Pimti Madya Tekankan Penegakan Integritas dan Pelayanan Berbasis HAM

Reporter : -
Pimti Madya Tekankan Penegakan Integritas dan Pelayanan Berbasis HAM
Pimti Madya hadir di Lapas I Surabaya memberikan Penguatan Tusi
advertorial

Integritas merupakan nilai moral yang penting dalam pelaksanaan SOP, Integritas mencakup sikap jujur, bertanggung jawab, adil, transparan, dan konsisten. Menegakkan integritas dalam pelaksanaan SOP adalah langkah yang penting untuk menjaga kualitas dan keberhasilan sebuah proses.

Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya hadir di Lapas I Surabaya memberikan Penguatan Tusi kepada seluruh Satker Pemasyarakatan, Dirjen HAM Dhahana Putra, Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Intelijen Krismono, dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Nugroho.

Baca Juga: Tes CAT Calon Notaris, Bersinergi dengan BKN Kanreg II Surabaya

Mengawali sambutan, Krismono menuturkan seorang petugas pemasyarakatan harus memiliki Integritas tinggi sebagai perisai meminimalisir penyimpangan.

Masuknya Halinar disinyalir melibatkan oknum petugas, tidak mungkin seorang WBP dapat dengan mudah memiliki barang terlarang bila tsnpa ada campur tangan oknum petugas,"Evaluasi diri sendiri, berfikir sebelum bertindak, dan jaga marwah seorang petugas Pemasyarakatan agar tidak terjadi penyimpangan", pesannya.

Nugroho menyampaikan ada 7 kunci keberhasilan menegakkan Integritas, yakni Jujur, transparan, tanggung jawab, konsisten, adil, intropeksi diri, dan akuntabel menjadi modal wajib yang harus dimiliki sebagai kunci keberhasilan dalam pelaksanaan SOP yang efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Menkumham Tinjau Tempat Pemeriksaan Imigrasi Juanda Surabaya

Mantan Staf Ahli Menteri ini menambahkan hubungan sebab akibat melekat saat mengambil keputusan, seseorang paham betul konsekuensi bila melakukan penyimpangan, "Sejak awal dia paham sekali bahwa apa yang dia perbuat akan menimbulkan resiko di kemudian hari," ujarnya.

Terakhir Dhahana Dhahana meminta agar Lapas tidak melakukan diskriminasi kepada masyarakat maupun warga binaan serta harus dapat meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang dalam pelayanan publik yang berbasis HM.

Baca Juga: Corporate University Kemenkumham Tekankan Pegawai Sebagai Aktor Utama Pengembangan Kompetensi

“Saya berharap, seluruh pegawai UPT Pemasyarakatan se-Jatim untuk selalu meningkatkan potensi dan integritas sebagai pondasi utama dalam bekerja,” ujarnya.

"Berikan pelayanan berbasis HAM yang optimal baik bagi masyarakat maupun untuk warga binaan sehingga membuahkan hasil yang signifikan bagi organisasi,” tutupnya. (zai)

Editor : Syaiful Anwar