4 Anggota Pokmas Ditahan Kejari Sidoarjo Karena Korupsi Dana Hibah
Sebanyak 4 anggota kelompok masyarakat (Pokmas) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo setelah sebelumnya ditetapkan tersangka. Keempatnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 400 juta.
Empat anggota Pokmas itu berinisial ER, AT, S, dan AR. Mereka melakukan tindak pidana korupsi di dua proyek pembangunan saluran air di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dua proyek saluran air itu ada di Jalan Jeruk dan Jalan Kelapa di Desa Wage.
Baca Juga: Mantan Kepala Dinas Terduga Maling Uang Rakyat di Gresik Dituntut Cuma 1,6 Tahun Penjara
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi menjelaskan sebelum dinyatakan sebagai tersangka, 4 anggota pokmas itu diperiksa sebagai saksi pada Kamis (12/9/2024) malam.
“Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kami mendapat bukti yang cukup kuat. Akhirnya dari keempat saksi yang kami periksa, kami naikkan statusnya jadi tersangka," kata John di Kejari Sidoarjo, Jumat (13/9/2024).
John menjelaskan anggota Pokmas tersebut mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk membangun saluran air di dua tempat dengan masing-masing nilai totalnya Rp 227,229 juta.
Baca Juga: Mantan Kepala Dinas Terduga Maling Uang Rakyat di Gresik Dituntut Cuma 1,6 Tahun Penjara
"Tapi pada kenyataannya, dua proyek itu dikerjakan tak sesuai aturan. Kesalahannya adalah proyek yang Jalan Jeruk dikerjakan cuma 30 persen, sedangkan proyek yang di Jalan Kelapa tidak dikerjakan sama sekali, jadi fiktif. Dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi," jelas John.
Empat orang yang ditahan adalah Ketua Pokmas, dan ketua rekanan swasta juga anggotanya atau pekerja lapangan. Kasus tersebut terungkap karena adanya pengaduan masyarakat, lalu dibuktikan dengan kondisi di lapangan.
Perkara tersebut menjadi atensi Kejari Sidoarjo karena program dana hibah bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, bukan hanya uang negara, tetapi masyarakat juga dirugikan terkait penyimpangan dana hibah itu.
Baca Juga: LSM LIRA Jawa Timur Temukan Dugaan Penyimpangan Penyaluran Dana Hibah Sejak Tahun 2014 hingga 2024
"Disini kita tidak bicara nilai kerugiannya, kita menggarisbawahi bahwa program saluran air ini harus bermanfaat untuk masyarakat. Dan substansi karena korupsi tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat," imbuh John.
"Saat ini, Kejari Sidoarjo masih mencari keterangan dari Pemdes setempat, adanya keterlibatan tersangka lain. Empat anggota Pokmas itu ditersangkakan melanggar pasal 2, subsider pasal 3 UU Tipikor," John Franky. (dtc)
Editor : Syaiful Anwar
