Nama Hasan Nasbi Batupahat dikenal luas sebagai salah satu arsitek strategi komunikasi dan konsultan politik papan atas di tanah air. Pria berdarah Minangkabau kelahiran Bukittinggi, 11 Oktober 1979 ini memiliki rekam jejak panjang yang dinamis—mulai dari aktivis kampus, peneliti, pendiri lembaga survei, hingga dipercaya menduduki pos-pos krusial di lingkaran dalam kekuasaan.
Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Hasan sempat menakhodai Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia sebelum lembaga tersebut mengalami restrukturisasi.
Baca juga: Kodaeral IV Batam Gagalkan Penyelundupan 25,9 Ton Pasir Timah
Akar Intelektual Minang dan Mentor Pemikiran Tan Malaka
Hasan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental dengan nilai keagamaan dan intelektualitas di Sumatera Barat. Ayahnya, Aliman Syahmi, merupakan seorang ulama di Kubang Putih, Kabupaten Agam. Sementara dari garis ibunya, Hasan merupakan keponakan dari tokoh bangsa sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mendiang Ahmad Syafi'i Ma'arif (Buya Syafi'i).
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kubang Putiah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bukittinggi, Hasan merantau ke Depok untuk mendalami Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1998. Di kampus ganesha, ia aktif dalam dunia pergerakan dan sempat didapuk sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada Oktober 2000, sebelum akhirnya meraih gelar sarjana pada 2004.
Ketertarikan Hasan pada pemikiran kiri-nasionalis membuatnya terlibat aktif sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris bagi Harry A. Poeze, sejarawan terkemuka asal Belanda yang mendedikasikan hidupnya meneliti rekam jejak Tan Malaka. Dari kedekatan intelektual itu, Hasan melahirkan karya literatur berjudul Filosofi Negara Menurut Tan Malaka (2004).
Karier Jurnalistik dan Arsitek di Balik Cyrus Network
Sebelum terjun sepenuhnya ke industri konsultan politik, Hasan Nasbi sempat mengecap dunia jurnalistik sebagai wartawan harian Kompas periode 2005–2006. Ia kemudian beralih menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI hingga tahun 2008, sebelum akhirnya mengambil langkah besar mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei dan konsultan politik yang kemudian melambungkan namanya.
Melalui Cyrus Network, Hasan memainkan peran penting dalam peta politik nasional. Pada akhir 2011, lembaganya membaca potensi besar dalam diri Wali Kota Surakarta saat itu, Joko Widodo, untuk dibawa ke panggung politik Jakarta. Hasan kemudian bertindak sebagai Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 yang fenomenal. Kiprahnya berlanjut pada Pilpres 2024, di mana ia didapuk sebagai salah satu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Farid Sugiarto Selewengkan Pertalite dari SPBU di Desa Tembelang Jombang
Pasang Surut di Kantor Komunikasi Kepresidenan
Pada 19 August 2024, Hasan Nasbi resmi diangkat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru dibentuk. Posisi ini menempatkannya sebagai figur transisi krusial yang menghubungkan akhir pemerintahan Presiden Jokowi dan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, perjalanannya di pos ini sempat diwarnai gelombang kontroversi pada Maret 2025. Pernyataannya terkait aksi teror pengiriman kepala babi terpenggal kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, menuai kritik tajam dari publik dan komunitas pers.
Responsnya yang berseloroh agar kepala babi tersebut "dimasak saja" dinilai kurang berempati dan menyepelekan ancaman terhadap kebebasan pers. Kritik keras pun berdatangan dari berbagai tokoh, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, hingga Presiden Prabowo Subianto sempat menegur pernyataan tersebut sebagai tindakan yang ceroboh.
Sempat mengajukan pengunduran diri pada April 2025, Hasan kembali bertugas atas arahan langsung Presiden. Perannya di lembaga tersebut berakhir secara definitif pada 17 September 2025, seiring dengan dibubarkannya Kantor Komunikasi Kepresidenan guna dialihkan fungsinya ke Badan Komunikasi Pemerintah.
Baca juga: Hoaks Kejagung Umumkan Koruptor Pertamina akan Dihukum Mati
Karier Pasca-Pemerintahan dan Laporan Kekayaan
Tak butuh waktu lama bagi Hasan untuk kembali mendapat kepercayaan strategis. Pada September 2025, ia resmi diangkat sebagai salah satu Komisaris di perusahaan energi pelat merah, PT Pertamina (Persero).
Sebagai pejabat publik, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Hasan tercatat memiliki total kekayaan bersih mencapai Rp 41,33 miliar. Harta tersebut mencakup kepemilikan 9 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 13,96 milar di kawasan strategis seperti Jakarta Selatan, Bekasi, dan Bogor. Selain itu, ia memiliki aset transportasi senilai Rp 9,51 miliar yang terdiri dari lima unit mobil dan satu motor, serta kas dan setara kas yang mencapai Rp 17,69 miliar.
Kombinasi antara ketajaman analisis politik, latar belakang pemikiran yang kuat, serta rekam jejaknya di berbagai momentum politik penting menjadikan Hasan Nasbi sebagai salah satu tokoh asal Ranah Minang yang terus memegang peranan dinamis dalam lingkaran elite nasional. (*)
Editor : Bambang Harianto