Uang Bantuan PIP untuk Siswa di SDN 93 Gresik Dipotong

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6 tahun ke atas, Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan kepada siswa berupa PIP (Program Indonesia Pintar) agar tidak ada siswa yang putus sekolah.

Bantuan dana pada PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, mulai pendidikan dasar hingga menengah atas atau seperti yang sedang digalakkan Pemerintah, yaitu wajib belajar 12 tahun.

Dana PIP tidak boleh dipotong untuk alasan apapun, baik itu dari pihak sekolah maupun bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan sekolah. Kenyataan berbeda di lapangan. Ada saja pihak Sekolah yang memotong dana PIP.

Salah satunya terjadi di UPT SD Negeri 93 Gresik. Dugaan pemotongan dana PIP tersebut mencuat setelah ada salah satu orang tua atau wali murid UPT SD Negeri 93 yang bercerita kepada media ini. Dia menuturkan jika bantuan dana PIP yang diterima anaknya tidak utuh alias dipotong. Nilai semestinya yang harus diterima sebesar Rp 450 ribu tetapi diduga telah dipotong oleh pihak sekolah sebesar Rp 100 ribu, sehingga siswa hanya menerima dana PIP sebesar Rp 350 ribu.

"Bantuan dana PIP yang diterima anak saya tidak utuh. Seharusnya mendapatkan Rp 450 ribu, namun dipotong oleh pihak sekolah sebesar Rp 100 ribu," ungkap salah satu sali murid, pada Jum'at (6/9/2024).

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, pewarta menemui Kepala Sekolah UPT SD Negeri 93 Gresik, Sholihan, di kantornya.

Dari keterangan Sholihan, Kepala UPT SD Negeri 93 Gresik kepada wartawan, dirinya mengatakan bahwa dana PIP diberikan penuh kepada siswa-siswi tanpa ada potongan apapun. Sholihan mengelak jika disebut telah memotong dana PIP siswanya. Ada 86 siswa penerima program PIP di UPT SD Negeri 93 Gresik.

"Info dari mana? Sekolah tidak memotong dana PIP, semua diterima siswa penerima," kata Sholihan.

Masih menurut Sholihan, pemotongan itu mungkin dilakukan oleh paguyuban atau Komite Sekolah karena saat itu, dia mengatakan kepada Komite Sekolah dan Paguyuban bahwa semua sekolah yang ada di Kecamatan Benjeng hanya UPT SD Negeri 93 Gresik saja yang tidak mempunyai alat drumband. Makanya, Komite Sekolah dan Paguyuban memutuskan untuk memotong dana PIP untuk tambahan biaya membeli alat drumband.

"Kalau beli alat drumband harganya Rp 15 juta, sedangkan sekolah hanya bisa menyumbang Rp 6 juta. Silahkan diurus oleh Komite dengan wali murid untuk biaya tambahannya," jelas Sholihan.

Lanjut Sholihan, untuk mendapatkan tambahan biaya pembelian alat drumband, Komite dan Ketua Paguyuban duduk bersama dan disepakati bahwa kekurangan biaya pembelian alat drumband adalah tanggung jawab Komite dan Paguyuban.

"Semua urusan Komite Sekolah dan Paguyuban," jelasnya. (*)

Editor : Syaiful Anwar