Tanggapan Wasekjend Partai Demokrat Terhadap Luhut Binsar Panjaitan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko untuk menggugat Partai Demokrat sebagai upaya menjegal Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, tanggapan Agus Harimurti tersebut sebagai kampungan.

Tak terima Agus Harimurti sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat disebut Kampungan, Jansen Sitindaon membuat pernyataan yang ditujukan ke Luhut Binsar Pandjaitan.

Berikut surat pernyataan Jansen Sitindaon :

Yth pak LBP:

1) Saya menghormati anda sebagai senior dibangsa ini dan yang dituakan di tanah Batak, namun tidak tepat menurut saya kata anda ini untuk Ketua Umum kami mas AHY. Saya pribadi dan kami kader Partai Demokrat — yang selama beberapa tahun ini berjuang mempertahankan partai kami dari rongrongan Muldoko — sangat terganggu dengan kata-kata anda ini.

Lebih baik karena anda juga bukan Menko yang mengurusi soal politik dan hukum di negara ini, harusnya tidak usah ikut campur soal ini. Fokus saja anda soal investasi, tesla dan lain-lain yang jadi bidang anda. Dimana banyak juga hasilnya yang terasa kampungan;

2) Soal Muldoko ini, kami sejak awal sudah meminta ke pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk mereshuffle Muldoko. Termasuk saya pribadi selaku kader dan pengurus Partai Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu. Agar pemerintah termasuk Presiden terhindar dari tuduhan macem-macam. Namun faktanya sampai saat ini dia terus dipertahankan;

3) Dengan terus membiarkan “begal, copet” atau istilah lainnya yang bermakna tidak punya hak berdasarkan Undang Undang (UU) Parpol terus bekerja di kabinet, pemerintahan inilah yang sesungguhnya kampungan.

Dalam rangkaian yang terkait perkara ini, sudah hampir 17 kali Moeldoko cs, kalah bahkan sampai tingkat kasasi. Dengan fakta ini, bukannya mata dibuka namun dia terus dipertahankan dan dilakukan pembiaran;

4) Untuk pak LBP: harusnya karena anda teman Muldoko juga di kabinet dan sering bertemu, tinggal anda ajukan saja sebenarnya sebuah pertanyaan paling dasar ke dia: “punya Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat tidak kau Mul?”

Jelas jawabnya tidak!!

Kalau dia tidak punya KTA dan jadi kader Demokrat pun tidak pernah, terus apa dasar dia terus mengingini jadi Ketum Demokrat?

Pengganggu namanya ini. Begal kalau istilah sekarang. Mengingini sesuatu padahal dia sama sekali tidak punya hak atas itu.

5) Kalau dia berhasil ambil Demokrat, bukan hanya Anies atau siapapun yang diusung Partai Demokrat jadi Capres terjegal, termasuk saya sendiripun terjegal pak LBP! di Pemilu legislatif. Karena Ketua Umum Demokrat jadi dia.

6) Jadi atas dasar tersebut, menurut saya: bukan kami Demokrat atau mas AHY yang kampungan. Tapi anda dan pemerintahan yang didalamnya ada Muldoko ini pak LBP. Karena terus membiarkan orang seperti ini ada di kabinet;

7) Ingat, bukan kami yang mulai pakai istilah kampungan ini tapi anda pak LBP.

Kalau kami, 10 tahun pemerintahan kami berhasil membawa Indonesia ini masuk ke G-20, yang kalian bangga-banggakan kemarin. Pertumbuhan ekonomi dimasa kami tinggi yang belum berhasil kalian kalahkan sekalipun. PDB bangsa ini kami bawa pertama kali tembus ke angka diatas 10.000 triliun rupiah. APBN Negara ini kami buat naik sampai 4 kali lipat (jadi ribuan triliun), itu yang kemudian kalian warisi dan lain-lain. Jadi tidak mungkin kami kampungan dengan prestasi begini.

Tapi kalau pemerintahan yang anda ada didalamnya ini, jelas menurut kami kampungan pak LBP.

Utang yang terus kalian buat naik sampai berkali-kali lipat. Janji pertumbuhan ekonomi kalian di Pemilu, sama sekali tidak pernah terbukti. Jangankan 7 persen, menyentuh rata-rata 6 persen sajapun sampai akhir pemerintahan ini kelihatannya akan gagal tercapai. Kita tunggulah sentuhan terakhir kalian tahun depan untuk membuktikan itu.

Kalau memang jago pemerintahan kalian ini, biar tidak kami tuduh kampungan, naikkan juga APBN kita ini dong jadi 4 kali lipat. Dari yang dulu kami tinggalkan ke kalian yang lebih kurang 1800 triliunan rupiah, kalian buatlah kalau tidak bisa 7200 T, ya jadi 6000 triliun rupiah di akhir pemerintahan 2024 nanti. Itu baru namanya jago dan tidak kampungan, dan lain-lain.

8) Terakhir, di Medan kemarin begal diminta untuk ditembak. Karena telah sangat meresahkan masyarakat.

Untuk begal partai ini, kami tidak minta ditembak, sederhana cukup di reshuffle saja. Biar terhindar juga tuduhan macam-macamnke istana. Karena sama dengan begal motor itu, dia ini telah meresahkan, menjadi contoh buruk, dan mengingini sesuatu yang bukan hak/miliknya.

Kalau yang begini ini terus dipertahankan di Kabinet, kampungan benarlah berarti namanya pemerintahan ini.

Hormatku,

Jansen Sitindaon (Wasekjend DPP Partai Demokrat)

Editor : Ahmadi