Dua pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Rakyat Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram pada Rabu, 4 November 2026. Dua pengurus tersebut ialah Furqonuddin alias Furqon ak Zakaria selaku Manajer Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Rakyat Desa Motong dan Zulfadli alias Fadli ak Abdul Hakim selaku Sekretaris BUMDes Bina Rakyat Desa Motong.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Furqonuddin alias Furqon ak Zakaria dengan Pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan dan Zulfadli alias Fadli ak Abdul Hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 5 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 50 juta. Apabila pidana denda tersebut wajib dibayar setelah 1 bulan putusan ini mempunyai kekuatan tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak mungkin untuk dilaksanakan, pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 50 hari," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Ida Ayu Masyun.
Baca juga: Ari Her Sofiawanudin Korupsi Dana Bantuan Program BSPS Sumenep
Majelis Hakim juga menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 257.923.661 dikurangi dengan pengembalian dari Terdakwa Furqonuddin sejumlah Rp 128.500.000, dan pengembalian dari Terdakwa Zulfadli sejumlah Rp128.500.000, sehingga masih terdapat sisa Uang Pengganti sejumlah Rp 923.661, yang selanjutnya dibebankan kepada Terdakwa Furqonuddin. Uang Pengganti tersebut wajib dibayar setelah 1 bulan putusan ini mempunyai kekuatan tetapa. Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Uang Pengganti yang diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.h
"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," kata Majelis Hakim.
Furqanuddin bersama Zulfadli dinyatakan terbukti melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum memilih mengajukan banding. Sebab, vonis dianggap tidak sesuai dengan harapan Jaksa. Jaksa menuntut Terdakwa Furqanuddin dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 225 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana penjara pengganti selama 85 hari. Furqanuddin dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 129.423.661.
Sedangkan Terdakwa Zulfadli dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana penjara pengganti selama 80 hari. Dia juga dihukum membayar uang Rp 128.500.000.
Kasus korupsi BUMDes Bina Rakyat Desa Motong ini berawal dari adanya program desa bebas rentenir di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” bagi petani miskin melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), M Taufik selaku Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, mendirikan BUMDes Bina Rakyat dengan menerbitkan Peraturan Desa Motong Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Motong dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Motong Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bina Rakyat Desa Motong Rakyat Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Manajer BUM Des Bina Rakyat : Furqonuddin.
Sekretaris BUMDes Bina Rakyat : Zulfadli.
Bendahara BUMDes Bina Rakyat : Nurmaidah.
Tenaga Lapangan : Pawanari.
Badan Pengawas : A Hakim Mabe.
Terdakwa Furqonuddin alias Furqon ak Zakaria selaku Manajer BUMDes Bina Rakyat Desa Motong berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa “Bina Rakyat” Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 memiliki tugas, fungsi dan wewenang :
Menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kontrak manajemen;
Mengelola BUMDesa Bina Rakyat sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
Menyusun rencana kerja tahunan;
Menjabarkan rencana kerja tahunan ke dalam rencana kerja triwulan;
Melakukan koordinasi;
Pengawasan seluruh kegiatan oprasional BUMDesa Bina Rakyat;
Mengawasi kegiatan dan mengevaluasi kinerja karyawan BUMDesa Bina Rakyat secara berkala;
Melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BUMDesa Bina Rakyat menyampaikan laporan secara berkala (bulan/triwulan) kepada forum pemilik melalui kepala desa;
Menyusun dan menyampaikan laporan khusus kepada rapat forum pemilik melalui Kepala Desa apabila terjadi kesulitan keuangan lebih dari 2 hari;
Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat.
Furqanuddin selaku Manajer BUMDesa juga memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan manajemen BUMDesa Bina Rakyat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan rapat forum pemilik;
Baca juga: Korupsi di Dinas Pendidikan Jawa Timur, 3 Direktur Perusahaan Divonis Pidana Penjara
b. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan BUMDesa Bina Rakyat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh rapat forum pemilik;
c. Penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDesa Bina Rakyat dalam rapat forum pemilik yang meliputi kebijaksaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BUM Desa kepada rapat forum pemilik.
Pada 6 Februari 2017, Furqanuddin membuat proposal permohonan dana krabat (Kredit Sahabat) yang ditujukkan sebagai dasar permohonan pencairan dana pada program “Kredit Sahabat” Bagi Petani Miskin. Dalam proposal tersebut pada pokoknya mengajukan 60 warga Desa Motong yang berstatus sebagai petani miskin yang akan diberikan dana masing-masing sebesar Rp 3.000.000, sehingga total dana yang dimohonkan dalam proposal tersebut adalah sebesar Rp 180.000.000.
