Sungguh sangat miris dan tidak perlu dicontoh pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Somosari, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebab, diduga menarik biaya yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT.
Padahal, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot program - program sertifikasi tanah ke masyarakat melalui program PTSL.
Baca juga: Senyum Hangat dan Bahagia Menghiasi Warga Desa Kembangan Setelah Menerima Sertifikat PTSL
Untuk mengikuti sertifikasi tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian sesuai keputusan SKB tiga Menteri, sesuai zonasi Jawa dan Bali biayanya Rp 150.000 per bidang. Akan tetapi, warga atau masyarakat banyak yang mengeluh karena mereka ditarik biaya Rp 750.000,- per bidang oleh oknum Panitia PTSL.
Tim investigasi Media Lintasperkoro.com mendatangi ke kantor Desa Somosari untuk mengklarifikasi atau konfrmasi terkait Program PTSL yang ada di Desa Somosari kepada Kepala Desa (Kades) Somosari, Mashuri, pada Rabu 24 Januari 2024. Namun, Mashuri tidak berada di kantor Desa Somosari.
Baca juga: Kepala Desa Bates Mengklarifikasi Terkait Pembiayaan Program PTSL
"Pak Kades keluar," ujar salah seorang perangkat Desa Somosari.
Media Lintasperkoro.com kemudian mendatangi kediaman Mashuri, tapi tidak ada di tempat. Mashuri dihubungi via ponselnya, tapi tidak ada jawaban.
Baca juga: Ada Dugaan Pungli dalam Pelaksanaan Program PTSL di Desa Sidowungu
Tak patah arang, Tim Redaksi Media Lintasperkoro.com datang lagi ke Kantor Desa Somosari, tapi juga tidak ada di kantornya.
Dikutip dari Kementerian ATR/BPN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp150 ribu sampai Rp 450 ribu per bidang. (BOD)
Editor : Syaiful Anwar