Peristiwa penculikan Meutya Hafid dan juru kamera Metro TV, Budiyanto, pada Februari 2005, menjadi salah satu pengalaman paling menegangkan dalam sejarah jurnalisme Indonesia. Keduanya diculik ketika menjalankan tugas peliputan di Irak, negara yang saat itu masih dilanda konflik setelah invasi pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2003.
Kasus ini menarik perhatian internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan melalui seruan terbuka, pemerintah Indonesia mengerahkan tim penanganan krisis, dan berbagai pihak berusaha memastikan keduanya bisa pulang dengan selamat.
Baca juga: Tiga Dekade Berlalu, Pembunuhan Wartawan Udin Masih Misterius
Namun, ada beberapa detail penting yang perlu diluruskan. Penculikan terjadi pada 15 Februari 2005, sedangkan pembebasan mereka dikonfirmasi pada 21 Februari 2005. Jadi, mereka disandera selama sekitar enam hari kalender, meskipun pengalaman tersebut kerap disebut sebagai tujuh hari dalam berbagai pemberitaan dan kisah yang kemudian ditulis Meutya.
15 Februari 2005 : Diculik di Jalan Menuju Baghdad
Meutya Hafid dan Budiyanto berada di Irak untuk meliput peringatan Asyura, salah satu peristiwa keagamaan penting bagi umat Islam Syiah. Sebelumnya, mereka juga meliput pemilu Irak setelah jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein.
Pada 15 Februari 2005, ketika perjalanan mereka melintasi kawasan Ramadi, sebelah barat Baghdad, keduanya bersama sopir asal Yordania, Ibrahim Abdel Khader, dihentikan sekelompok pria bersenjata di dekat sebuah tempat pengisian bahan bakar.
Mereka kemudian dibawa pergi. Kontak dengan ketiganya terputus dan pihak Metro TV tidak mengetahui secara pasti keberadaan maupun kondisi mereka.
Pada awalnya, pemerintah Indonesia berhati-hati menggunakan istilah penculikan karena informasi yang tersedia masih terbatas. Namun, situasi berubah setelah sebuah rekaman video beredar dan ditayangkan media internasional.
Video itu memperlihatkan Meutya dan Budiyanto memegang paspor serta kartu identitas Metro TV, sementara dua pria bertopeng berdiri di dekat mereka. Kelompok yang mengaku bertanggung jawab meminta pemerintah Indonesia menjelaskan alasan kedua jurnalis tersebut berada di Irak.
Mereka bukan tentara atau petugas intelijen. Keduanya adalah jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan. Karena itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan politik Irak.
Siapa Kelompok yang Menculik Mereka?
Kelompok tersebut dikenal dengan nama Jaish al-Mujahidin, yang diterjemahkan sebagai Army of the Mujahideen atau Tentara Mujahidin.
Kelompok bersenjata ini mengaku bertanggung jawab atas penyanderaan Meutya dan Budiyanto. Pada saat itu, identitas dan struktur organisasinya belum banyak diketahui publik internasional.
Perlu dibedakan bahwa Jaish al-Mujahidin yang disebut dalam kasus ini merupakan kelompok bersenjata di Irak. Nama tersebut tidak boleh otomatis disamakan dengan organisasi lain yang menggunakan istilah mujahidin.
Dalam rekaman yang disebarkan kepada media, para penculik menyatakan bahwa mereka ingin mengetahui tujuan kedatangan kedua jurnalis itu. Situasi ini berlangsung ketika Irak masih menghadapi konflik bersenjata dan penculikan warga asing maupun pekerja media menjadi ancaman serius.
Menurut laporan Committee to Protect Journalists (CPJ), penculikan terhadap jurnalis di Irak saat itu bukan kejadian terisolasi. Sejumlah pekerja media lain juga menjadi sasaran kelompok bersenjata sejak 2004.
Susilo Bambang Yudhoyono Turun Tangan
Setelah penculikan terkonfirmasi, pemerintah Indonesia mulai mengerahkan berbagai jalur diplomasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan seruan terbuka agar Meutya dan Budiyanto dibebaskan dengan selamat.
Dalam pernyataan yang disiarkan melalui Al Jazeera, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa keduanya datang ke Irak untuk menjalankan tugas jurnalistik, bukan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Indonesia juga dikenal menentang invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003.
Salah satu tokoh penting yang dilibatkan adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pada 19 Februari 2005, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar menemui Gus Dur dan meminta bantuannya untuk mengupayakan pembebasan kedua jurnalis tersebut. Gus Dur memiliki jaringan pertemanan di Timur Tengah, termasuk Irak, karena pernah menempuh pendidikan di Baghdad.
Gus Dur kemudian menggunakan jaringan tersebut untuk menghubungi kolega dan tokoh agama di kawasan itu. Ia juga menyampaikan imbauan dalam bahasa Arab melalui Al Jazeera. Gus Dur bahkan menyatakan kesediaannya pergi ke Irak untuk melakukan mediasi, jika diperlukan dan tersedia jaminan keamanan.
Pemerintah juga mengirim Triono Wibowo, kepala tim khusus penanganan krisis Kementerian Luar Negeri, ke Yordania untuk mengoordinasikan upaya pembebasan. Pemilik Metro TV, Surya Paloh, turut menyatakan kesediaannya pergi ke kawasan tersebut untuk membantu mencari jalan keluar.
Dengan demikian, upaya pembebasan ini tidak hanya bergantung pada satu pihak. Pemerintah, jaringan diplomatik, media, keluarga, dan tokoh masyarakat bekerja melalui jalur masing-masing.
