Mantan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terbukti Terima Suap Rp 850 Juta
Ketua dan Wakil Ketua serta seorang juru sita Pengadilan Negeri (PN) Depok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 9 November 2026. Ketiganya ialah I Wayan Eka Mariarta (Ketua Pengadilan Negeri Depok), Bambang Setyawan (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok), dan Yohansyah Maruanaya (Jurusita Pengadilan Negeri Depok).
Terhadap ketiga Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana masing-masing sebagai berikut :
1. I Wayan Eka Mariarta (Ketua Pengadilan Negeri Depok)
Vonis :
Pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
Pidana tambahan kepada I Wayan Eka Mariarta berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan jika terdakwa I Wayan Eka Mariarta tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka sebagai pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan.
Pelanggaran :
Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Tuntutan :
Pidana penjara selama 6 tahun dan 4 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta subsidiair pidana penjara selama 90 hari pidana penjara. Dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 10 juta.
2. Bambang Setyawan (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok)
Vonis :
Pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.
Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 1.568.950.000 dan USD 50.000 serta SGD 114 dengan memperhitungkan uang dari rekening Terdakwa yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah Rp 1.281.353.831,83, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Wenny Rosalina Anas sejumlah Rp 50 juta, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Natalie Nako sejumlah Rp 116.000.000, dan uang USD 50.000 serta SGD 114 yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp 121.596.168,17, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan.
Pelanggaran :
Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana Dakwaan gabungan kumulatif Pertama alternatif Kedua dan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif kedua.
Tuntutan :
Pidana penjara selama 8 tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta subsidiair pidana penjara selama 90 hari Pidana Penjara, serta pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 1.568.950.000 dan USD 50.000 dikurangi uang dari rekening Terdakwa yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK sejumlah Rp 1.281.353.831,83, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Wenny Rosalina Anas sejumlah Rp 50 juta, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Natalie Nako sejumlah Rp 116.000.000, dan uang USD 50.000 yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 121.596.168,17.
3. Yohansyah Maruanaya (Jurusita Pengadilan Negeri Depok)
Vonis :
Pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 872 juta dikurangi uang sebesar Rp 850 juta yang ditemukan pada Terdakwa Yohansyah Maruanaya saat Tertangkap Tangan, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Alvito Hikmatul Ubaydillah sejumlah Rp 200 ribu, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Caesar Sophan Aditya sejumlah Rp 200 ribu, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Alvito Muhammad Zhafar Dg. Macallo sejumlah Rp 200 ribu, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Suherman sejumlah Rp 200 ribu, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Trisno Widodo sejumlah Rp 1.700.000, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Kurnia Imam Risnandar sejumlah Rp 1.700.000, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Raihan Afif Permana sejumlah Rp 200.000, uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Aprisno sejumlah Rp 700 ribu, dan uang yang telah disetorkan ke Rekening Penampungan KPK oleh Suharyo sejumlah Rp 200 ribu, dikurangi uang yang telah disetorkan Terdakwa Yohansyah Maruanaya ke rekening penampungan KPK sebesar Rp 15 juta. Sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.700.000 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan.
Pelanggaran :
Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Tuntutan :
Pidana Penjara selama 4 tahun dan 4 bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 200 juta subsidiair pidana penjara selama 80 hari dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Membebankan kepada Terdakwa YOHANSYAH MARUANAYA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 872 juta.
Dakwaan
Terdakwa I Wayan Eka Mariarta sebagai Ketua Pengadilan Negeri Depok bersama-sama dengan Bambang Setyawan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Yohansyah Maruanaya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Depok, turut serta melakukan tindak pidana yang menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp 850 juta dari Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.
Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut berupa uang sejumlah Rp 850 juta diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan dan Yohansyah Maruanaya melakukan percepatan eksekusi lahan seluas 6.520 m2 di Kelurahan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas perkara gugatan perdata PT Karabha Digdaya melawan Sarmilih dan kawan-kawan (dkk) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023.
PT Karabha Digdaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti dan penyediaan jasa rekreasi yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan dengan kepemilikan saham oleh Kementerian Keuangan sejumlah 100%. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Karabha Digdaya mengelola beberapa unit bisnis utama yaitu Penyedia Jasa Lapangan Golf yang dioperasikan melalui brand Emeralda Golf Club dan Property and Estate yang mencakup pengelolaan, serta pengembangan kawasan hunian dan property antara lain Cimanggis Golf Estate serta Cluster Umma Arsa.
Trisnadi Yulrisman menjabat sebagai Direktur Utama PT Karabha Digdaya. Berliana Tri Kusuma menjabat sebagai Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.
