Bagi sebagian besar anak muda masa kini, sejarah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mungkin terdengar heroik dan linier. Proklamasi dibacakan, rakyat bersatu melawan sekutu, lalu Belanda menyerahkan kedaulatan. Namun, tahukah kamu ada lembaran hitam yang sangat berdarah di awal berdirinya Republik ini?
Ini adalah kisah tentang masa Swaparaja, sebuah era transisi ekstrem yang menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi raja-raja Nusantara.
Baca juga: Camat Puri Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 80
Pasca-proklamasi, Indonesia tidak langsung stabil. Peta politik tanah air terbelah menjadi tiga poros kekuatan raksasa yang saling berbenturan.
Poros Republik: Diwakili oleh kaum intelektual seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Sjahrir yang menginginkan kesetaraan sosial dan sistem demokrasi modern.
Poros Swaparaja (Kerajaan): Para penguasa dinasti tradisional dan pemilik tanah feodal yang enggan menyerahkan hak istimewa dan kekuasaan wilayahnya kepada kaum Republik.
Poros Belanda: Penjajah yang mencoba masuk kembali dengan taktik licik memanfaatkan sistem federal untuk tetap menguasai sistem ekonomi bangsa.
Meskipun Muhammad Hatta secara akademis melihat bahwa sistem federal sangat ideal bagi Indonesia yang wilayahnya sangat luas, konsep Swaparaja bentukan Belanda bukanlah apa yang ia impikan. Sayangnya, banyak raja Nusantara yang justru memilih bekerja sama dengan Belanda demi mengamankan takhta mereka. Di mata rakyat jelata yang sedang terbakar api revolusi, tindakan para raja ini adalah pengkhianatan terbesar bagi perjuangan.
Puncak ketegangan ini melahirkan sistem Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Melalui RIS, Belanda membagi Indonesia menjadi negara-negara bagian dengan tujuan terselubung agar perusahaan-perusahaan Belanda tetap bisa menguasai kekayaan alam di wilayah kekuasaan para raja.
Kembalinya tuan-tuan Belanda yang mengontrol keuangan di wilayah kerajaan adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan mereka sedang dirampok kembali. Rakyat tidak tahan lagi. Gelombang tuntutan kesetaraan sosial berubah menjadi amuk massa yang brutal. Terjadilah apa yang dikenal sebagai Revolusi Sosial 1946.
Di Sumatra Timur (meliputi Langkat, Deli, Asahan, Bilah, Serdang) serta beberapa wilayah Jawa dan Sumatra lainnya, rakyat bergerak bagai air bah yang tak terbendung. Mereka menyerang istana-istana megah yang selama ratusan tahun tak tersentuh sistem rakyat. Istana dijarah habis-habisan, perhiasan, emas, dan upeti pusaka dirampas oleh massa yang beringas.
Kekerasan yang terjadi sangat tidak manusiawi. Para ratu, permaisuri, dan anak-anak raja disiksa tanpa ampun. Di Kesultanan Langkat, tragedi mencapai titik paling biadab ketika Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmadsyah ditawan, dan konon dua orang putri rajanya diperkosa secara keji di depan mata sang ayah sebelum seluruh keluarga bangsawan tersebut dibantai secara massal.
Baca juga: PT Raden Katong Ucapkan Selamat Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 80
Sistem kerajaan yang kokoh selama ratusan tahun runtuh dalam hitungan hari. Salah satu korban tragis lainnya dari amuk massa ini adalah Amir Hamzah, seorang penyair legendaris sekaligus pahlawan nasional yang kepalanya dipenggal oleh laskar revolusioner di Sumatra Timur.
Dahsyatnya revolusi memaksa para penguasa tradisional mengambil keputusan ekstrem demi bertahan hidup. Beberapa kerajaan memilih untuk meleburkan diri secara sukarela ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Contoh paling sukses adalah Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono IX yang dengan cepat menyatakan integrasi penuh, sehingga keistimewaan dan eksistensi sistem kerajaannya selamat dari amuk massa.
