Nestapa Matali, Surat Tanah Miliknya Berganti Nama Saat Diagunkan di BRI Lawang

avatar Moh Affan
  • URL berhasil dicopy
Dodik Firmansyah, Matali, Sukardi
Dodik Firmansyah, Matali, Sukardi
Sertifikasi Perkim Gresik

Oknum pegawai PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Tbk Unit Lawang dianggap zalim oleh Debiturnya. Bagaimana tidak. Agunan berupa surat petok D tanpa sepengetahuan debitur selaku pemilik petok D tersebut berubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) atas nama orang lain.

Debitur tersebut ialah Matali (63 tahun). Surat petok D yang diagunkan oleh Matali ke BRI Unit Lawang di atasnya berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Dusun Kalianyar, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ditaksir, nilai tanah beserta bangunan tersebut mencapai lebih dari Rp 1,5 miliar.

Meski nilainya miliaran rupiah, pada tahun 2019, Matali mengagunkan surat petok D tersebut ke BRI Unit Lawang hanya sebesar Rp 233 juta dengan maksud agar dana pinjaman tersebut bisa buat mengurus petok D menjadi sertifikat hak milik. 

Namun selama 4 tahun, SHM tak kunjung selesai di BRI Unit Lawang. Dan yang membuat Matali heran, surat petok D miliknya sudah beralih menjadi atas nama orang lain.

"Saat petok jadi jaminan di BRI Lawang, petugas BRI bilang bisa urus sertifikat antara 6 sampai 14 bulan selesai. Ternyata 4 tahun gak jadi. Beberapa calon pembeli rumah saya batal karena suratnya di BRI gak jadi. Sudah ditawar Rp 1,5 miliar oleh calon pembeli dan mereka mau melunasi pinjaman. Tapi kemudian, saya dapat informasi, surat petok D sudah beralih jadi sertifikat atas nama orang lain. Saya heran kok bisa?" ungkap Matali kepada wartawan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Matali mengetahui petok D miliknya sudah berubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) atas nama orang lain setelah dia mengalami kesulitan keuangan yang membuatnya menunggak angsuran ke BRI. Dan yang tidak habis pikir, surat petok D yang diagunkan ke salah satu Koperasi juga masuk dalam SHM atas nama orang lain.

"Rumah sebelahnya yang petok D dijaminkan di Koperasi, juga masuk ke SHM atas nama orang lain. Padahal suratnya beda. Itu diluar petok D yang jadi jaminan di BRI. Karena itu, ini ada kejanggalan dalam prosedurnya," ujar Matali.

Untuk mengungkap kejanggalan itu, Matali mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jagad Keadilan Indonesia di Jalan Jagalan 1 nomor 16, Kota Surabaya pada Senin, 28 September 2026. Dia ditemui oleh Dodik Firmansyah beserta Sukardi, yang masing-masing sebagai Advokat sekaligus pendiri LPK Jagad Keadilan Indonesia.

Setelah menelaah terkait kasus yang dialami Matali, kemudian Dodik Firmansyah dan Sukardi serta Matali mendatangi kantor Unit BRI Lawang pada Rabu, 7 Oktober 2026. Mereka ditemui oleh Kepala Kantor Unit BRI Lawang, Hendra Novianto.

"Kepala Kantor Unit BRI Lawang berkata jika pinjaman Bapak Matali sudah dibayar lunas sejak tahun 2024. Itu dibuktikan dengan print out pelunasan. Bukti pelunasannya ada di BRI Unit Randuagung. Klien kami ini tidak mengetahui siapa yang melunasi pinjamannya. Makanya, ini sangat janggal," kata Kuasa Hukum Matali, Sukardi didampingi Dodik Firmansyah saat keluar dari Kantor Unit BRI Lawang.

Setelah menemui Kepala Kantor BRI Unit Lawang, Dodik Firmansyah, Sukardi, dan Matali mendatangi kantor BRI Unit Randuagung. Disana, baru diketahui bahwa pelunasan pinjaman Matali dilakukan oleh orang lain bukan keluarganya.

Menurut Sukardi, pihaknya akan melakukan upaya hukum atas dugaan pengalihan surat petok D milik kliennya menjadi sertifikat atas nama orang lain diduga tanpa prosedur sebagaimana mestinya.

