Di 3 hotel ini, MJ, pejabat PT Timah, dan para cukong timah berkumpul membahas produksi dan ekspor timah secara ilegal. Pertemuan disebut ikut diinisiasi ERD, yang kala itu masih menjadi Gubernur Bangka Belitung (Babel) periode 2017-2022.
Beberapa pejabat tinggi di sebuah lembaga penegak berlambang "3 bintang di atas perisai" pernah bercerita bila di tubuh institusinya memang terpecah ke dalam sejumlah faksi, bahkan sejak dahulu.
Baca juga: Tampang dan Peran DPO Kasus Timah
Kendati mereka tak merinci fatsun mana yang saat ini sedang menggenggam kendali, akan tetapi sejumlah informasi membenarkan bahwa faksi utamanya ialah pejabat berbintang 4 yang kini memimpin. Begitu pula dengan senior-senior di atasnya.
Dan di antara mereka pejabat bawahan yang disebut merapat ialah pimpinan gerbong yang menjadi antagonis dalam pembunuhan terencana terhadap ajudannya sendiri, yang heboh 2 tahun lalu. Dia adalah petugas berinisial FS dengan di 2 bahunya terpasang atribut bintang 2.
Dia juga merupakan angkatan 1994 di akademi dinasnya. Namun begitu, diketahui tak semua angkatan 94' merapat ke gerbong yang sama. Komandan berinisial JM, misalnya.
Meski segenerasi dengan FS, JM yang kini masih berbintang 1 ini kabarnya lebih memilih dekat dengan gerbong seorang purnawirawan berinisial BG. Hal ini yang membuat JM ikut terlihat berbeda jalan politik dengan jenderal besar dan pengikutnya di tempat dia berdinas.
Maka bukan pemandangan aneh jika JM pernah berani tampil sebagai protagonis dalam penangkapan TM, seorang perwira berbintang 2 yang merupakan seniornya, yang terlibat dalam peredaran sabu-sabu pada sekitar Oktober 2022 silam.
Selama ini, TM memang dikenal lebih mesra dengan pimpinan utama di dinasnya. Bersebarangan dengan JM. Juga pada saat yang sama, relasinya dengan BG rupanya turut memicu petugas yang sekarang menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba ini begitu akrab dengan banyak saudagar smelter.
Sebut saja dengan 5 petinggi perusahaan yang terjerat dalam mega skandal timah. Kabar kedekatan ini bahkan sempat terkonfirmasi melalui pengakuan sejumlah terdakwa kasus yang merugikan negara mencapai Rp 300 triliun itu di persidangan.
Di antara mereka yang berterus terang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kala itu adalah Tamron Tamsil. Pemilik CV Venus Inti Perkasa (VIP) ini membenarkan bahwa dia mengenal JM.
Baca juga: Alasan Kejagung Tak Terima Putusan Hakim Denda Rp 5000 Tersangka Kasus Korupsi Timah
Pria yang biasa dipanggil Aon itu juga mengaku datang dalam pertemuan di Hotel Novotel Bangka yang dihadiri internal PT Timah Tbk dan turut diinisiasi JM.
Meski dibantah sebagai sarana untuk bersekongkol jahat, namun dari perjamuan di hotel berfasilitas bintang 4 itulah terdeteksi perkara korupsi timah bermula.
Pertemuan yang berlangsung sekitar Februari 2018 ini juga disebut menjadi asal mula pembentukan grup percakapan Whatsapp "New Smelter", yang keberadaannya terungkap pertama kali di sidang lanjutan Harvey Moeis.
Seperti Aon, nama suami artis sinetron Sandra Dewi sekaligus perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) itu tercantum datang di Hotel Novotel. Bersama delegasi dari 25 smelter lain, Aon dan Harvey lalu kembali hadir di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Pertemuan yang digelar pada 26 Mei 2018 tersebut atas permintaan MJ yang ikut diinisiasi Erzaldi Rosman Djohan (ERD). Kala itu, ERD tengah menjabat Gubernur Babel periode 2017-2022.
Baca juga: Terseret Perizinan Timah Bangka
Lantaran skema kerja sama masih menemui jalan buntu, perjamuan lagi-lagi berlanjut. Kali ini berlangsung di Hotel Sofia. Kesepakatan akhirnya tercapai di hotel yang berada di The Gunawarman, Jakarta Selatan, ini setelah 7x perjumpaan sepanjang Juni-September 2018.
Di sana, pejabat PT Timah dan MJ satu suara dalam penyusunan rancangan kerja sama untuk memproduksi dan mengekspor bijih timah secara ilegal, karena para pengusaha diketahui belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Competent Person Indonesia (CPI).
Dua dokumen terakhir adalah perizinan yang wajib dimiliki perusahaan smelter agar dapat memproduksi dan mengirim timahnya ke luar negeri. Namun demikian, PT Timah memberi syarat kepada 5 konsorsium smelter yang ditunjuk.
Mereka diwajibkan untuk menyetorkan bijih sebesar 5% dari hasil produksi ke BUMN tersebut. Dengan persyaratan ini, timah yang dikirim swasta seakan-akan diproduksi secara legal. (*)
*) Source : Jaksapedia
Editor : Syaiful Anwar