16 Warga China Ditangkap Satgas PKH dan TNI di Kasus Tambang Ilegal

Reporter : Mula Eka P.
Tambang ilegal

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku. Proses operasi penertiban terpadu di kawasan tambang emas ilegal tersebut berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026.

Penindakan itu bagian dari komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan serta kelestarian lingkungan di Provinsi Maluku. Sebelum pelaksanaan penertiban, Kasum TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon bersama Satgas PKH melaksanakan peninjauan tambang ilegal di Gunung Botak dari udara.

Baca juga: Pria Pakai Atribut TNI Melawan Polisi Saat Penertiban Tambang Ilegal di Sambati

Setelah itu, tim terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur satuan tempur, bantuan tempur, dan satuan teritorial dari Pulau Buru dan Pulau Ambon, melaksanakan penindakan. Tim pun berhasil melaksanakan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas.

Hasilnya, petugas menangkap 16 warga negara asing (WNA) asal China yang diduga terlibat tambang emas ilegal. Di lokasi, ditemukan pula penjualan miras dan praktik prostitusi. 

"Seluruh WNA tersebut telah diserahkan ke pihak Imigrasi," kata Pangdam XV/Pattimura, Mayjend Doddy Tri Winarto dalam siaran pers di Jakarta, pada Minggu (3/5/2026).

Mayjend Doddy Tri Winarto menjelaskan, penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan. 

"Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya," ucap Mayjend Doddy Tri Winarto.

Baca juga: Tambang Ilegal di Desa Gondang Mojokerto Merebak

Menurut dia, temuan 16 warga China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman tambang ilegal, jika terus dibiarkan. 

"Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara," ujar Mayjend Doddy Tri Winarto.

Dia pun menekankan, pentingnya penataan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan. Mayjend Doddy Tri Winarto menegaskan, Kodam Pattimura bersama jajaran Pemprov Maluku, berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. 

Baca juga: PT Merak Jaya Beton Disebut Beli Batu dari Tambang Ilegal di Desa Wiyu Mojokerto

Dia menyebut, penertiban itu adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak.

"TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal," kata mantan Komandan Satgas PKH Garuda itu. (*)

Doddy melanjutkan, TNI akan terus berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, TNI juga melindungi segenap bangsa serta mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru