Blunder: Saya tidak kenal secara pribadi dengan Fadli Zon, Menteri Kebudayaan sekarang. Tapi saya tahu bahwa ia sudah ada dalam jagat politik Indonesia sejak tahun 1990-an. Sejak muda, Fadli Zon sudah beredar di lingkaran elit.
Semua orang tahu bahwa Fadli Zon sangat dekat dengan Prabowo. Karir dan hidupnya bersama Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan bahwa dia operator politiknya Prabowo. Ada juga yang mengatakan bahwa dia penasehat poitiknya. Tidak terlalu besar bedanya. Tapi apa peduli kita?
Baca juga: Surat dari Dokter Ratna Setia Asih untuk Presiden Prabowo Subianto
Yang jelas, Fadli Zon dan Prabowo bagaikan ikan dengan air (meminjam istilah gerilya tentara rakyat). Kalau Prabowo adalah air, maka Fadli Zon adalah ikannya. Atau apalah yang ada di air -- ketika mengalir atau sekedar menggenang.
Saat ini, ketika istilah "aktivis 98' menjadi hype, kita banyak mendengar bahwa Fadli Zon adalah salah satu bagiannya. Ada teman saya yang protes tentang soal pelabelan ini, "Aktivis dari Hongkong?," sergahnya.
Saya tidak berani berdebat tentang apakah Fadli Zon adalah aktivis atau bukan. Kalau label 'aktivis 98' itu datang dari dirinya sendiri, biar sudah. Apa istimewanya? Toh semua orang pada tahun 1998 dan sebelumnya gontok-gotnokan itu sekarang tidur dalam selimut yang sama dan menyusu pada induk yang sama?
Yang jelas, pada tahun 1998, Fadli Zon diangkat menjadi anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bagian dari utusan golongan. Dia diangkat, bukan dipilih. Di masa kediktatoran Suharto, mustahil untuk menjadi anggota MPR tanpa persetujuan Suharto.
Pernahkah Anda melihat video sidang MPR pada 11 Maret, 1998, yang mengangkat kembali HM Soeharto menjadi Presiden RI, dan serempak anggota MPR/DPR berseru, "Setujuuuuuuuuuuuu ... "? Kemungkinan besar Fadli Zon adalah salah seorang yang berteriak setuju itu.
KIta tahu bahwa tidak mungkin Soeharto mengangkat seseorang yang tidak loyal terhadap dirinya. Kalau Anda sudah besar pada awal tahun 1988, Anda mesti ingat Brigjen Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI yang menginterupsi sidang MPR/DPR dan menyatakan ketidaksetujuan pada pemilihan (sebenarnya penunjukan) Soedharmono menjadi Wakil Presiden. Dan Soeharto sama sekali tidak suka itu.
Selain menyingkirkan Ibrahim Saleh, dia juga melakukan pembersihan. Banyak orang menduga bahwa interupsi Ibrahim Saleh ini adalah ungkapan ketidakpuasan dari faksi Benny Moerdani terhadap kecenderungan Soeharto yang mulai mengkonsolidasikan kekuasaan di kalangan kroni dan keluarganya. Semua elemen yang berbau Benny Moerdani disikat tidak saja dari MPR/DPR juga di ABRI dan birokrasi.
Demikian ketatnya Soeharto menjaga kekuasaannya, dia mulai tidak percaya pada orang-orang yang tidak dikenalnya. Saluran untuk berkomukasi dengan dirinya hanya lewat orang-orang tertentu. Dan, keluarganya mendapatkan tempat yang istimewa.
Salah satu bagian dari keluarganya tentunya adalah menantunya sendiri, Prabowo Subianto. Masih ingat kan nama ini? Sekarang sudah tidak lagi menjadi menantu.
Baiklah kita kembali ke Fadli Zon. Dia dekat dengan Prabowo. Dan itu membuka akses bagi Fadli Zon ke banyak hal -- politik, kekayaan, kemashyuran, dan lain sebagainya.
