Atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lokasi perkebunan sawitnya, PT Kallista Alam telah membayar ganti rugi lingkungan sebagai pelaksanaan dari salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/ PN.MBO Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PTBNA Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 Jo putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Ganti rugi lingkungan yang telah dibayarkan oleh PT Kallista Alam sebesar Rp 57.151.709.500,00 pada 15 November 2023, merupakan pelunasan atas nilai ganti rugi lingkungan sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan sebesar Rp 114.303.419.000,00.
Baca juga: Gakkum KLHK Segel 18 Lokasi Karhutla
Pembayaran ganti rugi lingkungan oleh PT Kallista Alam dilakukan setelah melalui rangkaian proses panjang di Pengadilan Negeri Meulaboh yang kemudian didelegasikan ke Pengadilan Suka Makmue mulai dari permohonan eksekusi, pemberian tegoran (aanmaning), pelaksanaan penilaian asset (appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) dan koordinasi intensif dengan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh maupun Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue.
Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menghentikan karhutla dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Kallista Alam seluas 1000 ha tidak berhenti.
Pembayaran ganti rugi lingkungan oleh PT Kallista Alam merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan PT Kallista Alam dalam pelaksanaan amar putusan pengadilan. PT Kallista Alam juga telah menyanggupi untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup secara mandiri terhadap lahan bekas terbakar seluas kurang lebih 1000 ha.
Langkah pemulihan lingkungan hidup dimulai dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK pada 7 Agustus 2023. Sedangkan uang paksa (dwangsom) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan hidup akan dibayarkan oleh PT Kallista Alam tanggal 19 Januari 2023 yang penghitungannya didasarkan atas kebijakan dan arahan dari Ketua Pengadilan Suka Makmue.
Atas pembayaran ganti rugi lingkungan ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa komitmen KLHK untuk menindak tegas Karhutla harus menjadi perhatian bagi semua pihak.
Baca juga: Gakkum KLHK Beri Peringatan kepada 90 Perusahaan
“Kami akan menggunakan semua instrumen hukum baik penghentian, sanksi administratif, penegakan hukum pidana termasuk gugatan perdata agar memberikan efek jera. Kami akan terus mengejar pelaku karhutla, termasuk mendorong percepatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya, pada Jumat 17 November 2023.
Pelunasan pembayaran ganti rugi lingkungan oleh PT Kallista Alam sebesar Rp 57.151.709.500 pada 15 November 2023. Pembayaran Ganti Rugi lingkungan tersebut telah disetor ke Penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) dengan kode billing 820231112302961, tanggal billing 12-11-2023 dan tanggal pembayaran 15-11-2023 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KLHK.
Komitmen pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan PT Kallista Alam haruslah menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk segera melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Baca juga: KLHK Segera Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Karhutla PT Kaswari Unggul
“Kami ingatkan bahwa Gakkum KLHK akan terus mendorong proses eksekusi putusan yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (PN). Untuk mendukung percepatan eksekusi putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap lainnya, kami saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk penyitaan aset tergugat,” tambah Rasio Ridho Sani.
Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekaligus Kuasa Menteri LHK, mengatakan KLHK akan mengawal proses pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan bekas terbakar yang dilakukan secara mandiri oleh PT Kallista Alam dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
Berkaitan dengan gugatan perdata karhutla, Ragil menambahkan bahwa saat ini KLHK telah menggugat 22 perusahaan, dimana 14 perusahaan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dengan total nilai putusan sebesar Rp5.603.326.301.249,00 yang terdiri dari 7 perusahaan proses eksekusi sebesar Rp3.049.591.266.200,00 dan 7 perusahaan persiapan eksekusi sebesar Rp2.553.735.035.049,00. (gik)
Editor : Syaiful Anwar