Kritik Keras Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Terhadap Polri
Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala mengkritik keras kinerja Kapolisian Republik Indonesia (Polri). Menurut penilaiannya, dalam penanganan laporan masyarakat, Polisi terlalu melihat ke atas, kualitas materi, pro pada elit, pro pada penguasa, dan orang kaya.
“Merekalah yang cenderung diberikan perlakuan yang cepat, standar, bahkan mungkin maksimal. Sementara bagi orang-orang kecil, maka harus nunggu antrian. Bahkan tidak diberikan perhatian sama besarnya dengan orang yang tadi saya katakan. Makanya, masyarakat seperti melawan,” kata Adrianus.
Baca Juga: Kompol Jajang Bantu Kehidupan Ratusan Anak Yatim-Disabilitas
Selain itu, Adrianus memandang, Polisi sekarang menjadi suatu organisasi yang besar. Semua dikerjakan, mulai dari preventif sampai represif. Muali dari hulu sampai hilir. Mulai dari sifat layanan publik hingga khusus.
Baca Juga: Universitas Indonesia Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia
“Semua diambil. Semua dipegang. Maka wajar ada lupanya dan salahnya,” lanjutnya.
Dia juga mengkritik beberapa sistem Polri, seperti sistem pengawasan, sistem pendataan, dan sistem administrasi, yang nyatanya kurang canggih dibandingkan dengan loading kerja yang dihadapi.
Baca Juga: FLC Kembali Buka Bimbingan Belajar Persiapan Daftar TNI Polri Tahun 2025
“Dengan kata lain, kalau kita melapor di Polres A atau di Polda B, maka datanya tidak tertera. Katanya Polri se Indonesia, tapi sistem komputerisanya, data based-nya kok gak canggih. Maka yang begitu tidak salah juga ketika melapor, dengan segera laporan kita terbenam dengan laporan lain. Karena tidak ada satu sistem yang memungkinkan kita untuk tetap menjadi nomor satu terkait dengan waktu submit data. Lain halnya dengan pendekatan aplikasi, maka ketahuan hari ini kita submit jam sekian, maka kita dapat urutan nomor 1. Yang lain urutan 2. Dan wajar jika kita di urutan 1 diberi perhatian lebih dulu dibandingan urutan 2. Tapi karena sistem komputerisasi buruk, administrasinya manual, atau sistem pencatatannya bersifat parsial, artinya hanya di Polres itu, hanya ada di Polda itu, dan tidak nge-link satu sama lain, maka wajar jika tidak ada sistem yang saling bicara diantara satuan kerja itu. Dan orang sering memviralkan,” ujar Adrianus. (*)
Editor : Bambang Harianto