Dulu, sebelum Prabowo "membina" para "Jedi" yaitu anak-anak muda tamatan Akademi Militer (Akmil) atau mantan perwira militer atau tamatan sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) elit di Kabupaten Magelang, Fadli Zon mendapat tempat terkemuka.
Di luaran banyak isu terkait dengan hubungan antara kedua orang ini. Seperti Fadli Zon menjadi sasaran lemparan Hape ketika junjungannya itu marah. Jangan bayangkan hape jaman dulu itu seperti sekarang yang tipis dan ringan. Dulu, memang tidak seberat batako; tapi mungkin setara bata. Hingga saat ini, di kalangan kawan-kawan segenerasi saya, kalau bicara Fadli Zon soal isu hape ini selalu muncul. Entah kenapa.
Bersama Prabowo, Fadli Zon juga ikut mendirikan Partai Gerindra. Jadi, dia memang setia hingga ke bulu-bulunya pada Prabowo. Tidak ada yang salah dengan itu bukan? Dan, Prabowo pun memberikan ganjaran yang setimpal -- jabatan, kekayaan, dan kemuliaan sebagai elit.
Dan Fadli Zon pun membela Prabowo dengan kesetiaan yang tak kalah kadarnya. Dalam pemilihan presiden (Pilpres0 tahun 2014 dan 2019, dia menjadi salah satu pemain penyerang yang sangat agresif baik di media sosial maupun di media-media lainnya. Lawannya adalah para buzzer Joko Widodo (Jokowi). Dan, kalau kita lihat gaya Fadli Zon, kita tahu bahwa dia melakukan apa saja demi terpilihnya orang yang sudah dia dampingi sejak usianya masih sangat muda.
Hingga Prabowo menang pada Pemilihan Presiden 2024 -- setelah melakukan barter dengan Jokowi yang menaruh anaknya menjadi Wakil Presiden. Entah mengapa, Fadli Zon tidak lagi berada di orbit terdalam kekuasaan Prabowo.
Baca juga: Kejanggalan dalam Pengusutan Kasus Kepala SMAN 1 Luwu Utara
Setelah berkuasa, Prabowo dikelilingi para 'Jedi' (kstaria dalam film fiksi ilmiah Star Wars) seperti Sugiono, yang mendapat jabatan sangat prestisius Menteri Luar Negeri), Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara), Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian), dan lain-lainnya. Tentu saja Letkol Teddy yang menjadi asisten pribadi terdekat Prabowo.
Sekalipun demikian, Fadli Zon tetap mendapat jabatan. Dia menjadi Menteri Kebudayaan -- sebuah nomenklatur baru dalam kabinet Prabowo yang amat gemuk itu.
Salah satu kebijakan Fadli Zon menerbitkan buku Sejarah Nasional Indonesia. Buku ini diharapkan akan menjadi acuan pendidikan sejarah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Fadli Zon menunjuk pembimbing disertasinya di Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Susanto Zuhdi, menjadi Kepala Tim Penulis. Rencananya buku ini akan terbit pada 17 Agustus 2025 nanti menyambut 80 tahun Indonesia.
Apakah mungkin menulis sejarah (12 volume!) dalam waktu sesingkat itu? Itu bukan pertanyaan yang relevan karena ini proyek politik. Ini bukan proyek akademik yang serius, setidaknya dalam pandangan saya. Akibatnya pun politis: bahwa anak-anak Indonesia akan diberi cerita versi politis ini.
Ini sekedar melanjutkan sejarah hoaks tahun 1965 yang ditulis oleh Orde Baru (orba). Sejarah itu bahkan dilengkapi dengan media film dan saya sebagai generasi yang besar dalam asuhan Orba pernah dipaksa menontonnya.
Tentu rencana ini memancing kontroversi. Beberapa sejarahwan yang dikontrak mengundurkan diri. Namun sebagian besar dengan senang hati menjalankannya dan meneruskan proyek ini. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ini, sedikit kucuran cuan tentu sangat berarti. Akademik pun perlu Brio atau Veloz baru, bukan?
