Panggung politik Indonesia di era transisi Orde Lama ke Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari nama besar Mohammad Syafaat Mintaredja, S.H. Pria kelahiran 17 Februari 1921 ini adalah sosok pemikir Islam moderat, aktivis tangguh, sekaligus diplomat ulung yang menjadi salah satu tokoh kunci di lingkaran dalam pemerintahan Presiden Soeharto pada awal masa baktinya.
Sebagai deklarator sekaligus Ketua Umum pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), perjalanan hidup Mintaredja adalah potret dinamika politik yang penuh dengan kompromi, dedikasi, hingga benturan ideologi demi menjaga stabilitas bangsa.
Baca juga: Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Curanmor Yang Beraksi di 3 TKP
Pena Akademisi, Senjata Resimen Mahasiswa, dan Fondasi HMI
Lahir dari rahim keluarga Muhammadiyah, Mintaredja tumbuh menjadi seorang intelektual muda yang haus akan ilmu. Ia mengecap pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Leiden Belanda, sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (UI).
Di masa Revolusi Fisik, ia tidak hanya berdiam diri di ruang kuliah. Mintaredja aktif di Resimen Mahasiswa (pasukan sipil terlatih) dan terjun langsung membantu TNI dalam memadamkan Agresi Militer Belanda serta menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.
Kepekaannya pada dunia organisasi teruji saat ia bersama para koleganya membidani lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Yogyakarta. Ia bahkan dipercaya menggantikan Lafran Pane untuk menjadi Ketua Umum kedua PB HMI (1947–1951). Terpilihnya Mintaredja yang berasal dari perguruan tinggi umum kala itu sukses memperluas inklusivitas HMI di mata publik.
Penulis Moderat yang Menolak Konsep Negara Islam
Sebagai seorang pemikir, Mintaredja sangat produktif menelurkan karya tulis. Sepanjang hidupnya, ia melahirkan berbagai buku berbobot seperti Masyarakat Islam dan Politik di Indonesia (1971) hingga Islam dan Negara di Indonesia (1976).
Melalui goresan penanya, tampak jelas pandangan Mintaredja yang bersifat moderat. Ia tercatat sebagai salah satu pengkritik awal terhadap ide pendirian negara Islam di Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan secara teologis tidak ada dasar yang mutlak dalam Al-Qur'an maupun Hadits untuk mendirikan negara seperti itu. Pandangan realistis inilah yang membuatnya dipercaya masuk ke dalam kabinet Orde Baru.
Arsitek Fusi PPP dan Nakhoda Konflik Parmusi
Baca juga: Pelajar SMP Disekap dan Disetubuhi oleh Pria Beristri di Siak Hulu
Karier birokrasinya dimulai saat didapuk menjadi Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Lembaga Tinggi Negara, sebelum akhirnya digeser menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan I dan II (1971–1978). Di sela-sela tugasnya sebagai menteri, ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk memimpin Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang kala itu sedang dilanda konflik internal hebat. Di bawah kendalinya, Parmusi sukses menembus posisi tiga besar pada Pemilu 1971.
Puncak sejarah politiknya terukir pada 5 Januari 1973. Mintaredja menjadi salah satu dari lima deklarator utama yang menandatangani piagam fusi (penggabungan) empat partai Islam menjadi satu wadah baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pun didapuk sebagai Ketua Umum DPP PPP yang pertama.
Dilema Politik, Aksi Walk-Out, hingga Jabatan Duta Besar
Menjadi pemimpin partai Islam di era Orde Baru bukanlah perkara mudah. Mintaredja kerap berada di posisi dilematis antara loyalitas kepada pemerintah dan aspirasi umat. Salah satu momen krusial terjadi saat pembahasan RUU Perkawinan 1973 dan puncaknya pada Sidang Umum MPR 1978 terkait bab Aliran Kepercayaan dalam GBHN.
Aksi walk-out yang dilakukan fraksi PPP dalam sidang tersebut memicu ketegangan dengan Istana. Akibat manuver politik yang disinyalir digerakkan oleh Ali Murtopo, posisi Mintaredja sebagai Ketua Umum didepak dan digantikan oleh Djaelani Naro melalui proses yang melanggar anggaran dasar partai.
Baca juga: Polsek Siak Hulu Tangkap Pengedar Narkotika di Perumahan Ginting
Usai terdepak dari kursi menteri dan pimpinan partai, Mintaredja diberi mandat baru oleh negara sebagai Duta Besar luar biasa Indonesia untuk Turki hingga tahun 1983.
Akhir Hayat dan Warisan yang Abadi
M.S. Mintaredja mengembuskan napas terakhirnya pada 20 Oktober 1984 dalam usia 63 tahun. Menikah dengan Siti Romlah, garis keturunan intelektualnya diteruskan oleh anak-cucunya yang berkarier di pemerintahan dan dunia usaha, serta menjaga hubungan kekerabatan yang erat dengan keluarga besar KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sebagai bentuk penghormatan abadi atas dedikasinya yang luar biasa bagi republik, Pemerintah Kota Cimahi secara resmi mengabadikan namanya menjadi nama jalan protokol sepanjang 1,5 km, yaitu Jalan H.M.S. Mintaredja, S.H., yang terletak di kawasan Baros. (*)
*) Source : Nasrul Koto PSU
Editor : S. Anwar