Jika hari ini Indonesia diakui dunia internasional sebagai negara kepulauan raksasa dengan wilayah laut yang menyatu, maka bangsa ini berutang budi besar pada sosok Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.
Pria kelahiran 17 Februari 1929 ini bukan sekadar akademisi dan diplomat biasa. Ia adalah arsitek utama di balik konsep "Wawasan Nusantara" yang berhasil mendobrak hukum laut kolonial. Atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Mochtar Kusumaatmadja berdasarkan Keppres nomor 116/TK/2025.
Baca juga: Kisah Dokter Hampir Menyerah Saat Ujian Alih Program, Lulus Berkat Tawakkal
Garis Keturunan dan Warisan Mental "Diplomasi" Sang Ibu
Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia (Jakarta) dari pasangan M Taslim Kusumaatmaja dan Sulmini Surawisastra. Sang ayah adalah seorang apoteker asal Tasikmalaya yang memiliki garis keturunan dari Wiradadaha (Bupati Sukapura pertama). Sementara ibunya berasal dari keluarga pemilik Pondok Pesantren Balerante Palimanan, Cirebon.
Sebagai anak apoteker, Mochtar sejatinya tidak memiliki hak untuk bersekolah di HIS (Hollands Indische School)—sekolah dasar zaman kolonial untuk kaum elite. Namun, berkat keteguhan dan kemampuan lobi ibunya yang berhasil membujuk pihak pengelola, Mochtar akhirnya diizinkan mengecap pendidikan di sana.
Bakat diplomasi Mochtar tampaknya memang warisan genetik dari sang ibu.
Pada masa perang kemerdekaan tahun 1948, wilayah Palimanan tempat mereka mengungsi nyaris dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Dengan berani, sang ibu, Sulmini, berdiri menghadapi pimpinan komando Belanda dan menghardik mereka. Ia menyamakan aksi kejam Belanda dengan kekejaman Nazi pada Perang Dunia II. Lewat "diplomasi darurat" itu, desa mereka selamat dari pembersihan maut.
Karier Kilat, Selera Humor, dan Gila Catur
Mochtar mengawali karier diplomasi internasionalnya dalam usia yang sangat muda, yakni 29 tahun. Di kalangan diplomat dunia, ia dikenal sangat piawai mencairkan suasana perundingan yang buntu dan menegangkan. Berotak encer, berpikir cepat, namun lugas, Mochtar sering melemparkan kelakar cerdas yang membuat lawan bicaranya tersenyum tanpa kehilangan esensi negosiasi.
Di luar urusan negara, alumni S1 Hukum Universitas Indonesia (1955) ini adalah penggila olahraga catur.
Di tengah kesibukannya yang padat, ia selalu menyempatkan diri bermain catur, hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) pada akhir tahun 1985.
Tragedi Pemecatan Soekarno: Dicopot dari Unpad karena Kritik Tajam
Ketajaman berpikir Mochtar telah terlihat sejak ia menjadi dosen dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Ia dikenal vokal dan berani mengkritik kebijakan politik Presiden Soekarno.
Mochtar sempat melontarkan kritik pedas bahwa Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, jauh lebih berpengalaman dalam politik luar negeri dibanding Soekarno. Ia bahkan menjuluki Bung Karno sebagai "sosialis musiman".
Kritik tajam ini memicu kemarahan kelompok kiri (GMNI) yang menuntut pemecatannya. Akhirnya, pada tahun 1962, Presiden Soekarno mengirimkan telegram langsung dari Jepang yang memerintahkan pencopotan gelar guru besar (profesor) Mochtar dari Unpad.
Baca juga: Kisah Hariman Siregar dan Mahasiswa UI Mengguncang Jakarta 1974
Hikmah di Balik Pemecatan (1962–1966)
1. Memanfaatkan waktu luang untuk memperdalam ilmu di Harvard Law School dan University of Chicago.
2. Mengambil pelajaran berharga untuk mengubah gaya komunikasi menjadi lebih taktis.
3. Mulai membatasi diri agar tidak terlalu terseret dalam arus politik praktis.
Arsitek Hukum Laut Internasional di Era Orde Baru
Roda nasib berputar setelah pergantian rezim ke era Orde Baru. Karier Mochtar melonjak drastis. Presiden Soeharto mempercayainya menduduki jabatan menteri selama belasan tahun :
Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II (1974–1978)
Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III & IV (1978–1988), menggantikan Adam Malik
Baca juga: Kritik Keras Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Terhadap Polri
Misi terbesar Mochtar adalah memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara. Sebelumnya, berdasarkan aturan lama, wilayah laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Akibatnya, kapal-kapal asing dengan sangat bebas hilir mudik di sela-sela pulau Indonesia, khususnya di kawasan timur, yang membuat tokoh seperti Chairul Saleh meradang.
Mochtar berjuang habis-habisan di meja runding PBB (Jenewa dan New York). Pemikiran, tulisan, dan diplomasinya akhirnya membuahkan hasil monumental. Konsep "Negara Kepulauan" (Archipelagic State) yang ia gagas resmi diakui dunia dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982.
Berkat Mochtar, luas wilayah laut kedaulatan Indonesia bertambah berkali-kali lipat tanpa angkat senjata.Selain di pemerintahan, pada tahun 1971 Mochtar memelopori dunia hukum bisnis dengan mendirikan Mochtar Karuwin Komar (MKK), firma hukum pertama di Indonesia yang mempekerjakan pengacara asing, yang kini diteruskan oleh putranya, Emir Kusumaatmadja.
Mahzab hukumnya yang mendefinisikan hukum sebagai alat pengatur sekaligus lembaga wujud kenyataan masyarakat, tetap menjadi prinsip utama di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) hingga hari ini.
Akhir Hayat dan Keabadian Nama
Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengembuskan napas terakhirnya pada 6 Juni 2021. Kepergian sang jagoan diplomasi ini menyisakan duka mendalam bagi dunia hukum internasional.Untuk mengabadikan jasa besarnya yang tak ternilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengubah nama salah satu infrastruktur paling ikonik di Kota Bandung, yaitu Jalan Layang Pasupati, menjadi Jalan Layang Mochtar Kusumaatmadja.
Nama sang penakluk samudra kini abadi, melekat erat di jantung kota tempat ia mengabdi sebagai guru besar. (*)
Editor : S. Anwar