Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Ditreskrimsus Polda Kalbar) menetapkan 41 penambang ilegal sebagai tersangka. Pengungkapan kasus tambang ilegal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat (Kalbar) pada Selasa (10/11/2026).
Dalam paparannya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin menyebutkan, 41 penambang yang ditetapkan tersangka berasal dari 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diungkap Ditreskrimsus Polda Kalbar beserta Polres jajaran Polda Kalimantan Barat dalam kurun waktu 19 Oktober hingga 1 November 2026.
Baca juga: Polres Tulungagung Tetapkan 1 Tersangka Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Desa Blimbing
Dalam penindakan itu, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat turut menyita barang bukti berupa 435,9 gram emas, air raksa, 1 unit alat berat jenis ekskavator, uang tunai senilai Rp 424.299.000, dua mesin genset, mesin diesel, mesin blower, mesin dompeng, lima timbangan elektronik, tiga telepon genggam, serta satu unit ekskavator.
Dari total 25 kasus, sebanyak 7 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat dengan 7 tersangka. Sementara 18 kasus lainnya diungkap oleh jajaran Polres dengan jumlah 34 tersangka. Adapun 18 kasus yang ditangani Polres jajaran tersebar di Mempawah dua kasus, Sambas satu kasus, Sanggau dua kasus, Sintang dua kasus, Kapuas Hulu dua kasus, Ketapang dua kasus, Landak tiga kasus, Bengkayang satu kasus, Sekadau dua kasus, dan Melawi satu kasus.
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas pertambangan emas ilegal dilakukan menggunakan dua metode, yakni secara tradisional dengan peralatan sederhana dan menggunakan alat berat jenis excavator untuk menggali serta memindahkan material tambang.
Polisi juga menemukan adanya rantai distribusi hasil tambang ilegal. Emas hasil penambangan diduga dijual kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan. Bahkan, terdapat tersangka yang diduga membeli emas dari penambang ilegal melalui toko kelontong miliknya, kemudian mengolahnya sebelum dijual kembali.
Baca juga: Penambang Ilegal di Desa Sumber Anget Jember Divonis Rendah, Jaksa Banding
"Selain kegiatan preventif, dan preemtif dengan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal, sesuai fungsi kami, kami juga melaksanakan penegakan hukum, termasuk bersama Polres jajaran," kata Kombes Pol Burhanuddin.
Para tersangka dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Kombes Pol Bambang Suharyono menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar para penambang, tetapi juga pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, dan memperjualbelikan hasil tambang tanpa izin.
Baca juga: Media Lintasperkoro Diancam Dituntut karena Beritakan Tambang di Desa Lolawang Mojokerto
"Pengungkapan ini merupakan respons cepat Polda Kalbar, dalam hal ini Ditreskrimsus, atas laporan masyarakat serta komitmen institusi dalam mengamankan aset kekayaan negara dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang masif," ujar Kombes Pol Bambang Suharyono.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah disesuaikan. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan akan terus melakukan penindakan untuk memutus rantai aktivitas pertambangan emas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. (*)
Editor : Redaksi