Nama Feri Amsari kini makin lekat di ingatan publik sebagai salah satu begawan hukum tata negara yang paling vokal di Indonesia. Sosoknya mencuri perhatian luas secara nasional setelah tampil dalam film dokumenter eksplanatori Dirty Vote, bersama dua sejawatnya, Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar, yang mengupas tuntas dinamika seputar Pemilu 2024.
Lahir di Kota Padang pada 2 Oktober 1980, pria berdarah Minangkabau ini merupakan seorang akademikus, dosen, sekaligus aktivis hukum yang konsisten mendedikasikan kariernya demi tegaknya hukum tata negara yang demokratis di Indonesia.
Akar Minang dan Masa Kecil yang Berpindah
Meski lahir di Ibu Kota Sumatera Barat, kedua orang tahu Feri Amsari sebenarnya berasal dari Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan antarprovinsi demi mengikuti tugas sang ayah.
Feri Amsari memulai masa sekolahnya di SD Inpres Pegambiran, Padang, hingga kelas 3. Setelah itu, ia sekeluarga bertolak ke Jambi. Di sana, Feri melanjutkan pendidikan di SD Negeri 290 Muara Bungo hingga lulus pada tahun 1993, lalu berturut-turut menamatkan sekolah di SMP Negeri 1 Muara Bungo (1996) dan SMA Negeri 1 Bungo (1999).
Menempa Diri di Lembah Kampus Limau Manis
Setamat SMA, Feri Amsari memutuskan kembali ke ranah Minang untuk menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand). Di kampus inilah bakat kepemimpinan dan intelektualitasnya mulai terasah tajam.
Sebagai mahasiswa, Feri Amsari tidak hanya berkutat di dalam kelas. Ia aktif sebagai aktivis kampus dan sempat memegang posisi strategis sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unand periode 2002–2003.
Ketertarikannya pada dunia literasi dan analisis hukum juga membawanya aktif sebagai wartawan mahasiswa hingga menjadi Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia. Tak berhenti di situ, Feri Amsari juga mengemban amanah sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Unand (2003–2004). Di jalur akademik, ia pernah menyabet Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa tingkat universitas pada tahun 2002.
Rekam Jejak Akademik: Dari Unand hingga Amerika Serikat
Feri Amsari menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S1) pada tahun 2004 dengan spesialisasi Hukum Tata Negara. Skripsinya yang membahas tentang peran Komisi Konstitusi dalam amandemen UUD 1945 menjadi fondasi awal ketertarikannya pada isu-isu konstitusional.
Ia kemudian melanjutkan studi S2 di kampus yang sama dan lulus dengan predikat cumlaude (IPK 3,9) pada tahun 2008. Tesisnya berfokus pada mekanisme perubahan UUD 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi.
Dahaga akademisnya membawa Feri terbang ke Amerika Serikat untuk mendalami perbandingan hukum Amerika dan Asia. Ia sukses meraih gelar Master of Laws (LL.M.) dari William & Mary Law School, Virginia pada tahun 2014—sebuah pencapaian dari salah satu sekolah hukum tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat.
Dedikasi di PUSaKO dan Pengamat Media yang Kritis
Kembali ke tanah air, Feri mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Universitas Andalas. Namanya kian berkibar di tingkat nasional saat ia dipercaya menjabat sebagai Peneliti Senior sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand selama enam tahun (2017–2023). Di bawah kepemimpinannya, PUSaKO aktif memberikan sumbangsih pemikiran, kajian kritis, dan advokasi terhadap berbagai isu hukum nasional.
Selain mengajar, lulusan William & Mary Law School ini juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Gagasan, kritik, dan analisisnya mengenai dinamika politik dan kenegaraan rutin menghiasi kolom opini berbagai media cetak maupun digital terkemuka, mulai dari harian Kompas, Padang Ekspres, Singgalang, hingga Haluan.
Konsistensinya dalam menjaga independensi akademis menempatkan Feri Amsari sebagai salah satu rujukan utama media nasional ketika membedah persoalan hukum tata negara di Indonesia. (*)
Editor : S. Anwar