"Klien kami pernah bercerita jika pada tahun 2020, dia didatangi oleh seorang wanita tak dikenalnya bersama dengan suaminya. Dan ada pula Rio selaku Mantri BRI Singosari. Wanita itu menyampaikan ke klien kami mau melunasi pinjaman klien kami di BRI Unit Lawang serta diberi ganti rumah senilai Rp 200 jutaan, dan uang Rp 30 juta. Waktu itu klien kami tidak mau," kata Sukardi

Seiring waktu, Sukardi bilang, kliennya dijemput oleh karyawan BRI dan dibawa ke kantor BRI Unit Randuagung. Di kantor BRI tersebut, Matali diduga dipaksa dan dintimidasi untuk tanda tangan.

"Klien kami ditekan dan diancam oleh Rio pegawai BRI. Kalau menolak tandatangan, klien kami akan diusir dari rumahnya. Waktu itu, klien kami juga kondisi sakit. Akhirnya, klien kami terpaksa tandatangan," jelas Sukardi. 

Atas serangkaian kejanggalan itu, Kuasa Hukum Matali berupaya menempuh upaya untuk mengembalikan hak-hak kliennya, termasuk diantaranya opsi gugatan perdata.

Saat dikonfirmasi, wanita insial H membantah jika proses sertifikat rumah atas nama dirinya yang diperoleh dari BRI tidak melalui prosedur resmi. Dia menyampaikan, antara dirinya dengan Matali awalnya tidak saling kenal.

Kemudian ada pedagang langganannya bernama Abu menyampaikan jika ada rumah yang dijual murah, di Dusun Kalianyar, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kemudian dia mencari informasi pemilik rumah tersebut dan ketemulah dengan Matali.

"Terus saya temui Matali. Mungkin Matali butuh uang sehingga jual rumah itu. Terus saya tawarkan rumah di Ploso untuk ditukar guling dan saya juga mau melunasi pinjaman di BRI senilai Rp 100 juta lebih. Matali 4 kali ke rumah saya. Sebagai nasabah lama BRI, dia tertekan karena nunggak dan rumahnya mau dikosongkan oleh BRI," kata H.

Perjalanan waktu, Matali menerima tawaran H. Lalu dia dijemput ke kantor BRI Unit Randuagung untuk tandatangan pelunasan pinjamannya di BRI senilai Rp 100 juta lebih ditambah tukar guling rumah dan uang Rp 30 juta. Penandatanganan itu disaksikan Kepala Kantor Unir BRI beserta beberapa karyawan.
 
"Matali juga minta Rp 1 juta waktu itu. Saya kasih, ada kuitansinya. Dan Beliau dijemput ke kantor BRI karena sepuh. Bukan karena dipaksa. Pulangnya saya naikkan Grab, dan saya beri uang. Di kantor BRI tanda tangan pelunasan disaksikan MBM (Manajer Bisnis Mikro) dan Kepala Kantor Unit BRI. Lalu disahkan di Notaris. Saya waktu itu tanya apa gak nunggu anaknya. Dia bilang 'gak wes'," jelas H.

Beberapa tahun setelah penandatangan pelunasan itu di kantor BRI itu, surat tanah Matali yang sebelumnya petok D berubah jadi sertifikat atas nama H. Menurut H, sebelum jadi sertifikat hak milik, dia nunggu selama 2 tahun jikalau ada pihak yang tidak terima. 

"Saya tunggu Matali selama 2 tahun lebih. Sekarang sudah jadi sertifikat dan sudah saya lunasi pinjamannya di BRI, dipermasalahkan. Saya bukan orang nakal yang mau ambil hak orang lain. Jika saya tega, Pak Matali sudah saya usir  dari rumah itu. Saya tidak ingin itu. Saya tunggu itikad baik Matali setelah bertahun-tahun, termasuk tawaran tukar guling rumah ditambah uang Rp 30 juta. Setelah itu, kok ramai di media. Tidak apa-apa saya kembalikan. Saya senang. Saya gak ingin rumah itu. Asal kembalikan uang pelunasan dan biaya ganti nama," tegas H. (*)