Dalam panggung sejarah pemerintahan modern di Indonesia, nama H Hasan Basri Durin gelar Datuak Rangkayo Mulia Nan Kuniang menempati posisi yang sangat terhormat. Pria kelahiran 15 Januari 1935 ini merupakan potret maestro birokrasi sejati. Rekam jejaknya sangat legendaris dan langka dalam sejarah politik tanah air: ia sukses memimpin dua ibu kota provinsi berbeda sebagai Wali Kota Jambi dan Wali Kota Padang, mengomandoi Sumatra Barat sebagai Gubernur dua periode, hingga akhirnya dipercaya menjadi Menteri Negara Urusan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hasan Basri Durin lahir dan dibesarkan di Nagari Jaho, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai pendidikan dan agama. Ayahnya, Mahmud Durin Datuk Majo Indo, merupakan seorang guru di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Jaho, sementara ibunya bernama Darama. Didikan luhur dari kampung halaman inilah yang kelak membentuk integritas dan ketangguhan karakternya di perantauan.
Baca juga: Surat Terbuka untuk Kejari Bengkulu Selatan dari Stockholm
Perjuangan Akademik dan Penempaan di Amerika Serikat
Perjalanan hidup Hasan Basri Durin di masa muda dipenuhi dengan perjuangan yang tidak mudah. Usai menamatkan SMA di Bukittinggi pada tahun 1954, ia sempat mengalami beberapa kegagalan tes, termasuk saat ingin masuk ke sekolah guru dan penerimaan pegawai di Jakarta. Namun, garis tangan menuntunnya ke jalur lain yang lebih besar. Ia mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari Departemen Dalam Negeri untuk menempuh studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Bakat kepemimpinannya langsung tercium oleh negara setelah ia meraih gelar sarjana muda pada tahun 1958, dengan tugas pertama sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di Jambi. Dua tahun berselang, ia kembali ke UGM untuk menuntaskan gelar doktoralnya (Drs). Di masa-masa inilah ia mempersunting gadis sekampungnya, Zuraida Manan.
Sadar akan potensi besar yang dimiliki sang birokrat muda, pemerintah mengirim Hasan Basri Durin untuk memperdalam ilmu pemerintahan di Wayne State University di Michigan, Amerika Serikat, dari tahun 1962 hingga 1963. Sepulang dari Amerika, dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 31 tahun, ia langsung dipercaya mengemban amanah sebagai Penjabat Wali Kota Jambi periode 1966–1968.
Membangun Kota Padang dan Legasi Dua Periode Gubernur Sumbar
Karier birokrasinya kian cemerlang saat ia pulang ke tanah kelahiran. Setelah sempat menjabat sebagai Sekretaris PPD Sumatra Barat, Hasan Basri Durin ditunjuk sebagai Penjabat Wali Kota Padang pada tahun 1971, sebelum akhirnya resmi menjabat sebagai Wali Kota Padang definitif selama dua periode penuh dari tahun 1973 hingga 1983. Di bawah kepemimpinannya, Kota Padang mengalami modernisasi tata kota yang signifikan.
Keberhasilan memimpin ibu kota membawanya dipromosikan sebagai Pembantu Gubernur Sumatra Barat Wilayah II. Garis kariernya mencapai puncak di tingkat daerah ketika ia terpilih menggantikan tokoh legendaris Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatra Barat. Ia memimpin ranah Minang selama dua periode berturut-turut (1987–1997), sebuah era yang dikenal dengan stabilitas pembangunan dan pelestarian nilai budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Baca juga: Mantan Anggota Polsek Kenjeran Korupsi Pengadaan Tanah untuk Suramadu
Selain di birokrasi, kepeduliannya pada masa depan generasi muda dibuktikannya dengan menjadi salah satu tokoh kunci di balik berdirinya Universitas Bung Hatta (UBH), salah satu kampus swasta terkemuka di Sumatra Barat.
Menembus Kabinet di Tengah Badai Reformasi
Kematangan berpolitik membawa Hasan Basri Durin ditarik ke panggung nasional sebagai Ketua Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR RI pada tahun 1998. Ketika gerbong Reformasi bergulir dan Presiden B.J. Habibie memegang tampuk kepemimpinan nasional, Hasan Basri Durin dipanggil masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.
Menjadi pejabat di era transisi bukanlah hal mudah. Ia harus menghadapi berbagai riak politik dan dinamika transisi kekuasaan, termasuk gelombang protes mahasiswa yang mewarnai iklim politik saat itu. Karier panjangnya di dunia pemerintahan yang membentang selama 43 tahun akhirnya berakhir secara terhormat pada Oktober 1999, seiring dengan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menghapus Kementerian Agraria pada awal masa jabatannya.
Baca juga: 2 Bebas dan 1 DPO di Sidang Pemalsuan Surat di Desa Manyarejo Gresik
Warisan Prestasi dan Penerus Trah Keluarga
Nafas kepemimpinan dan dedikasi Hasan Basri Durin kini diteruskan oleh anak cucunya. Dari pernikahannya, ia dikaruniai empat orang anak, salah satunya adalah Weno Aulia. Mengikuti jejak sang ayah yang tangguh, Weno sukses berkarier sebagai pengusaha kakap di bidang minyak, gas bumi, serta kuliner, sekaligus aktif di panggung politik sebagai Ketua Kosgoro Sumatra Barat di bawah naungan Partai Golkar.
Trah akademik keluarga ini juga terjaga dengan baik. Istri dari Weno Aulia, Prof. Dr. Diana K. Setiawan, M.Hum., merupakan seorang guru besar berprestasi yang mengabdikan diri di dunia pendidikan dan pernah dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Bung Hatta—kampus yang dahulu ikut didirikan oleh sang mertua.
Hasan Basri Durin wafat pada Sabtu, 9 Juli 2016 dalam usia 81 tahun di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan akibat pendarahan otak. Atas segala jasa dan pengabdian besarnya yang tanpa pamrih bagi bangsa dan negara, sang maestro birokrasi ini dimakamkan secara militer dengan penghormatan penuh di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta. (*)
Editor : S. Anwar