Madura merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Jawa Timur. Terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan.
Sebelum itu, ternyata Madura sebelumnya adalah sebuah Negara. Lantas seperti apa sejarahnya ? Siapa pemimpin negara Madura yang pertama ? Berikut ulasannya.
Baca juga: Provinsi Madura, Keren Nggak Sih
Pada awal tahun 1948, Sejarah mencatat lahirnya entitas politik baru bernama Negara Madura. Pembentukan wilayah ini difasilitasi oleh otoritas Belanda sebagai kelanjutan dari strategi pembentukan negara-negara federal di Nusantara.
Negara Madura resmi berdiri pada tanggal 20 Februari 1948 melalui sebuah proses pemungutan suara yang diawasi secara ketat.
Wilayah ini kemudian tergabung secara resmi ke dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir tahun 1949. Struktur federal ini memberikan otonomi khusus bagi Madura untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri di bawah payung konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Posisi Wali Negara Madura dipercayakan kepada seorang tokoh bangsawan berpengalaman, Raden Adipati Ario Tjakraningrat XII. Beliau berasal dari garis keturunan penguasa tradisional Madura yang memiliki pengaruh sangat besar di kalangan masyarakat pulau tersebut.
Pengukuhan Raden Adipati Ario Tjakraningrat XII sebagai kepala negara memberikan legitimasi kultural bagi jalannya pemerintahan federal ini. Tjakraningrat XII memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas wilayah di tengah pusaran transisi politik yang terus bergejolak.
Masa jabatannya diwarnai oleh upaya membangun aparatur sipil dan menstrukturkan birokrasi lokal peninggalan masa kolonial dan pendudukan.
Roda Pemerintahan di Bawah Bendera RIS
Sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat, Negara Madura menjalankan fungsi administratifnya beriringan dengan negara-negara bagian lainnya di seluruh kepulauan. Parlemen lokal didirikan untuk mengakomodasi suara perwakilan daerah dari berbagai distrik, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep.
Kabinet pemerintahan menyusun rancangan program yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan perbaikan sarana prasarana pasca-kemerdekaan. Hubungan antara Bangkalan sebagai pusat pemerintahan Madura dengan ibu kota RIS di Jakarta terjalin melalui koordinasi kebijakan antar-negara bagian.
Sistem federal ini menjamin Madura memiliki perwakilan tersendiri dalam dewan utusan di tingkat nasional.
Gelombang Aspirasi Persatuan Rakyat Madura
Di lapisan akar rumput, masyarakat Madura menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap bentuk negara kesatuan republik. Kelompok-kelompok pro-Republik secara konsisten menggalang kekuatan kolektif untuk menyuarakan aspirasi penggabungan wilayah.
Para pemuda, tokoh agama, dan barisan kaum pergerakan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya integrasi Kebangsaan seutuhnya. Sentimen nasionalisme tumbuh subur di berbagai pelosok desa hingga menyentuh wilayah pesisir pulau.
Semangat kebersamaan ini terus membesar menjadi sebuah gerakan massa yang terorganisasi dengan sangat masif dan terstruktur.
Mobilisasi Massa dan Dinamika Parlemen Lokal
Puncak dari gerakan pro-kesatuan ini terwujud dalam serangkaian demonstrasi damai berskala besar pada awal tahun 1950. Ribuan warga turun ke alun-alun kota menyuarakan tuntutan pembubaran Negara Madura secara lantang dan terbuka.
Tekanan publik yang luar biasa ini langsung berdampak pada konstelasi politik di dalam parlemen lokal. Para anggota dewan perwakilan segera menyelaraskan pandangan politik mereka dengan tuntutan dari masyarakat luas tersebut.
Diskusi-diskusi intensif di gedung dewan berujung pada lahirnya mosi kesepakatan untuk mengakhiri status otonomi negara bagian itu.
Sikap Kenegarawanan Sang Wali Negara
Merespons situasi politik yang berkembang sangat pesat, Raden Adipati Ario Tjakraningrat XII menunjukkan sikap kenegarawanannya yang baik. Raden Adipati Ario Tjakraningrat XII mendengarkan dengan saksama seluruh aspirasi politik yang disuarakan oleh rakyatnya.
Pada awal Maret 1950, Tjakraningrat XII mengambil keputusan untuk meletakkan jabatannya sebagai Wali Negara Madura. Beliau mengembalikan mandat pemerintahan beserta seluruh kewenangan administratifnya kepada pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta.
Langkah bijaksana ini terbukti ampuh mencegah terjadinya gesekan sosial dan berhasil mempertahankan kedamaian di seluruh wilayah Madura.
Integrasi Menuju Kesatuan Ibu Pertiwi
Penyerahan mandat tersebut menandai babak akhir dari eksistensi Negara Madura dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tanggal 9 Maret 1950 menjadi momentum resmi menyatunya kembali seluruh wilayah Madura ke dalam struktur Republik Indonesia.
Peristiwa penggabungan ini mempercepat proses pembubaran Republik Indonesia Serikat secara menyeluruh pada bulan Agustus di tahun yang sama. (*)
*) Source : Neo Historia
Editor : S. Anwar