Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla di Manado, Jumat (22/9/2023).
Rapat ini diinisiasi dan dibuka oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Bambang Trijanto. Dalam pelaksanaannya, Rakernis ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas perairan Indonesia, khususnya di Perairan Sulawesi.
Baca juga: Bakamla RI Tanam 39.000 Bibit Mangrove di Batam
Dari materi yang disampaikan oleh para Narasumber, dan diskusi yang berkembang saat jalannya Rakernis, disepakati bahwa upaya memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan maritim di Laut Sulawesi merupakan hal yang krusial. Hal yang mendasari salah satunya karena Perairan Sulawesi memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama dalam sektor perikanan dan pariwisata.
Baca juga: Bakamla RI Hadiri Rapat Pemindahan MT Arman 114
Diskusi ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan maritim di Laut Sulawesi, serta menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor dan Perundang-Undangan yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini.
Berdasarkan data yang didapat, dari 288 pulau di Perairan Sulawesi, 229 pulau diantaranya dinyatakan tidak berpenghuni yang berpotensi menjadi fasilitas tindak kriminal dan mengganggu keamanan maritim. Misalnya tindak penyelundupan barang, distribusi narkoba, terorisme, pencurian ikan, pencurian bersenjata, dan sebagainya.
Baca juga: Bakamla RI Tangkap Kapal Berbendera Filipina di Perairan Gorontalo
Selain itu, Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan negara Filipina, yang memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda dengan daerah lainnya. Merupakan sebuah keniscayaan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan di laut untuk bersama-sama menciptakan situasi maritim Indonesia yang kondusif. Bakamla RI berkomitmen untuk terus berupaya optimal dalam melakukan tugas mengamankan laut Nusantara. (dry)
Editor : Syaiful Anwar