Namun, nasib tragis dialami oleh mereka yang mencoba bertahan di zona abu-abu. Kisah paling menyayat hati datang dari Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak. Di awal kemerdekaan, ia membuktikan nasionalisme luar biasa dengan menyerahkan mahkota emasnya serta menyumbangkan uang pribadinya sebesar 13 juta gulden (setara triliunan rupiah hari ini) demi modal perjuangan awal Republik Indonesia.
Meskipun telah berkorban begitu besar bagi Republik, kedekatan historis sistem kerajaannya dengan administrasi Belanda membuat rakyat di tingkat bawah tetap menaruh curiga. Arus gelombang anti-feodalisme yang ganas tetap menggulung eksistensi Kesultanan Siak.
Tahta kerajaannya dibubarkan, istananya dinasionalisasi, dan sang Sultan yang pernah bergelimang harta harus merelakan kekuasaannya runtuh seketika. Ia menghabiskan sisa hidupnya berpindah-pindah tempat sebagai rakyat biasa dan wafat dalam kondisi yang relatif sederhana. Sementara itu, raja-raja lain yang keras kepala dan terang-terangan bersekutu dengan Belanda untuk melindungi mahkota mereka, langsung digulung habis dan dieksekusi oleh laskar-laskar rakyat tanpa sisa.
Baca juga: Pidato Soekarno di Sidang Umum PBB
Di tengah kekacauan berdarah tersebut, para pendiri bangsa terlibat dalam perdebatan politik yang sangat sengit mengenai arah bangsa. Hubungan antara Sukarno dan Sutan Sjahrir sejak awal memang dikenal layaknya minyak dan air; mereka tidak pernah cocok dalam merumuskan strategi perjuangan.
Sjahrir, seorang intelektual sosialis-demokrat yang necis dan bergerak di bawah tanah, sangat anti terhadap fasisme. Ia secara terbuka mengecam gaya politik Sukarno yang ia anggap terlalu berbau fasisme militeristik bentukan Jepang. Keributan ideologis ini memuncak pada sebuah manuver politik ekstrem yang dirancang Sjahrir, ia sukses membidani lahirnya Maklumat Pemerintah nomor X yang memangkas habis kekuasaan eksekutif Sukarno.
Sistem pemerintahan Indonesia seketika diubah dari Presidensial menjadi Parlementer. Sukarno yang awalnya memegang kekuasaan mutlak atas republik baru ini, tiba-tiba dikebiri secara politik dan dipaksa menjadi presiden seremonial belaka tanpa taring eksekutif. Sjahrir kemudian naik takhta sebagai Perdana Menteri pertama yang memegang kendali penuh atas kabinet dan arah diplomasi negara.
Soekarno tentu saja sangat murka dengan kondisi ini. Namun, situasi darurat memaksa Bung Karno meredam ego besarnya. Ia menyadari fakta pahit bahwa dunia internasional, terutama Sekutu dan Belanda, tidak akan pernah sudi bernegosiasi dengan presiden yang mereka cap sebagai kolaborator Jepang seperti dirinya. Sjahrir, dengan rekam jejaknya yang bersih dan koneksi sosialis Baratnya, adalah satu-satunya wajah bersih yang bisa diterima di meja runding internasional.
Berkat perkelahian politik tingkat tinggi yang dipenuhi intrik tajam inilah, mereka justru berhasil berbagi peran secara tidak langsung. Sukarno menggerakkan massa dengan orasinya yang membakar jiwa, sementara Sjahrir menavigasi jalur diplomasi dengan kelincahan pikirannya. Bersama Hatta, trio ini akhirnya menemukan titik temu untuk membubarkan RIS yang rapuh dan menyatukan kembali Indonesia ke dalam NKRI demi menyelamatkan bayi republik yang hampir mati di dalam buaian. (*)
Editor : Bambang Harianto