Ada masa ketika seorang jenderal bukan hanya berhadapan dengan persoalan keamanan negara, tetapi juga dengan tarik-menarik kepentingan di pusat kekuasaan. Jenderal TNI (Purn.) Soemitro Sastrodihardjo berada tepat di tengah situasi itu.
Namanya menjadi sangat penting dalam sejarah Orde Baru, terutama menjelang Peristiwa Malari, 15 Januari 1974—sebuah peristiwa yang tidak hanya mempertemukan mahasiswa dengan pemerintah, tetapi juga bersinggungan dengan persaingan elite di sekitar Presiden Soeharto.
Baca juga: Alamsyah Ratu Perwiranegara di Balik Formula Kerukunan Agama Era Pak Harto
Soemitro lahir pada 13 Januari 1927 dan wafat di Jakarta pada 10 Mei 1998, hanya sebelas hari sebelum Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.
Dari Jawa Timur ke Pusat Kekuasaan
Karier Soemitro terus menanjak hingga ia menjadi salah satu tokoh penting dalam sistem keamanan Orde Baru. Pada awal 1970-an, ia memimpin Kopkamtib, lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia juga menjabat sebagai Wakil Panglima ABRI.
Namun, gaya Soemitro berbeda dari gambaran seorang pejabat keamanan yang hanya mengandalkan kekuasaan aparat.
Menjelang 1974, ia justru membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan mengunjungi sejumlah kampus. Sikap tersebut membuatnya memperoleh perhatian dari kalangan mahasiswa, tetapi pada saat yang sama memperbesar ketegangan dengan tokoh-tokoh lain di sekitar Soeharto.
Di sinilah nama Ali Moertopo muncul. Keduanya berada dalam lingkungan kekuasaan yang sama, tetapi memiliki pengaruh dan jaringan yang berbeda. Persaingan Soemitro dan Ali Moertopo kemudian menjadi salah satu latar yang sering dibahas ketika sejarah Malari ditulis.
Ketika Mahasiswa Turun Ke Jalan
Keresahan mahasiswa saat itu tidak muncul begitu saja. Mereka mempersoalkan kebijakan ekonomi pemerintah, masuknya modal asing, kenaikan harga, dan keberadaan Asisten Pribadi Presiden atau Aspri.
Kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta pada Januari 1974 menjadi momentum bagi aksi tersebut.
Pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi. Tuntutan yang dikenal sebagai Tritura 1974 antara lain menurunkan harga, membubarkan Aspri, dan memberantas korupsi. Namun, situasi kemudian berubah.
Aksi yang bermula sebagai demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan. Kendaraan dan sejumlah bangunan dirusak serta dibakar, terutama di kawasan yang berkaitan dengan produk dan kepentingan Jepang.
Korban pun berjatuhan. Salah satu catatan yang banyak dikutip menyebut 11 orang meninggal dunia, 300 orang terluka, dan 775 orang ditangkap.
Baca juga: Politik Pecah Belah di Indonesia Dalam Buku Antonio Gramsci
Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari. Siapa yang berada di balik kerusuhan?
Inilah bagian yang membuat Malari tetap menjadi salah satu teka-teki politik paling menarik dalam sejarah Orde Baru.
Ada tudingan bahwa Soemitro memanfaatkan kedekatannya dengan mahasiswa untuk melemahkan kelompok Aspri. Sebaliknya, terdapat pula versi yang menuduh pihak lain sengaja memanfaatkan kerusuhan untuk menjatuhkan Soemitro.
Sementara itu, sejumlah kajian sejarah melihat Malari sebagai pertemuan berbagai faktor: kekecewaan mahasiswa, persoalan ekonomi, penolakan terhadap modal asing, serta rivalitas elite di sekitar kekuasaan.
Karena itu, menyebut satu tokoh sebagai “dalang” tanpa menjelaskan perbedaan sumber dan kesaksian akan terlalu menyederhanakan sebuah peristiwa yang kompleks. Yang jelas, Malari mengubah peta kekuasaan.
Setelah peristiwa tersebut, Soemitro meninggalkan jabatan sebagai Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Soeharto kemudian mengambil alih kendali langsung Kopkamtib, sementara Soemitro memilih meninggalkan karier militernya.
Ia bahkan disebut pernah ditawari posisi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, tetapi tawaran itu tidak diambilnya. Setelah pensiun, ia memasuki dunia usaha dan kemudian menjalani kehidupan yang jauh dari pusat kekuasaan.
Baca juga: Widjojo Nitisastro, Angkat Senjata di Surabaya hingga Otak Ekonomi Orde Baru
Setelah Pangkat dan Kekuasaan
Menariknya, kehidupan Soemitro setelah pensiun tidak berhenti pada kisah Malari.
Ia menjalani kehidupan sipil, termasuk berbisnis dan bermain golf. Setelah bertahun-tahun berada di tengah dunia politik dan militer, kehidupannya berubah menjadi jauh lebih tenang.
Dari perjalanan Soemitro, ada satu sisi manusiawi yang menarik untuk dikenang : persaingan politik bisa begitu keras ketika seseorang berada di pusat kekuasaan, tetapi hubungan antarmanusia tidak selalu harus berakhir bersama berakhirnya sebuah jabatan.
Soemitro wafat pada 10 Mei 1998, ketika Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar. Ia pergi sebelum melihat runtuhnya Orde Baru sebelas hari kemudian.
Namun namanya tetap tinggal dalam sejarah—bukan hanya sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai tokoh yang pernah berdiri di salah satu titik paling rumit dalam perjalanan politik Indonesia.
Sebuah foto lama, seorang jenderal, dan sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. (*)
Editor : S. Anwar