Sebagaimana halnya di banyak wilayah lain di kawasan Mediterania, praktik mempekerjakan budak milik negara juga diterapkan di Kesultanan Utsmaniyah. Istanbul merupakan kota yang telah menampung orang-orang berstatus budak sejak zaman Kekaisaran Bizantium. Selain budak yang dipekerjakan untuk urusan rumah tangga, budak untuk layanan publik juga menjadi bagian dari struktur sosial kota tersebut.
Sementara tawanan terkemuka dibebaskan dengan imbalan uang tebusan, para prajurit tawanan justru dipekerjakan sebagai budak.
Baca juga: Sejarah Anggota dinasti Ottoman yang Diasingkan di Mesir
Setelah bangsa Turki mulai menguasai kota tersebut, keberadaan populasi budak di Istanbul tetap berlanjut. Sebagai ibu kota sekaligus kota terpadat di Kesultanan Utsmaniyah, Istanbul juga memiliki populasi budak terbesar karena kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Populasi budak ini terbagi menjadi dua kelompok: budak milik pribadi dan budak milik negara. Budak milik pribadi diperoleh dari pasar budak dengan pembayaran harga tertentu dan dipekerjakan di rumah-rumah pribadi, tempat mereka juga tinggal.
Para budak ini—yang tiba di Istanbul akibat berbagai situasi berbeda—melayani di rumah atau tempat kerja pemiliknya dan umumnya membaur dengan masyarakat. Karena mereka biasanya tinggal di rumah-rumah penduduk dan kewajiban pajaknya telah dibayarkan, hampir tidak ada catatan khusus yang disimpan mengenai mereka.
Sebaliknya, budak yang dialokasikan sebagai bagian jatah sultan tetap berada di bawah kendali negara sejak saat pertama kali mereka tiba di kota tersebut.
Pengadaan budak merupakan sistem yang ditangani secara cermat oleh Kesultanan Utsmaniyah, dengan pembentukan jaringan logistik dan keuangan khusus untuk tujuan tersebut. Budak yang dapat dipekerjakan di fasilitas negara atau mudah dikerahkan untuk bekerja didatangkan melalui jalur darat maupun laut dari wilayah utara, selatan, atau barat.
Salah satu tanggung jawab gubernur, komandan, kapten, dan pejabat tinggi pemerintah lainnya adalah mengirimkan budak yang menjadi jatah sultan—atau mereka yang akan dipekerjakan—ke ibu kota. Bahkan Wazir Agung, pejabat tertinggi dalam pemerintahan, turut bertanggung jawab dalam mendata dan mengirimkan tawanan ke Istanbul.
Baca juga: Gema Adzan yang Dibayar dengan Nyawa di Tragedi Syahidnya Adnan
Selain sistem yang telah lama berjalan ini, perdagangan budak yang mendatangkan orang-orang dari Afrika, Kaukasus, dan wilayah Stepa Utara juga menjadi mekanisme penyediaan budak bagi ibu kota. Seiring dengan berkurangnya intensitas dan frekuensi perang serta invasi, perdagangan budak pun menjadi satu-satunya sarana untuk memperoleh pasokan budak.
Tawanan perang yang dibawa ke Istanbul diserahkan kepada Tersane Eminliği (Kepala Galangan Kapal Angkatan Laut). Daftar-daftar yang disimpan di fasilitas ini mencantumkan:
1) pihak yang mengirimkan kelompok budak tertentu,
2) asal-usul kelompok tersebut, dan
3) jumlah budak dalam kelompok itu.
Pada contoh-contoh awal daftar yang masih ada hingga kini, tercantum jumlah total serta seluruh nama budak tersebut. Seiring berjalannya waktu, informasi mengenai asal-usul dan ciri fisik mereka turut dicatat dalam buku-buku tersebut, dan ruang yang dialokasikan untuk data setiap tawanan dalam dokumen pun diperluas.
Tawanan yang diserahkan ke Tersane-i Amire kemudian ditugaskan sebagai pendayung, penjahit, tukang kayu, atau pembuat tali; pekerjaan baru ini dicatat dalam satu kata pada bagian buku catatan yang memuat nama dan deskripsi fisik mereka. Catatan mengenai budak milik pribadi disimpan di Gümrük Eminliği (Kantor Bea Cukai Kekaisaran). Budak-budak yang telah melunasi kewajiban bea cukai kemudian akan dikirim ke pasar budak. (*)
Editor : Redaksi