Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menekankan terdapat tiga masalah fundamental yang dihadapi bangsa. Yakni kebodohan, kemiskinan, serta ketidakadilan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut.
"Pendidikan menjadi cahaya yang menuntun seseorang keluar dari kegelapan. Karenanya, keberadaan perguruan tinggi swasta yang berada di berbagai daerah, harus bisa menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan tinggi terhadap berbagai kalangan masyarakat," ujar Bamsoet usai menerima jajaran Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UNTAG 45 Jakarta), di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Baca juga: Ketua MPR RI Tegaskan Pentingnya Peraturan Khusus Royalti Musik dan Lagu dari Platform Digital
Turut hadir antara lain, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi UTA 45 Jakarta Bambang Sulistomo yang merupakan putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, serta Rektor UTA 45 Jakarta J. Rajes Khana.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi berbagai pencapaian yang diraih UTA 45 Jakarta. Antara lain, UTA ‘45 Jakarta sudah dua kali berturut-turut sejak 2021 dan tahun 2022 meraih penghargaan atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas dengan skor penilaian 19,20. UTA ’45 Jakarta termasuk ke dalam kluster 1 yaitu nomor 2 se-PTS di wilayah L2Dikti Jakarta dan termasuk 25 besar se-PTS Nasional seluruh Indonesia.
Baca juga: FKPPI Akan Gelar Kembali Apel Siaga Kebangsaan Bela Negara FKPPI 2023
"Kehadiran perguruan tinggi swasta seperti UTA 45 Jakarta sangat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Misalnya, menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, setidaknya terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau sekitar 48,6 persen terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Salah satu penyebabnya karena daya tampung perguruan tinggi negeri yang terbatas," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Statistik Pendidikan 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mayoritas masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada sekolah menengah atau sederajat tercatat sebesar 29,21 persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 9,67 persen.
"Sementara Survei Political Economic Risk Consultant bahkan menempatkan kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan 12, atau paling bawah, di antara 12 negara Asia yang disurvei. Sedangkan berdasarkan Worldtop20.org, tahun ini Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari 209 negara yang disurvei. Salah satu faktor yang melemahkan adalah persentase tingkat kelulusan perguruan tinggi yang hanya mencapai 19 persen," pungkas Bamsoet. (Dry)
Editor : Ahmadi