Politik Pecah Belah di Indonesia Dalam Buku Antonio Gramsci

Antonio Gramsci tidak pernah ke Indonesia. Tapi dia sudah menjelaskan Indonesia lebih akurat dari kebanyakan orang yang lahir di sini. Ada satu pertanyaan yang kalau kita tanyakan dengan jujur, jawabannya tidak nyaman.

Kenapa rakyat Indonesia yang punya kepentingan yang sama : harga bahan pokok naik, lapangan kerja susah, layanan kesehatan tidak merata, justru paling rajin berantem satu sama lain?

Kenapa yang ribut soal agama, suku, dan pilihan politik bukan yang paling banyak untungnya, tapi justru yang paling banyak ruginya?

Dan kenapa setiap ada isu besar yang menyentuh kepentingan rakyat luas, tiba-tiba selalu ada isu lain yang muncul dan mengalihkan perhatian?

Antonio Gramsci, yang menulis dari dalam sel penjara Mussolini antara 1929 sampai 1935, sudah punya jawabannya. Bukan karena rakyatnya bodoh. Bukan karena memang begitu karakternya. Tapi karena ada sistem yang bekerja sangat efisien untuk memastikan perpecahan itu terjaga.

Gramsci menulis Prison Notebooks di balik jeruji besi karena terlalu berbahaya bagi penguasa Italia saat itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Catatan-Catatan dari Penjara oleh Teguh Wahyu Utomo, diterbitkan Pustaka Pelajar, 2013.

Di Indonesia, pemikirannya diperkenalkan secara luas lewat buku Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni yang ditulis Nezar Patria dan Andi Arief, diterbitkan Pustaka Pelajar, 2003. Buku itu penting dan banyak membantu pembaca Indonesia memahami Gramsci.

Tapi ada satu ironi yang terlalu besar untuk diabaikan : kedua penulisnya kemudian menjadi politikus dan masuk ke dalam sistem kekuasaan yang sama yang Gramsci kritik. 

Gramsci dalam Prison Notebooks sudah mengantisipasi ini. Dia menyebutnya proses kooptasi intelektual, bagaimana penguasa menyerap orang-orang yang berpotensi jadi ancaman ke dalam sistemnya, sehingga energi kritisnya tumpul. Bahkan yang paling paham cara kerja hegemoni pun tidak selalu kebal terhadapnya.

Ironi itu bukan untuk mendiskreditkan bukunya. Justru sebaliknya, itu bukti bahwa teori Gramsci bekerja, bahkan pada orang yang menulisnya.

Hegemoni : Kekuasaan yang Tidak Perlu Berteriak

Konsep paling penting dari Gramsci yang perlu dipahami adalah hegemoni. Dalam pandangan Gramsci, kekuasaan bekerja dalam dua cara. Pertama lewat paksaan, kedua lewat persetujuan dan ini yang lebih kuat dan lebih tahan lama.

Hegemoni adalah cara penguasa mempertahankan kekuasaannya bukan dengan memaksa rakyat taat, tapi dengan membuat rakyat secara sukarela menerima tatanan yang ada sebagai sesuatu yang wajar, alami, dan tidak perlu dipertanyakan.

Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka percaya bahwa memang begitulah seharusnya dunia berjalan.

Dalam bahasa yang lebih sederhana: kekuasaan paling kuat adalah yang tidak terasa seperti kekuasaan. Dan di sinilah politik pecah belah masuk bukan sebagai kecelakaan, tapi sebagai bagian dari mekanisme hegemoni itu sendiri.

Siapa yang Untung Kalau Kita Terus Berantem?

Gramsci dalam Prison Notebooks membedah bagaimana negara tidak hanya bekerja lewat kekerasan dan paksaan, tapi juga lewat apa yang dia sebut aparatus hegemoni, institusi-institusi yang membentuk cara pikir orang tanpa mereka sadari. Di Indonesia, mekanisme ini punya sejarah yang panjang.

Orde Baru selama 32 tahun membangun sistem yang sangat efisien untuk memecah belah potensi perlawanan : stigmatisasi komunisme untuk memberantas gerakan kiri, dan narasi pembangunan yang membuat pertanyaan soal keadilan terdengar tidak relevan dan tidak patriotik.

Yang menarik : setelah Orde Baru runtuh, mekanismenya tidak ikut runtuh. Hanya alatnya yang berganti. Stigma berganti dengan isu-isu identitas yang lebih baru. Depolitisasi berganti dengan hyperpolitisasi yang tidak substantif.

Narasi pembangunan berganti dengan narasi-narasi lain yang sama-sama efektif mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih penting.

Siapa yang punya tanah. Siapa yang punya modal. Siapa yang punya akses. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu kalah dari pertanyaan siapa yang seagama, sesuku, dan satu kubu pilpres.

Dan selama kita sibuk menjawab pertanyaan yang kedua, tidak ada yang menjawab pertanyaan yang pertama.