Hanya saja, Fadli Zon adalah kontroversi. Dia memang loyal. Tapi loyalitasnya kadang tidak dia pertimbangkan dengan matang. Masih ingat kasus Ratna Sarumpaet? Pemain teater pendukung Prabowo ini pada tahun 2018 muncul ke publik dengan wajah babak belur. Ratna Sarumpaet mengaku dianiaya dan dikeroyok sejumlah orang tidak dikenal.
Fadli Zon dengan sigap terjun kepada persoalan ini. "Mbak Ratna Sarumpaet memang mengalami penganiayaan dan pengeroyokan oleh oknum yang belum jelas. Jahat dan biadab sekali," kata Fadli Zon dalam akun twitternya, @fadlizon (2/10/2018).
Kita semua tahu akhir cerita ini. Ternyata Ratna Sarumpaet sedang malakukan operasi plastik. Dan dengan seketika heroisme Fadli Zon runtuh.
Baca juga: Prospek Gerakan Gibran Jadi Wapres 2 Periode
Sama seperti kasus Ratna Sarumpaet, penulisan sejarah ini pun menuai kontroversi. Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal terhadap perempuan-perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. Pernyataan ini tentu saja menggemparkan karena walaupun tidak ada tindakan hokum, namun bukti-bukti terjadinya perkosaan tersebut sangat kuat. Bahkan Presiden Habibie pun sudah minta maaf atas kejadian tersebut.
Orang-orang di lingkaran Prabowo melihat ini sebagai sebuah blunder besar. Perbincangan tentang kerusuhan Mei 1998 dan perkosaan perempuan-perempuan Tionghoa secara sistematis akan membawa kembali perbincangan pada hal yang menjadi peran Prabowo ketika itu.
Itu akan membuka memori tentang banyak hal. Tentang penculikan yang dilakukan sebelumnya, tentang orang-orang tidak dikenal, tentang trauma kaum minoritas terhadap militer, tentang tanggungjawab Prabowo di dalamnya. Juga mungkin orang akan ingat akan foto dimana Prabowo direndahkan sekali karena tanda pangkatnya dicopot oleh Wiranto (yang sekarang anehnya bertiwikrama menjadi Wantimpres).
Untuk para penjaga gerbang (gate-keeper) Prabowo, ini tentu berpontensi menjadi blunder. Sjafrie Sjamsuddin (Menteri Pertahanan) yang adalah orang sangat dekat dengan Prabowo kabarnya marah dengan statemen Fadli Zon itu. Dasco Zufmi Ahmad, Wakil Ketua DPR yang menjadi operator poliitk Prabowo, saya baca akan memanggil Fadli Zon. Di balik layar, kabarnya dia murka dengan statemen itu.
Untuk saya, statemen Fadli Zon ini justru membuka banyak hal. Saya sebenarnya sangat ingin tahu, dimana Fadli Zon berada ketika kerusuhan Mei 1998 berlangsung? Apakah dia ada di dalam gedung MPR/DPR ketika mahasiswa berusaha menduduki kompleks tersebut? Bagaimana perasaannya sebagai "aktivis" yang duduk nyaman sebagai anggota MPR ketika didemo?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat hati saya riang untuk sesaat. Namun keriangan itu hilang seketika karena ingat bahwa korban-korban saat itu sangat banyak. Trauma itu masih ada hingga sekarang. Kebencian terhadap minoritas itu, yang dipaksa harus menjadi representasi dari etniknya atau agamanya, masih belum terselesaikan.
Sejarah akan berulang karena kita terlalu bebal untuk tidak meminta pertanggungjawaban pelaku-pelakunya. Kita malah menulis sejarah untuk membuatnya kembali mengkilap. (*)
*) Penulis : Made Supriatma
Editor : Bambang Harianto