Proses estafet kepemimpinan di Kesultanan Yogyakarta bergulir panas. Sri Sultan Hamengkubuwono X tampaknya sudah mantap mempersiapkan putri sulungnya, GKR Mangkubumi, sebagai raja berikutnya.
Memutus tradisi raja laki-laki yang sudah ada sejak kesultanan ini didirikan pada Abad ke-18 Masehi.
Baca juga: Sultan Hamengkubuwono Serahkan Hartanya Demi Gaji Pegawai Bung Karno
Masyarakat ikut ramai membahas topik ini. Bahkan ada yang membandingkan dengan monarki Jepang. Perbandingan yang kurang akurat sebetulnya, karena Jepang justru pernah punya sekitar 8 kaisar perempuan. Kita pun punya sejarah panjang para penguasa perempuan di kepulauan ini.
Raja-Raja Perempuan di Nusantara
Sejak era Hindu-Buddha, nama perempuan sudah banyak tercatat sebagai penguasa tertinggi, bukan sekadar istri raja laki-laki. Ada Ratu Sima yang namanya tertulis di Catatan Dinasti Tang, Ratu Mahendradatta yang memerintah Bali bersama Raja Udayana, hingga Ratu Tribuwana Tunggadewi yang termasyhur dari Majapahit.
Di Sumatra, empat sultanah berturut-turut memerintah Kesultanan Aceh di Abad 17 Masehi. Ada juga nama Bundo Kanduang yang disebut-sebut sebagai raja perempuan di Pagaruyung, Minangkabau.
Di Sulawesi, ada Ratu Wedange dari Mori dan banyak raja perempuan dari Bone. Sementara di Kalimantan, ada cerita kepemimpinan Asung Luwan dari Dayak Kayan.
Monarki di Negara Demokrasi
Di luar soal boleh tidaknya raja perempuan, ada satu hal yang justru jarang dibahas: masih relevankah monarki di era republik dan demokrasi?
Imperium tua seperti Inggris dan Jepang sudah beralih ke monarki konstitusional. Artinya, raja atau kaisar bukan lagi jabatan politik, melainkan simbol budaya dan seremonial saja. Ini berbeda dengan Yogyakarta, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono X otomatis memegang jabatan politik sebagai Gubernur.
Upaya menghapus peran politik Raja Yogyakarta pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun upaya itu gagal, dan Yogyakarta tetap menjadi Daerah Istimewa yang Gubernurnya tidak dipilih lewat pemilihan kepala daerah (pilkada). Maka perdebatan raja perempuan pun sebetulnya adalah isu elit, karena rakyat biasa tetap tidak berpeluang memimpin Yogyakarta. (*)
Editor : Bambang Harianto