Pada 3 Agustus 2017, BUMDesa Bina Rakyat mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Motong Rp 50.000.000 dan mendapat penyertaan modal berupa Dana Kredit Sahabat (KRABAT) sebesar Rp 180.000.000 yang diterima, secara tunai oleh Furqanuddin.
Pada 17 April 2018, BUMDesa Bina Rakyat mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Motong sebesar Rp 50.000.000 yang diterima secara tunai oleh Furqanuddin.
BUMDesa Bina Rakyat pada tahun 2018 mendapat Dana Bantuan dari Kementerian Perdagangan dan Industri sebesar Rp 50.000.000 yang diserahkan secara tunai dari Kepala Desa Motong kepada Furqanuddin.
Dalam rangka pengelolaan penyertaan modal tersebut, Furqanuddin tanpa meminta persetujuan kepada Dewan Pengawas menunjuk secara lisan Zulfadli alias Fadli ak Abdul Hakim sebagai Sekretaris sekaligus merangkap sebagai Bendahara BUMDesa menggantikan Nurmaidah yang mengundurkan diri, sehingga bertentangan dengan Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa pelaksana operasional sebagai organisasi pengelola BUMDesa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
BUMDes Bina Rakyat Desa Motong menjalankan usaha berupa simpan pinjam yang terbagi menjadi 2 skema, yakni :
Simpan pinjam yang bersumber dari Pemerintah Desa Motong yang ditujukan kepada masyarakat Desa Motong secara keseluruhan;
Simpan pinjam yang bersumber dari Dana KRABAT sebesar Rp 180.000.000 yang ditujukan kepada 60 orang daftar petani miskin sebagaimana proposal permohonan dana krabat (Kredit Sahabat) yang dibuat oleh BUM Desa Bina Rakyat Desa Motong tanggal 06 Februari 2017.
Namun Furqanuddin bersama Zulfadli tidak melakukan pencatatan yang lengkap dan rinci mengenai nama-nama orang yang melakukan kegiatan simpan pinjam, sehingga Furqanuddin dan Zulfadli tidak melaksanakan laporan tertulis kepada bupati secara berkala. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa.
Selain kegiatan simpan pinjam, Furqanuddin bersama Zulfadli dalam melakukan pengelolaan dana penyertaan modal tersebut juga mengadakan kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan rapat forum pemilik, dengan uraian :
Baca juga: Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu Korupsi Dana PKBM
Menarik dana dari Masyarakat dalam bentuk tabungan qurban masyarakat.
Kerja sama jual beli produk sembako dengan saudara Heri Sucipto;
Menyewa kendaraan operasional kepada saudara Heri Sucipto;
Dalam periode Agustus 2017 sampai dengan April 2018, Furqanuddin bersama Zulfadli telah mengelola seluruh dana penyertaan modal pada BUMDesa. Namun M Taufik tidak pernah mendapatkan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan secara berkala dari para terdakwa sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.
Modal usaha yang dikelola Furqanuddin dan Zulfadli secara keseluruhan berjumlah Rp 330 juta, yang dari keseluruhan modal Bumdes Motong tersebut terdapat pengeluaran riil sebesar Rp 72.076.339, yang terdiri dari :
- Honorarium pengurus BUMDes tahun 2019 – 2021 : Rp 58.000.000.
- Uang yang diserahkan kepada Syuhriatul W : Rp 12.000.000.
- Saldo rekening Dana Krabat : Rp 558.187.
- Saldo rekening penyertaan modal : Rp 218.152.
Jumlah : Rp 72.076.229.
Dari modal usaha sebesar Rp 330 juta dikurangi sebesar Rp 72.076.339, maka masih terdapat sisa modal sebesar Rp. 257.923.661, yang menjadi tanggung jawab Furqanuddin dan Zulfadli sehingga memperkaya Furqanuddin bersama Zulfadli dan saudara Heri Sucipto.
Perbuatan Furqanuddin bersama Zulfadli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 – 2019 Nomor : 700.1.2.1/10/ADTT/Itkab/2025 tanggal 25 Juni 2025 dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa pada angka 9 Hasil Perhitungan Kerugian Keuanga Negara menyatakan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Bumdes Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019 sebesar Rp 257.923.661. (*)
Editor : S. Anwar