Tokoh Yang Menyerukan Pembebasan
Berikut tokoh dan pihak yang tercatat dalam pemberitaan sezaman:
Baca juga: Dari Penyidikan ke Pengadilan Mojokerto, Tekad Wartawan Amir Melawan Kriminalisasi
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Presiden Indonesia yang secara terbuka meminta pembebasan kedua jurnalis dan menjelaskan bahwa mereka menjalankan tugas profesional.
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Mantan presiden yang membantu melalui jaringan kolega dan tokoh agama di Timur Tengah serta menyampaikan imbauan lewat Al Jazeera.
- Mety Hafid: Ibu Meutya yang memohon kepada para penculik agar membebaskan putrinya. Ia juga mengingatkan bahwa Meutya memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an.
- Surya Paloh dan jajaran Metro TV: Pihak perusahaan media yang berupaya membantu pembebasan karyawannya.
- Association of Muslim Scholars atau Asosiasi Ulama Muslim di Irak: Organisasi ulama Sunni yang berperan dalam penyampaian informasi mengenai pembebasan dan penanganan kedua jurnalis setelah dilepaskan.
Peran organisasi ulama Irak penting karena informasi pembebasan pada 21 Februari 2005 turut disampaikan oleh perwakilannya di Ramadi.
Abu Bakar Ba'asyir juga ikut menyerukan pembebasan kedua jurnalis.
Menurut kesaksian putranya, Abdul Rochim Ba'asyir, pada saat itu Ba'asyir diminta menyampaikan imbauan kepada kelompok bersenjata di Irak agar membebaskan Meutya Hafid dan Budiyanto.
Ia menegaskan bahwa keduanya hanyalah wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik. Nama Ba'asyir juga disebut oleh ibu Meutya, Metty Hafid, ketika menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu upaya pembebasan putrinya.
Yang Membuat Para Penculik Akhirnya Membebaskan Mereka?
Dalam rekaman pembebasan yang diberitakan media internasional, kelompok Jaish al-Mujahidin menyatakan bahwa kedua jurnalis dilepaskan tanpa syarat dan tanpa tebusan.
Pernyataan kelompok itu menyebut tiga pertimbangan utama: niat baik yang ditunjukkan kedua jurnalis, persaudaraan Islam antara Indonesia dan Irak, serta sikap Indonesia yang menentang pendudukan Irak.
Kelompok tersebut juga menyerahkan paspor dan Al-Qur'an kepada keduanya. Dalam rekaman yang disebarkan melalui jaringan Associated Press Television News, Meutya dan Budiyanto terlihat berjabat tangan dengan salah seorang penculik.
Baca juga: Wartawan Diduga Diintimidasi Saat Liputan LPG di Sidoarjo
Meutya kemudian menceritakan pengalaman penyanderaannya dalam buku memoar 168 Jam dalam Sandera, yang diterbitkan pada 2007. Buku tersebut menjadi salah satu sumber penting untuk memahami pengalaman pribadinya selama berada dalam tawanan.
Sejumlah kisah mengenai pendekatan personal Meutya kepada para penculik, termasuk pembicaraan mengenai Indonesia dan bencana tsunami Aceh, juga beredar dalam cerita tentang penyanderaan tersebut. Namun, rincian percakapan itu sebaiknya dirujuk langsung pada memoar atau wawancara Meutya sebelum ditulis sebagai penyebab pasti pembebasannya.
21 Februari 2005 : Dibebaskan Tanpa Tebusan
Pada Senin, 21 Februari 2005, pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa Meutya dan Budiyanto telah dibebaskan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Amman menerima telepon dari Meutya yang mengabarkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan keluar dari Irak.
Namun, pembebasan itu tidak berarti mereka langsung tiba di Indonesia. Keduanya masih harus melewati perbatasan Irak–Yordania yang sempat mengalami kendala teknis.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri yang diberitakan detikcom, keduanya baru berada dalam perlindungan pemerintah Indonesia di kawasan perbatasan pada 22 Februari 2005. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania.
Pada 24 Februari 2005, Meutya dan Budiyanto akhirnya tiba di Jakarta dan langsung menemui Presiden SBY di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, presiden menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu pembebasan mereka, termasuk Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik Indonesia, tim penanganan krisis, Metro TV, serta tokoh agama dari Indonesia dan luar negeri.
Kepulangan mereka menutup krisis penyanderaan yang menyita perhatian publik Indonesia dan media internasional selama hampir sepekan.
Dari Sandera Menjadi Kisah Dalam Sejarah Jurnalisme
Pengalaman tersebut kemudian dituangkan Meutya dalam memoar 168 Jam dalam Sandera, terbitan Hikmah tahun 2007. Buku itu mendokumentasikan pengalaman seorang jurnalis Indonesia yang harus menghadapi ketidakpastian ketika menjalankan tugas di wilayah konflik.
Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa keselamatan jurnalis di wilayah perang bukan hanya persoalan individu atau perusahaan media. Ketika seorang wartawan disandera, pemerintah, jaringan diplomatik, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan media internasional dapat memiliki peran dalam mencari jalan keluar.
Pembebasan Meutya dan Budiyanto akhirnya berlangsung tanpa tebusan. Meski begitu, tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa satu tokoh atau satu strategi saja menjadi penentu keberhasilan. Yang dapat dipastikan dari catatan sezaman adalah adanya berbagai upaya diplomasi, seruan publik, dan bantuan jaringan lokal yang berlangsung bersamaan. (*)
Editor : Bambang Harianto