Awalnya pada tahun 2022, PT Karabha Digdaya melakukan gugatan perdata terhadap Sarmilih, dkk, karena melakukan perbuatan melawan hukum menempati lahan milik PT Karabha Digdaya seluas 6.520 m2 di Kelurahan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023 dimenangkan oleh PT Karabha Digdaya dengan salah satu amar putusan menghukum Sarmilih, dkk untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan tersebut kepada PT Karabha Digdaya.
Pada 14 Januari 2025, PT Karabha Digdaya menunjuk Advokat dari Kantor S&P Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Sku-001/ DIR/ PT KD/ I/ 2025 untuk membuat dan mengajukan permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa seluas 6.520 m2 di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Selanjutnya pada 30 Januari 2025, Kantor S&P Law Office mengirimkan surat nomor 001/S&P/PT KD/PMHN-EKSEKUSI/I/2025 kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok perihal Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung nomor 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Pada 5 Maret 2025 dilakukan aanmaning berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 7/Pdt.Eks/2025/PN.Dpk Jo. Nomor: 335/Pdt.G/2022/PN Dpk Jo. Nomor : 691/Pdt/2023/PT BDG Jo. Nomor : 3665 K/Pdt/2024 tanggal 25 Februari 2025 terhadap Sarmilih, dkk, yang mana Sarmilih, dkk diminta untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela selama 8 hari setelah aanmaning disampaikan.
Pada 23 Juli 2025 dilaksanakan Constatering/ pencocokan batas atas objek lahan milik PT Karabha Digdaya seluas 6.520 m2 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 7/Pdt.Eks/2025/PN.Dpk Jo Nomor : 335/Pdt.G/2022/PN Dpk Jo. Nomor : 691/Pdt/2023/PT BDG Jo. Nomor : 3665 K/Pdt/2024 tanggal 19 Mei 2025.
Pada 10 Desember 2025 dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 7/Pdt.Eks/Sita.Eks/2025/PN.Dpk Jo Nomor : 335/Pdt.G/2022/PN Dpk Jo. Nomor : 691/Pdt/2023/PT BDG Jo. Nomor : 3665 K/Pdt/2024 tanggal 27 November 2025.
Karena pelaksanaan eksekusi belum juga dilakukan sejak tahun 2025, selanjutnya Trisnadi Yulrisman dan Berliana Tri Kusuma berinisiatif untuk bertemu dengan I Wayan Eka Mariarta dengan maksud agar dapat mempercepat proses pelaksanaan eksekusi oleh karena PT Karabha Digdaya ingin segera melakukan pengelolaan atas tanah tersebut. Selanjutnya pada 16 Desember 2025, Berliana Tri Kusuma menghubungi Bambang Setyawan melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah Direksi PT Karabha Digdaya dapat bersilaturahmi dengan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Pada saat itu, Bambang Setyawan menyampaikan bahwa I Wayan Eka Mariarta dan dirinya sedang dinas ke Semarang.
Kemudian pada Jumat, 19 Desember 2025, Berliana Tri Kusuma mendapatkan informasi dari Yohansyah Maruanaya yang menyampaikan agar rencana pertemuan dengan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan akan diwakilkan oleh Yohansyah Maruanaya. Atas informasi tersebut, Berliana Tri Kusuma menghubungi Bambang Setyawan melalui pesan Whatsapp menanyakan kebenarannya.
Bambang Setyawan membenarkan informasi tersebut dengan mengatakan “Satu Pintu Aja” melalui Yohansyah Maruanaya. Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB, I Wayan Eka Mariarta menghubungi Yohansyah Maruanaya melalui pesan Whatsapp untuk menghadap Bambang Setyawan dalam rangka membahas proses eksekusi dan kesanggupan PT Karabha Digdaya dalam memberikan biaya kontribusi/ fee.
Yohansyah Maruanaya mengajak Kurnia Imam Risnandar yang juga merupakan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok untuk bertemu dengan Bambang Setyawan di ruangan kerjanya. Pada saat itu, Bambang Setyawan meminta Kurnia Imam Risnandar untuk menemani Yohansyah Maruanaya melakukan komunikasi dengan perwakilan PT Karabha Digdaya perihal besaran biaya kontribusi/ fee eksekusi yang disanggupi oleh PT Karabha Digdaya.
Setelah keluar dari ruangan Bambang Setyawan, selanjutnya Kurnia Imam Risnandar menemui I Wayan Eka Mariarta di ruangan kerjanya untuk memberitahukan bahwa Bambang Setyawan meminta Kurnia Imam Risnandar menemani Yohansyah Maruanaya berkomunikasi perihal kesanggupan biaya kontribusi/ fee eksekusi PT Karabha Digdaya. Lalu I Wayan Eka Mariarta menyetujui permintaan Bambang Setyawan agar Kurnia Imam Risnandar menemani Yohansyah Maruanaya.
Pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Resto Empal Gentong Mang H Uky Grand Depok City, Yohansyah Maruanaya dan Kurnia Imam Risnandar bertemu dengan Berliana Tri Kusuma dan Enggariyadi Noorseto. Kemudian Yohansyah Maruanaya menyampaikan kepada Berliana Tri Kusuma untuk “Kontribusi/ fee eksekusi” sejumlah Rp 1 miliar dan telah disetujui oleh “Atasan” serta “Atas Arahan Atasan Semua Satu Pintu Di Jurusita”.
Namun pada saat itu, Berliana Tri Kusuma hanya menyanggupi sejumlah Rp 850 juta karena PT Karabha Digdaya masih harus menanggung biaya keamanan sejumlah Rp 150 juta dan Berliana Tri Kusuma meminta waktu untuk melaporkan lebih dulu kepada Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya oleh karena Berliana Tri Kusuma tidak dapat memutuskannya sendiri melainkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Trisnadi Yulrisman.
Yohansyah Maruanaya dan Kurnia Imam Risnandar menemui Bambang Setyawan di ruangan kerjanya untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Berliana Tri Kusuma yang menyanggupi biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan sejumlah Rp 850 juta yang akan diserahkan setelah pelaksanaan eksekusi lahan. Atas penyampaian Yohansyah Maruanaya tersebut, Bambang Setyawan menyetujuinya.
Setelah pertemuan dengan Yohansyah Maruanaya, Berliana Tri Kusuma menyampaikan kepada Trisnadi Yulrisman mengenai besaran biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan yang akan diberikan untuk I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan dan Yohansyah Maruanaya adalah sejumlah Rp 850 juta. Trisnadi Yulrisman menyetujui besaran biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan tersebut.
Pada akhir Desember 2025, Berliana Tri Kusuma bersama dengan Shalahuddin Ibrahim bertemu dengan Yohansyah Maruanaya dan Kurnia Imam Risnandar di Resto Empal Gentong Mang H Uky Grand Depok City dan menyampaikan kesanggupan dari PT Karabha Digdaya untuk menyiapkan kontribusi/ fee eksekusi sejumlah Rp 850 juta dengan maksud supaya eksekusi lahan dapat dilakukan secepatnya di bulan Januari 2026.
Atas penyampaian tersebut, Yohansyah Maruanaya menyetujuinya oleh karena sudah mendapatkan arahan sebelumnya dari I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Kemudian Yohansyah Maruanaya menyampaikan penyerahan uang kontribusi/ fee eksekusi lahan tersebut agar dilakukan setelah proses eksekusi riil selesai dilaksanakan dan disetujui oleh Berliana Tri Kusuma.
Karena telah ada kesepakatan kontribusi/ fee eksekusi lahan dari PT Karabha Digdaya sejumlah Rp 850 juta, selanjutnya Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya mempercepat pembuatan resume pelaksanaan eksekusi agar dapat segera ditandatangani oleh I Wayan Eka Mariarta.
Yohansyah Maruanaya membuat resume pelaksanaan eksekusi riil yang didasarkan pada surat permohonan eksekusi dari Kantor S&P Law Office selaku kuasa PT Karabha Digdaya nomor : 001/ S&P/ PT KD/ PMHN-EKSEKUSI/ XII/ 2025 tertanggal 11 Desember 2025 untuk ditandatangani oleh APRISNO selaku Panitera Muda Perdata, Santhy Ekawaty selaku Panitera, Ira Rosalin selaku Hakim Pengawas, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Terdakwa selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok.
Pada 29 Januari 2026 dilakukan Eksekusi Riil sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/ Pdt.Eks.Peng/ 2025/ PN.Dpk Jo. Nomor : 335/ Pdt.G/ 2022/ PN.Dpk Jo. Nomor : 691/ PDT/ 2023/ PT.BDG Jo. Nomor : 3665 K/ Pdt/ 2024 tanggal 14 Januari 2026 yang dilaksanakan oleh Yohansyah Maruanaya selaku Juru Sita dengan disaksikan oleh Trisno Widodo, Kurnia Imam Risnandar serta Jokki Obi Mesa Situmeang.
Pada Senin, 2 Februari 2026, Yohansyah Maruanaya menemui I Wayan Eka Mariarta di ruangan kerjanya untuk melaporkan terkait eksekusi lahan PT Karabha Digdaya telah selesai dilaksanakan dan meminta arahan kepada I Wayan Eka Mariarta terkait uang sejumlah Rp 850 juta yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian I Wayan Eka Mariarta memberikan arahan kepada Yohansyah Maruanaya untuk “hati-hati” dalam menerima biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan dari PT Karabha Digdaya.
