Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) terus berupaya meningkatkan jumlah penerima predikat Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM). Salah satu langkah konkritnya adalah dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Langkah awal telah dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, yang mengadakan audiensi dengan Asisten 1 Gubernur Jatim, Benny Sampirwanto, pada Selasa (5/12/2023).
Baca juga: Sidak dan Razia di Lapas Kelas I Surabaya
Dalam pertemuan tersebut, Nur Ichwan didampingi oleh Kabid HAM, Wiwit Purwani, dan Kasubbid Pemajuan HAM, Ratno Suhartono.
Hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya kesepakatan kerja sama dalam peningkatan Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM dan pencapaian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Baca juga: Kadiv Yankumham Lantik Satu Notaris Pengganti
"Tahun ini, terdapat penurunan jumlah wilayah yang memperoleh penghargaan tersebut," ujar Nur Ichwan.
Meskipun salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan KKPHAM berhasil meraih nilai tertinggi se-Indonesia, namun jumlah perolehan yang relatif kecil. Sehingga menuntut adanya evaluasi dan dukungan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga: Panitia SKD CPNS Kemenkumham Jatim Kompak Kenakan Jersey Timnas
"Tujuannya adalah untuk lebih memotivasi Pemerintah daerah agar lebih aktif menjadi KKPHAM," tutur pria yang akrab disapa iwenk ini.
Diharapkan, kerja sama ini dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara Kemenkumham Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat daerah. (kin)
Editor : Syaiful Anwar