Di tengah seruan efisiensi anggaran, 2 kementerian justru mengalokasikan Rp 14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer). Hal tersebut terungkap dalam investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rilis yang diterima Redaksi pada Senin, 9 November 2026, melalui Azhim selaku Staff Divisi Investigasi ICW.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc. id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengontrak lima paket pengadaan pada tahun 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Tapi Jeblok di Demokrasi
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara dengan rincian pendanaan sebagai berikut :
1. Kemendikbud Ristek, Museum dan Cagar Budaya (TA 2024)
- Penayangan video YouTube Rans Entertainment : Rp 452.698.902
- Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 (detik/second) : Rp 205.893.300
- Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 (detik/second) : Rp 575.655.000
- Event attendance : Rp 2.521.329.200
- Penayangan TikTok Raffinagita1717 (detik/second) : Rp144.423.600.
2. KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (TA 2025)
Influencer engagement : Rp 3.596.955.000
3. KKP, Setditjen Perikanan Budidaya (TA 2025)
Influencer engagement untuk pembangunan BINS : Rp3.600.000.000.
4. KKP, Setditjen Perikanan Tangkap (TA 2026)
Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna : Rp3.600.000.000.
Jumlah: Rp 14.696.955.002.
Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli1, PT Rans Entertainmen Indonesia memegang 99,1% saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Raffi juga memegang 0,9% saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Merujuk pada temuan tersebut, ICW menilai terdapat lima permasalahan, yaitu:
Pertama, pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis. Tidak hanya terhadap kementerian/lembaga di tingkat pusat, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto juga meminta pemerintah daerah dan desa mengencangkan ikat pinggang.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp 306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi.
Alih-alih memberi teladan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp 7,2 miliar. Pada tahun 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai R p3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar.
Beban daerah kian berat pada tahun 2026. Pemerintah memangkas pagu transfer ke daerah menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp 171 triliun di bawah proyeksi realisasi tahun 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Selain itu, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 Tahun 2026 juga turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah berkapasitas fiskal sangat rendah, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada tahun 2026.
Baca juga: Demokrasi Kian Merosot Imbas Cawe-cawe Pemerintah
Dari pagu dana desa Rp 60,57 triliun, 58,03% dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.
Kedua, kementerian membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, Kemendikbudristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat. Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena setiap kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk kanal website dan media sosial resmi dan anggaran kehumasan.
Dalam paket pengadaan Kemendikbudristek, misalnya, komponen terbesar justru dialokasikan untuk pengadaan menghadiri acara senilai Rp 2.521.329.200. Untuk apa uang publik sebesar itu hanya digunakan untuk menghadiri orang dalam acara?
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan tersebut, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis.
Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka. Persoalan lain terlihat dari penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Selain itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.
Keempat, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer.
Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan. Setelah video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa beredar, terdapat seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS.
Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak. Belanja ini semakin bermasalah mengingat figur populer tersebut memegang jabatan publik.
Sebelum tahun 2024, PT Rans Animasi Indonesia, yang dibentuk pada 15 April 2020, tidak terdeteksi mempunyai rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad. Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Kelima, pengadaan tidak boleh menjadi kegiatan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian. Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk pencapaian target dalam Renstra kementerian maupun RPJMN. Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.
Dalam kasus ini, sejumlah paket pengadaan justru berupa penayangan konten di media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta pengadaan untuk menghadiri acara. Keterkaitan kegiatan tersebut dengan tugas dan fungsi kementerian maupun target dalam Renstra belum terlihat jelas dari informasi paket yang tersedia. Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, ICW menuntut agar:
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan;
2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi;
3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga;
4. Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan; dan
5. Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. (*)
Editor : Bambang Harianto