Setelah itu, Yohansyah Maruanaya menghubungi BERLIANA TRI KUSUMA terkait biaya kontribusi/ fee eksekusi sejumlah Rp 850 juta yang telah disepakti sebelumnya. Lalu Berliana Tri Kusuma dan Yohansyah Maruanaya mengatur janji untuk menyerahkan uang tersebut dilakukan pada Kamis, 5 Februari 2026 di Emeralda Golf Club Depok.
Berliana Tri Kusuma melaporkan kepada Trisnadi Yulrisman terkait kesepakatan penyerahan biaya kontribusi/ fee eksekusi yang telah ditanyakan oleh Yohansyah Maruanaya. Kemudian pada 5 Februari 2026, Trisnadi Yulrisman menandatangani cek nomor CGX228087 tertanggal 5 Februari 2026 untuk pencairan uang sejumlah Rp 875.500.000 dari rekening Bank BRI atas nama PT Karabha Digdaya.
Pada 5 Februari 2026 sekira pukul 13.00 Wib, Alif Ridwan Istoyo selaku Staf Finance dan Accounting PT Karabha Digdaya melakukan pencairan cek nomor CGX228087 tertanggal 5 Februari 2026 sejumlah Rp 875.500.000 dari rekening Bank BRI atas nama PT Karabha Digdaya pada Bank BRI Cibinong.
Lalu sekira pukul 15.00 WIB, Berliana Tri Kusuma dan Shalahuddin Ibrahim mengambil uang tersebut dari ruangan Finance dan Accounting. Kemudian pada pukul 16.30 WIB, Berliana Tri Kusuma dan Shalahuddin Ibrahim membawa uang tersebut ke ruangan kerja Trisnadi Yulrisman dan memasukan uang sejumlah Rp 850 juta ke dalam tas laptop hitam dengan merek Lenovo. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp 25.500.000 disimpan di ruang Finance & Accounting PT Karabha Digdaya.
Masih pada 5 Februari 2026 sekira pukul 17.00 WIB, Berliana Tri Kusuma menghubungi Yohansyah Maruanaya melalui panggilan Whatsapp dan menyampaikan penyerahan biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan bertempat di Club House Emeralda Kota Depok. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Berliana Tri Kusuma meminta Shalahuddin Ibrahim membawa tas laptop hitam dengan merek Lenovo yang berisi uang tersebut ke sebelah selatan Bag Drop Club House Emeralda Kota Depok dengan mengendarai mobil Hyundai Stargazer. Sedangkan Berliana Tri Kusuma dan Gunawan mengikuti dengan mengendarai mobil Toyota Avanza.
Pada 5 Februari 2026 sekira pukul 19.00 Wib, Yohansyah Maruanaya datang ke Bag Drop Club House Emeralda Kota Depok dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga, lalu mendekati mobil yang ditumpangi oleh Berliana Tri Kusuma. Kemudian Berliana Tri Kusuma menyampaikan kepada Yohansyah Maruanaya agar mengikuti mobil Hyundai Stargazer yang dikendarai oleh Shalahuddin Ibrahim.
Selanjutnya di area NGI Club House Emeralda Kota Depok, Yohansyah Maruanaya mengambil 1 tas laptop hitam bertuliskan Lenovo dari dalam mobil Hyundai Stargazer. Tidak berapa lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Yohansyah Maruanaya beserta 1 tas laptop hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 850 juta di sekitar Emeralda Golf Club Kota Depok.
Pemberian uang kontribusi/ fee eksekusi lahan oleh PT Karabha Digdaya melalui Trisnadi Yulrisman dan Berliana Tri Kusuma dimaksudkan agar I Wayan Eka Mariarta selaku Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setyawan selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, dan Yohansyah Maruanaya sebagai Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yaitu Juru Sita Pengadilan Negeri Depok mempercepat eksekusi lahan oleh karena PT Karabha Digdaya ingin segera melakukan pengelolaan lahan/ tanah tersebut.
Yohansyah Maruanaya selain menerima biaya kontribusi/ fee sejumlah Rp 850 juta dari PT Karabha Digdaya, juga menerima pemberian lainnya dari PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Kusuma sebagai berikut :
Pada 29 Januari 2026 bertempat di Parkiran Rumah Makan Gubug Gurame Jalan Raya Tapos Nomor 8 Kota Depok, Yohansyah Maruanaya menerima uang sejumlah Rp 10 juta.
Pada 30 Januari 2026 bertempat di parkiran AZKO Grand Depok City, Kota Depok, Yohansyah Maruanaya menerima uang sejumlah Rp 20 juta
Perbuatan I Wayan Eka Mariarta bersama-sama dengan Bambang Setyawan dan Yohansyah Maruanaya yang menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp 850 juta dari Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri (PN) dan Penyelenggara Negara yaitu Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yaitu Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dan Yohansyah Maruanaya sebagai Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yaitu Juru Sita Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam :
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Larangan Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Editor : S. Anwar