LPK Jagad Keadilan Indonesia Buka Posko Pengaduan Sengketa Konsumen

Reporter : Redaksi
Dodik Firmansyah dan I Gede Ardika

Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jagad Keadilan Indonesia membuka posko pengaduan terkait sengketa konsumen, baik properti, kendaraan bermotor, tiket transportasi, jasa keuangan, dan lainnya. Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor telpon di 082333304750 atau datang langsung ke Seretariat LPK Jagad Keadilan Indonesia di Jalan Jagalan Gang 1 nomor 16, Kota Surabaya. 

Dodik Firmansyah selaku pimpinan LPK Jagad Keadilan Indonesia menyampaikan, layanan pengaduan konsumen ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, menyampaikan keluhan, mendapatkan advokasi dan perlindungan, serta memperoleh penyelesaian sengketa secara patut.

Baca juga: Kantor Hukum D Firmansyah Somasi Seorang Warga Desa Wage Sidoarjo

Selain itu, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk membantu konsumen memperjuangkan haknya, menerima keluhan atau pengaduan, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Beberapa masalah yang dapat dikonsultasikan dan disampaikan melalui layanan pengaduan LPK Jagad Keadilan Indonesia meliputi :

1. Sengketa Perumahan dan Properti, termasuk persoalan pembelian rumah, keterlambatan serah terima unit, bangunan yang tidak sesuai spesifikasi atau perjanjian, permasalahan dokumen kepemilikan, serta dugaan kerugian konsumen akibat transaksi dengan pengembang.

2. Sengketa Perbankan, meliputi persoalan pelayanan perbankan, transaksi yang dipermasalahkan, ketidaksesuaian informasi produk, bunga, biaya administrasi, tagihan, maupun persoalan perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank.

3. Kredit Macet dan Permasalahan Pembiayaan, termasuk konsultasi mengenai tunggakan angsuran, perhitungan sisa kewajiban, denda, restrukturisasi kredit apabila memenuhi persyaratan, serta persoalan penagihan yang dipermasalahkan konsumen.

Baca juga: Tanahnya di Tambak Wedi Surabaya Dikuasai, Zainal Laporkan Supri ke Polres Tanjung Perak

4. Sengketa Leasing dan Perusahaan Pembiayaan, termasuk persoalan kredit kendaraan bermotor, penarikan objek pembiayaan, mekanisme penagihan, rincian kewajiban, denda, serta pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dinilai merugikan konsumen.

Dalam menangani pengaduan tersebut, Pimpinan LPK Jagad Keadilan Indonesia menyatakan siap memberikan konsultasi, membantu menelaah dokumen dan kronologi permasalahan, melakukan koordinasi serta mediasi, hingga membantu mengawal upaya penyelesaian melalui jalur hukum sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Khusus persoalan perbankan dan perusahaan pembiayaan, perlindungan konsumen juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pimpinan LPK Jagad Keadilan Indonesia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran hak konsumen. Setiap persoalan akan ditelaah berdasarkan dokumen, perjanjian, kronologi, serta ketentuan hukum yang berkaitan.

Baca juga: Iswatul Mufidah, Korban Dugaan Penipuan Investasi Diperiksa Polrestabes Surabaya

"Kami tidak akan membiarkan konsumen berjuang sendirian. LPK Jagad Keadilan Indonesia hadir untuk memastikan bahwa regulasi perlindungan konsumen ditegakkan dan hak-hak masyarakat dihormati oleh pelaku usaha," tegas Dodik Firmansyah.

Pimpinan LPK Jagad Keadilan Indonesia menegaskan bahwa setiap persoalan akan ditangani dengan mengedepankan penyelesaian yang berimbang, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Khusus untuk persoalan kredit macet, pengaduan dan pendampingan tidak serta-merta menghapus kewajiban pembayaran, tetapi diarahkan untuk memastikan perjanjian, perhitungan tagihan, serta proses penagihan dilaksanakan sesuai aturan.

“Masyarakat disarankan menyiapkan identitas, kronologi kejadian, bukti transaksi, perjanjian atau kontrak, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya agar pengaduan dapat ditelaah dengan baik. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani menyampaikan keluhan dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Bersama LPK-JKI, kawal hak konsumen, perjuangkan keadilan, dan wujudkan perlindungan masyarakat hingga tuntas,” tegasnya. (*)

Editor : Bambang Harianto

Peristiwa
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru