Pada awal era Orde Baru, ada dua nama yang sama-sama ditakuti sekaligus disegani di sekitar Presiden Soeharto : Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro. Keduanya bukan sekadar pembantu presiden. Mereka adalah dua pusat kekuasaan yang memiliki akses langsung kepada orang nomor satu di Indonesia.
Yang satu adalah ahli operasi intelijen. Yang lain adalah jenderal bintang empat dengan kewenangan keamanan nasional. Persaingan mereka diam-diam berlangsung selama bertahun-tahun dan pada akhirnya meledak bersamaan dengan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Orde Baru : Peristiwa Malari 15 Januari 1974.
Baca juga: Misteri Sapi Kurban Presiden Republik Indonesia
Ali Moertopo merupakan salah satu tokoh kepercayaan Soeharto sejak akhir 1960-an. Sejak tahun 1968, ia menjabat sebagai Asisten Pribadi Presiden (Aspri). Meski hanya berpangkat Mayor Jenderal atau bintang dua, pengaruhnya jauh melampaui pangkat yang disandangnya.
Melalui Operasi Khusus (Opsus), Ali Moertopo mengelola berbagai misi intelijen, operasi politik, hingga urusan diplomasi yang sensitif. Ia dikenal sebagai sosok cerdas, licin, dan bekerja di balik layar. Banyak keputusan penting Orde Baru lahir dari jaringan Opsus yang dipimpinnya.
Di sisi lain berdiri Jenderal Soemitro.
Sejak tahun 1971, Soemitro menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Jabatan ini sangat kuat karena memiliki kewenangan luas untuk menjaga stabilitas nasional, memberantas ancaman subversif, serta mengendalikan keamanan negara.
Dengan pangkat jenderal penuh bintang empat, Soemitro merupakan salah satu perwira paling berpengaruh di Indonesia.
Masalah mulai muncul ketika wilayah kerja keduanya saling bersinggungan.
Soemitro menganggap keberadaan Opsus justru menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga intelijen resmi negara.
Dalam autobiografinya, Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib (1994), ia berkata:
"Dengan adanya Opsus, bisa terjadi konflik kepentingan antarintel, misalnya dengan Bakin atau Intel Kopkamtib, sehingga wilayah pekerjaan mereka overlapping. Kadang-kadang terjadi ketegangan yang sebenarnya tak perlu."
Bagi Soemitro, sistem seperti itu berbahaya karena menciptakan banyak pusat komando.
Namun kubu Ali Moertopo melihat persoalan berbeda.
Jusuf Wanandi, sahabat dekat sekaligus rekan Ali, dalam bukunya Menyibak Tabir Orde Baru (2015), menilai Soemitro justru melampaui batas kewenangannya.
Menurutnya, Soemitro bertindak seolah-olah sebagai tangan kanan utama Soeharto dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
"Pada awal tahun 1970-an, dia bersikap bagaikan orang kepercayaan Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan dan sering memanggil menteri-menteri ke kantornya."
Padahal, Soemitro bukan presiden. Dari sinilah benih kecurigaan tumbuh.
Kubu Ali Moertopo menduga Soemitro memiliki ambisi politik yang lebih besar. Beredar dokumen yang menyebut adanya keinginan Soemitro menjadi presiden.
Sebaliknya, Soemitro juga mencurigai Ali Moertopo sedang membangun kekuatan politik sendiri.
Suatu ketika, Soemitro memperingatkan Ali secara langsung.
"Jangan kamu mengadakan machtsvorming (pembentukan kekuatan) dengan tujuan untuk menjatuhkan dia (Soeharto). Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan berhadapan dengan saya."
Peringatan itu menunjukkan bahwa perseteruan mereka bukan sekadar soal birokrasi. Ada pertarungan pengaruh di sekitar Soeharto.
Situasi kemudian semakin panas.
Menurut kesaksian Jusuf Wanandi, Soemitro menarik pasukan pengamanan dari rumah Ali Moertopo. Bahkan, disebut terjadi penyadapan terhadap lingkungan Ali.
Akibatnya, orang-orang tak dikenal sering keluar masuk kediaman Ali. Rekan dekat Ali Moertopo bernama Soedjono bahkan disebut sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan.
Ali Moertopo tidak tinggal diam.
Ia melaporkan langsung tindakan Soemitro kepada Soeharto. Ia juga menuding Pangkopkamtib mencoba merangkul gerakan mahasiswa demi memperbesar pengaruh politiknya.
Melihat konflik semakin berbahaya, Soeharto akhirnya turun tangan.
Baca juga: Penyebab Keretakan Hubungan Soeharto Dan Benny Moerdani
Pada akhir 1973, ia memanggil Ali Moertopo, Soemitro, dan sejumlah jenderal lain.
Pesan Soeharto sangat jelas:
"Siapapun yang punya ambisi menggantikan saya harus melaksanakan secara konstitusional sehingga Indonesia tidak seperti negara Amerika Latin yang melakukan pergantian pemimpin melalui kudeta."
Namun peringatan itu ternyata tidak benar-benar menyelesaikan masalah.
Puncaknya datang pada 15 Januari 1974.
Saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Jakarta, demonstrasi mahasiswa yang awalnya menyoroti ketimpangan ekonomi dan dominasi modal asing berubah menjadi kerusuhan besar.
Mobil-mobil dibakar.
Toko-toko dijarah.
Jakarta berubah menjadi lautan asap.
Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.
Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro dianggap gagal menjaga keamanan. Kritik mengarah kepadanya.
Menurut Ken Conboy dalam Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service (2008), sejak saat itu posisi Soemitro praktis tidak dapat diselamatkan.
Ia memilih mengundurkan diri. Bahkan, tawaran menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pun ditolaknya.
Sebelum benar-benar meninggalkan panggung kekuasaan, Soemitro sempat menemui Ali Moertopo.
Baca juga: Jenderal Basuki Rahmat, Saksi Kunci Pembawa Surat Supersemar
Dengan nada keras, ia berkata:
"Saya perintahkan kamu untuk merusak nama saya. Rusakkan! Ini perintah, bukan permintaan."
Kalimat itu memperlihatkan betapa dalamnya luka politik yang tersisa di antara keduanya.
Setelah Malari, Soeharto melakukan bersih-bersih besar di lingkaran kekuasaannya.
Orang-orang dekat Soemitro dipindahkan dari jabatan strategis.
Ali Moertopo memang masih bertahan, tetapi pengaruhnya juga dipangkas. Struktur Aspri dibubarkan, sementara Ali dipindahkan ke Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).
Soeharto tampaknya belajar dari pengalaman tersebut.
Ia tidak lagi membiarkan satu orang pembantu memiliki kekuasaan terlalu besar.
Perseteruan Ali Moertopo dan Soemitro pada akhirnya bukan sekadar konflik pribadi dua tokoh militer. Peristiwa itu menunjukkan bagaimana perebutan pengaruh di sekitar seorang presiden dapat memengaruhi arah negara.
Fakta menariknya, baik Ali Moertopo maupun Soemitro sama-sama berjasa dalam mengantarkan Soeharto menuju puncak kekuasaan setelah 1965. Namun, ketika Orde Baru mulai mapan, dua orang kepercayaan itu justru berubah menjadi rival yang saling mencurigai.
Ironisnya, tidak ada pemenang mutlak dari pertarungan tersebut.
Soemitro tersingkir dari panggung politik nasional. Ali Moertopo kehilangan sebagian besar kekuasaannya. Sementara Soeharto justru keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan karena berhasil mengonsolidasikan kekuasaan secara lebih ketat setelah Malari.
Sejarah akhirnya mencatat : di balik citra Orde Baru yang tampak kokoh, pernah ada perang dingin di jantung Istana yang nyaris mengubah arah republik. (*)
Editor : Bambang Harianto