui: Pelanggar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan beras SPHP bisa dijebloskan ke penjara maksimal 7 tahun dan didenda Rp 1,5 miliar. 

Sanksi Administratif Berlapis: Pelaku usaha nakal juga akan dihadapkan pada pencabutan izin usaha secara paksa hingga penarikan produk pangan dari pasaran.

Libatkan Tentara dan Polisi

Pengawasan tak lagi sekadar urusan sipil. Bapanas resmi menyeret aparat keamanan tingkat tinggi mulai dari Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim untuk memelototi harga beras, minyak goreng, dan telur di lapangan.

Pendekatan tangan besi dengan memobilisasi militer dan polisi ke pasar-pasar untuk mengontrol harga sembako ini memunculkan kekhawatiran serius. Publik patut bertanya: apakah operasi represif ini benar-benar akan membidik mafia pangan dan kartel raksasa yang kerap menimbun stok, atau justru hanya akan menumbalkan pedagang eceran kecil di pasar tradisional?

Pedagang pasar sering kali terpaksa menjual di atas HET karena harga "kulakan" dari tingkat distributor memang sudah mencekik. Masalah utama inflasi pangan bersumber dari gagalnya kebijakan swasembada, ketergantungan impor, dan mafia rantai pasok. Pasar butuh pasokan barang yang melimpah dan murah, bukan teror aparat penegak hukum!

Editor : S. Anwar

Peristiwa
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru