Pada 14 November 2026, Jorge Moreira da Silva, Kepala Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Layanan Proyek (UNOPS), menyampaikan pesan tegas kepada Washington dan Teheran: pengiriman pupuk melalui Selat Hormuz tidak boleh terus menjadi sandera dalam konfrontasi politik yang lebih luas.
Dalam perbincangan dengan AFP di sela-sela COP31 di Antalya, ia mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk menyetujui pengaturan yang bersifat segera, luar biasa, dan terbatas waktu bagi kapal-kapal pengangkut pupuk. Usulannya tergolong sangat sederhana : lima kapal per hari.
Baca juga: Selat Hormuz Mengubah Peta Pasokan Pupuk India
Besarnya gangguan yang terjadi membuat permintaan ini sulit untuk diabaikan. Sebelum konflik pecah, sekitar sepertiga dari perdagangan pupuk global melintasi Selat Hormuz. Menyusul pecahnya perang pada akhir Februari 2026, pembatasan pelayaran yang diberlakukan oleh Iran, ditambah dengan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, telah mengganggu salah satu jalur pasokan pertanian terpenting di dunia. Menurut da Silva, harga pupuk sejak saat itu telah melonjak sekitar 30%.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak mengusulkan pembukaan kembali selat tersebut secara menyeluruh. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menginginkan adanya jalur khusus untuk kargo pupuk, dengan mekanisme operasional yang dapat diaktifkan dalam waktu 7–10 hari setelah persetujuan politik diperoleh.
Pusat koordinasi yang diusulkan akan ditempatkan di Salalah, Oman. Kapal-kapal akan didaftarkan sebelum melintas, kargo akan diverifikasi melalui kerja sama dengan otoritas setempat, dan kapal-kapal tersebut akan dipantau selama pelayarannya. Pengaturan ini mencakup penyediaan rute khusus dan pelacakan, dengan pemeriksaan tambahan jika diperlukan.
Cakupannya tidak terbatas pada urea saja, melainkan juga mencakup amonia, belerang, serta berbagai jenis pupuk dan input terkait lainnya. Komoditas-komoditas ini tidak dapat saling menggantikan; masing-masing berperan dalam tahapan produksi pertanian yang berbeda, mulai dari penyediaan nitrogen hingga pembuatan pupuk fosfat.
Baca juga: 850 ribu Ton Urea Tertahan di Kawasan Teluk karena Akses Selat Hormuz
Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sudah mulai terlihat. Da Silva mencontohkan Sudan, di mana menteri keuangan negara tersebut mengungkapkan bahwa harga pangan telah melonjak dua kali lipat dalam enam bulan.
Di Nepal, para petani dilaporkan kesulitan untuk membeli pupuk. Negara-negara lain seperti Mozambik, Kenya, Somalia, Bangladesh, dan Sri Lanka juga disebut menghadapi konsekuensi serius.
Peringatan ini jauh melampaui sekadar kenaikan harga pupuk. Jika musim tanam terlewatkan di berbagai wilayah yang terdampak, hingga 45 juta orang dapat menghadapi kerawanan pangan akut. Sebanyak 30 juta orang lainnya bisa jatuh ke dalam kemiskinan.
Baca juga: Narasi Sektarian Syiah dan Sunni untuk Melemahkan Umat Islam
Ada sesuatu yang mencolok dari angka-angka tersebut. Sebuah jalur perairan yang sebelumnya menangani volume perdagangan internasional dalam jumlah sangat besar, kini menjadi pusat dari sebuah usulan kemanusiaan yang hanya membutuhkan lima kapal pupuk per hari.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan dapat menyiapkan mekanisme tersebut dalam waktu tidak lebih dari satu minggu. Pengaturan teknis, pemantauan kapal, dan kerangka koordinasi sudah dapat diwujudkan. Satu hal yang belum terselesaikan adalah persetujuan politik dari kedua belah pihak, yang keputusannya akan menentukan apakah kapal-kapal tersebut dapat berlayar atau tidak. (*)
Editor : Bambang Harianto