Panggung sejarah militer dan politik Indonesia mencatat nama Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syarwan Hamid sebagai salah satu figur penting di masa-masa krusial transisi kekuasaan nasional. Pria kelahiran 10 November 1943 ini merupakan tokoh senior yang kenyang pengalaman, mulai dari memimpin operasi teritorial di daerah konflik, menduduki kursi pimpinan parlemen, hingga dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri pada awal era reformasi.
Setelah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara, tokoh berkarakter kuat ini berpulang pada 25 Maret 2021 di Rumah Sakit Dustira, Cimahi, Jawa Barat, pada usia 77 tahun dan dimakamkan dengan penghormatan penuh di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Baca juga: Kisah Sultan Terakhir Negara Kesultanan Aceh Darussalam
Masa Muda dan Tempaan Awal di Dunia Militer
Jauh sebelum mengenakan seragam loreng, Syarwan Hamid muda telah mengasah jiwa kepemimpinan dan organisasinya melalui gerakan Pelajar Islam Indonesia (PII). Aktivitasnya di organisasi kepemudaan Islam ini ikut membentuk karakter kepemimpinannya yang tegas namun populis.
Karier militernya dimulai setelah ia resmi lulus dari Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1966. Demi mempermatang naluri tempur dan strateginya, ia menempuh jenjang pendidikan lanjutan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI hingga Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Sejak dekade 1980-an, Syarwan mulai dipercaya memegang sejumlah posisi komando teritorial dan staf yang strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat, di antaranya:
Komandan Yonif 320/Badak Putih (1980–1981)
Komandan Kodim 0603/Lebak (1981–1983)
Komandan Kodim 0602/Serang (1983–1985)
Kepala Staf Korem 063/Sunan Gunung Jati (1985–1986)
Kapendam III/Siliwangi (1986–1988)
Baca juga: Biodata Muzakir Manaf yang Jarang Diketahui Publik
Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Jaya (1989–1990)
Meredam Pergolakan di Serambi Mekah dan Melesat ke Pucuk Pimpinan ABRI
Nama Syarwan Hamid mulai mencuri perhatian publik nasional ketika ia ditugaskan menjadi Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Aceh, pada tahun 1990. Berada di episentrum pergolakan, Syarwan dinilai berhasil mengendalikan dan mengatasi pemberontakan bersenjata yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap NKRI melalui pendekatan teritorial yang taktis.
Keberhasilan di Serambi Mekah ini menjadi batu loncatan penting bagi kariernya. Pada tahun 1992, ia ditarik ke ibu kota dan naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (bintang satu) dengan posisi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad).
Kemampuannya dalam menjembatani komunikasi militer dan publik membuatnya dipercaya memegang posisi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI pada tahun 1993. Kariernya di jalur sosial-politik militer mencapai puncaknya ketika ia diangkat sebagai Asisten Sosial Politik (Assospol) Kassospol ABRI (1995), hingga akhirnya resmi menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 1996.
Kiprah Politik: Dari Kursi Parlemen, Mendagri Habibie, hingga Kiprah Singkat di Perindo
Memasuki akhir era Orde Baru, Syarwan Hamid mulai merambah dunia politik praktis. Hasil Pemilu 1997 membawanya menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR/MPR RI mewakili fraksi ABRI.
Ketika badai reformasi berembus dan Presiden BJ Habibie membentuk kabinet baru untuk meredam krisis nasional, Syarwan dipanggil masuk ke dalam pemerintahan. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinet Reformasi Pembangunan (1998–1999). Di bawah kepemimpinannya, Depdagri kala itu ikut mengawal peletakan dasar-dasar undang-undang politik baru dan persiapan pemilu demokratis pertama pasca-reformasi.
Lama tak terdengar di panggung politik praktis, pada masa purnatugasnya Syarwan sempat membuat kejutan dengan bergabung ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ia resmi didapuk sebagai Ketua Dewan Penasihat partai pada 8 Oktober 2014. Namun, kiprahnya di partai tersebut terbilang sangat singkat. Akibat adanya dinamika dan perbedaan pandangan politik yang tajam antara dirinya dengan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Syarwan memilih mundur setelah hanya 41 hari menjabat.
Akhir Perjalanan Sang Jenderal
Letjen (Purn.) Syarwan Hamid mengembuskan napas terakhirnya di RS Dustira Cimahi akibat faktor usia dan kesehatan. Upacara pemakaman militer di TMP Kalibata menjadi penghormatan terakhir dari negara untuk melepas sang jenderal yang telah menorehkan tintanya sendiri dalam lembaran sejarah militer dan transisi demokrasi di Indonesia. (*)
Editor : Bambang Harianto