Opini

Solusi Prabowo Berantas Korupsi dengan Naikkan Gaji Pejabat Negara, Aneh !

Reporter : -
Solusi Prabowo Berantas Korupsi dengan Naikkan Gaji Pejabat Negara, Aneh !
Prabowo Subianto
advertorial

Aku sempat tertegun saat mendengarkan seloroh Prabowo di panggung acara Paku Integritas KPK. "Kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara," celetuk Prabowo Subianto. 

Berdasarkan penilaian dari capres 02, menganggap jika kualitas hidup penyelenggara negara terjamin, maka hal itu di rasa mampu menekan jalan pikir mereka (pejabat) yang hendak melakukan tindakan korupsi. 

Baca Juga: Pidato Prabowo

Mendengar ucapan tersebut diriku hanya bisa geleng-geleng kepala, sembari sesekali mengelus dada dan berkata dalam hati, "Kok bisa Menhan satu ini punya pemikiran buat menaikkan gaji pejabat, disaat upah yang mereka terima saja sudah banyak dan lebih dari cukup," ketusku.

Maybe menurutnya (Prabowo) jika menaikkan gaji pejabat akan menghentikan tindakan culas seperti korupsi yang memang acap dilakukan oleh para pejabat. Tapi perlu digaris bawahi, jika upaya meningkatkan kualitas lewat kenaikan gaji pejabat bukanlah cara untuk menghentikan aksi korupsi, justru malah membuat pejabat makin menggila. 

Ingat, keserakahan itu tidak ada batasanya. Mau pejabat di gaji dengan nominal selangit pun tetap banyak yang melakukan korupsi. Karena sekalinya korupsi, hal itu akan terus-menerus dilakukannya sampai orang itu benar-benar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tidak barokah dan merugikan rakyat. 

Seharusnya Prabowo memberikan solusi atau terobosan yang tepat, jangan malah koar-koar ingin menaikan gaji pejabat dengan dalih melumpuhkan tindakan korupsi, karena korupsi tetap akan merajalela meskipun pejabat negaranya sudah dinaikkan kesejahterannya. 

Sejatinya tindakan korupsi terjadi bukan karena gaji yang mereka (pejabat) terima kecil. Justru sebaliknya, upah yang mereka dapatkan terbilang cukup bahkan lebih dari cukup. Dan itu belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan yang akan diterimanya. Korupsi bisa terjadi karena moralnya sudah rusak. Pun mereka yang korupsi bukan orang miskin yang kekuarangan uang untuk mencukupi kebutuhan, tapi mereka adalah orang-orang elit yang mengejar harta demi sebuah gaya!

Orang bisa korupsi dikarenakan kontrol diri mereka terhadap uang sangat rentan, sehingga bau-bau cuan mampu menghipnotis manusianya dan meluruhkan integritasnya yang memang sudah lemah sedari awal. Ditambah lagi dengan budaya dilingkungannya yang memang tidak mengacuhkan hukum. 

Baca Juga: Pembekalan Menhan RI Kepada Capaja TNI-Polri Tahun 2024

Ya pada akhirnya "Wassalam," banyak pejabat yang korupsi. 

Sehingga menurutku pribadi, solusi yang ditawarkan Prabowo untuk mengatasi persoalan korupsi dengan menaikkan gaji pejabat gak logis. Memang kualitas hidup mereka para pejabat jauh lebih baik dari yang sudah baik, tapi aku yakin jika korupsi akan tetap menggila bahkan lebih merajalela. Karena menaikkan gaji sama saja dengan memancing barisan pecundang yang sembunyi dibalik kursi jabatan semakin marak berkeliaran. 

Dan imbasnya lagi-lagi pada rakyat yang harus wajib membayar pajak demi memuaskan hasrat pejabatnya. Rakyat harus bekerja ekstra demi bisa membayar kewajibannya pada negara, tapi pejabatnya cukup leha-leha, sesekali turun ke rakyat demi formalitas semata. Bonusnya, mereka mendapatkan gaji tinggi untuk digunakan foya-foya. Memang tak semuanya, tapi faktanya banyak yang seperti itu dilapangannya. 

Sebaiknya Prabowo merubah gagasan tak lazimnya yang ingin meningkatkan upah pejabat jika ingin menjadi presiden, sebab hal itu akan mencekik rakyat. Lagi pula terobosan yang dibawanya ini sangat template, mengingat Pilpres 2019 lalu Prabowo telah menggaungkan janji serupa. Dan hal itu juga di tolak mentah-mentah oleh Jokowi yang dulu menjadi rivalnya.

Baca Juga: Menhan Prabowo Sambut Grand Syekh Al Azhar Prof Ahmed di Kemhan

Ingat pak Prabowo, gaji tinggi, korupsi masih tidak berhenti. Harus ada strategi tepat sasaran, misalnya lewat digitalisasi sistem keuangan, batasi transaksi uang kartal, dukung e-budgeting/e-planning, perkuat kelembagaan sekaligus kembalikan independensi KPK, memiskinkan koruptor dan mengirimkannya (koruptor) ke Nusakambangan untuk memberikan efek jera. 

Jadi gak perlu mengeluarkan anggaran lebih hanya untuk meningkatkan kualitas hidup pejabat, jika pada akhirnya korupsi makin menjadi-jadi dan semakin banyak. 

Selalu ingat kata-kata pak Jokowi "Yang logis ajalah." (*)

*) Penulis : Riski Ariani

Editor : Syaiful Anwar