Media Sosial dan Algoritma sebagai Alat Hegemoni Baru

Gramsci tidak hidup di era media sosial. Tapi dalam pandangannya, media massa adalah salah satu aparatus hegemoni yang paling penting, alat yang membentuk cara orang melihat dunia tanpa mereka sadari sedang dibentuk.

Media sosial dan algoritma adalah versi paling canggih dari itu. Algoritma tidak dirancang untuk membuat kita lebih bijak atau lebih banyak tahu. Dia dirancang untuk membuat kita lebih lama berada di platform dan cara paling efektif untuk itu adalah konten yang memancing emosi : kemarahan, ketakutan, rasa terancam.

Hasilnya : kita masing-masing hidup dalam gelembung informasi yang berbeda, melihat versi dunia yang berbeda, dan semakin sulit menemukan kesamaan dengan orang yang berbeda gelembung. Yang berbeda kubu politik terasa seperti musuh yang tidak bisa diajak bicara. Yang berbeda agama atau suku terasa mencurigakan.

Yang menguasai platform, yang menguasai modal, yang menguasai kebijakan, mereka tidak perlu masuk ke dalam gelembung manapun. Mereka yang mengatur gelembungnya.

Kita ribut di dalam kotak yang mereka buat. Dan selama kita sibuk ribut, kita tidak sempat tanya siapa yang buat kotaknya. Identitas sebagai Senjata yang Paling Ampuh. Ini yang paling perlu dibicarakan dengan jujur.

Gramsci memahami bahwa penguasa yang cerdas tidak akan menciptakan musuh yang jelas dan terpusat karena musuh yang jelas akan menyatukan perlawanan. Yang lebih efektif adalah memecah potensi perlawanan itu dari dalam, dengan membuat kelompok-kelompok yang punya kepentingan sama saling berhadapan atas nama identitas yang berbeda.

Di Indonesia, agama dan etnis adalah dua alat yang paling efektif untuk itu. Bukan berarti semua konflik agama dan etnis di Indonesia adalah rekayasa dari atas. Tapi ada perbedaan yang penting antara konflik yang tumbuh organik dari bawah, dengan konflik yang dipelihara, diprovokasi, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang lebih substantif.

Yang perlu ditanya bukan apakah konflik identitas itu nyata. Yang perlu ditanya adalah : setiap kali konflik identitas memanas, siapa yang paling diuntungkan? Dan isu apa yang sedang tidak kita perhatikan pada saat yang sama?

Identitas bukan senjata yang dipakai rakyat untuk melawan penguasa. Dia senjata yang dipakai penguasa untuk membuat rakyat melawan sesama rakyat.

Kontra-Hegemoni: Jalan Keluarnya Ada di Mana?

Gramsci tidak hanya mendiagnosis masalah. Dia juga bicara soal jalan keluarnya yang dia sebut kontra-hegemoni. Dalam pandangannya, perubahan tidak bisa terjadi hanya lewat revolusi fisik.

Yang lebih penting adalah perang posisi perjuangan panjang untuk mengubah cara orang berpikir, membangun konsensus baru, dann menciptakan narasi tandingan yang perlahan menggeser hegemoni yang lama.

Ini yang Gramsci sebut sebagai tugas intelektual organik, bukan intelektual yang berbicara dari menara gading untuk kalangan sendiri, tapi yang terhubung langsung dengan kelompok yang paling terdampak dan membantu mereka memahami kondisi mereka sendiri.

Di Indonesia, benih-benih kontra-hegemoni itu ada. Ada jurnalis yang terus menggali isu struktural di balik hiruk pikuk identitas.

Ada komunitas-komunitas kecil yang membangun solidaritas lintas perbedaan. Ada gerakan-gerakan yang dengan sabar bekerja di luar sorotan viral. Yang belum cukup adalah kesadaran bahwa perpecahan yang kita rasakan bukan takdir.

Dia produk dari sistem yang bisa diidentifikasi, bisa dikritisi, dan pada akhirnya bisa dilawan.

Gramsci mati di Roma pada tahun 1937, beberapa hari setelah dibebaskan dari penjara. Mussolini pernah bilang kepada jaksa yang menuntutnya: kita harus mencegah otak ini berpikir selama dua puluh tahun.

Otaknya tidak berhenti berpikir. Prison Notebooks yang dia tulis di sel itu menjadi salah satu karya teori politik paling berpengaruh di abad 20. Yang perlu kita tanyakan sekarang bukan apakah Gramsci relevan untuk Indonesia. Dia sangat relevan, bahkan terlalu relevan.

Yang perlu kita tanyakan adalah: sudah berapa lama kita membiarkan perpecahan ini berjalan, dan sampai kapan kita mau terus dihadapkan pada yang sering kita sebut sebagai konflik horizontal?

Editor : Bambang Harianto