Pimti Pratama Siap Optimalkan Peran APIP Untuk Kawal SPBE
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) mendukung penuh Inspektur Jenderal berkolaborasi dan Pusdatin Kemenkumham Republik Indonesia yang bertekad mewujudkan pelayanan berkualitas. Yaitu dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal suksesnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk mencapai ke sana, Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono didampingi seluruh kadiv mengikuti webinar “Wujudkan Pelayanan Berkualitas” secara daring pada Selasa (7/11/2023). Kegiatan yang dipusatkan di Jakarta itu dibuka langsung Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Razilu.
Baca Juga: Sertijab dan Pisah Sambut Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan
Menurut data yang ada Kemenkumham memperoleh Indeks SPBE di tahun 2019 dengan nilai 3,19 yang berarti Baik. Kemudian meningkat menjadi 3,68 yang berarti Sangat Baik di tahun 2021. Untuk tahun 2023 kemenkumham menargetkan nilai indeks sebesar 4,20 yang berarti predikat Memuaskan.
“Kami mengajak semua jajaran untuk berperan penting untuk meningkatkan SPBE demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” jelas Razilu.
Adapun wujud komitmen dalam menerapkan pemerintahan berbasis digital, Menkumham telah melaunching Revolusi Digital pada tahun 2020 yang lalu.
Baca Juga: Wahyu Hendrajati Tinggalkan Rutan Surabaya
Peran APIP dalam ruang lingkup SPBE terdapat pada Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelaksanaan Audit TIK berfokus pada penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas dan kinerja TIK serta aspek TIK lainnya.
Sebagai Insan APIP, lanjut Razilu, Inspektorat Jenderal Kemenkumham memiliki peran penting sebagai salah satu ujung tombak dalam peningkatan kualitas layanan pulbik, terutama menyukseskan penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham demi mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia.
Baca Juga: Pentingnya Indeks Layanan Kesekretariatan
“Dalam webinar yang berkolaborasi dengan Pusdatin ini diharapkan jajaran kanwil jatim mampu berkontribusi berperan serta mewujudkan nilai indeks dengan predikat memuaskan untuk kementerian Hukum dan HAM,” harap Heni.
Pada kesempatan ini bertepatan dengan kedatangan tamu Studi Tiru Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dengan tujuan ingin mengadopsi pelayanan publik yang telah dibangun dan berjalan di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim khususnya pada Kantor Imigrasi Jawa Timur. Rombongan datang yang di pimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian Filianto Akbar meninjau ruang layanan di Kanwil Jatim dan berlanjut ke beberapa UPT Kantor Imigrasi di Jawa Timur. (gik)
Editor : Ahmadi
