Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat menjadi hinterland bagi Surabaya Metropolitan Area dengan segmentasi sebagai kota industri manufaktur. Potensi besar industri manufaktur di Kabupaten Gresik terlihat dari data jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar yang ada di Kabupaten Gresik, yang mencapai lebih dari 628 usaha atau perusahaan serta terdapat 2 Kawasan Industri.
Sebagian besar industri skala besar dan menengah berada di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial & Port Estate (KEK JIIPE). Salah satu industri besar ialah produsen smelter PT Freeport Indonesia, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 23 September 2024. Smelter yang dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp 56 triliun tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Gresik.
Baca juga: Investasi di Gresik Bernilai 20 Triliun Rupiah, Tak Sebanding dengan Serapan Tenaga Kerja
Harapan tersebut rupanya berbanding terbalik dengan kondisi nyata di lapangan. Justru banyak warga yang berdomisili di dekat KEK JIIPE tidak mendapat manfaat apapun. Apalagi kesempatan kerja.
Karena itulah, ratusan warga dari Desa Watuagung, Desa Tajungwidoro, dan Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menggelar aksi demonstrasi di area PT Freeport Indonesia pada Selasa (15/10/2024). Tuntutan mereka agar warga lokal yang tinggal di sekitar JIIPE bisa dipekerjakan di PT Freeport Indonesia.
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan bertuliskan 'Buat apa dibangun pabrik pengolah emas, kalo kita tetap susah beli beras!!!', ratusan warga yang diwakili oleh Abdul Amin melalui orasinya mengungkapkan kekecewaan terhadap manejeman PT Freeport Indonesia.
Menurut Abul Amin, warga dan manajemen PT Freeport Indonesia sebelumnya bersepakat agar PT Freeport Indonesia bisa menyerap tenaga kerja dari warga Mengare Komplek sebanyak 60%. Cuma, kuota itu tidak pernah direalisasikan oleh PT Freeport Indonesia.
Akibat ingkar dengan kesepakatan, maka ratusan warga demo di depan pabrik smelter PT Freeport Indonesia. Warga tidak hanya datang ke PT Freeport Indonesia dengan kendaraan darat, tetapi juga dengan perahu.
Sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga warga lokal sulit dipekerjakan di KEK JIIPE Gresik atau PT Freeport Indonesia?
Menjawab itu, Media Lintasperkoro.com mengulasnya dengan merangkum isi dari buku penelitian berjudul ”Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik” yang ditulis oleh Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), yang diterbitkan pada Desember 2023, dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Mohammad Mustafa Sarinanto.
Dalam buku itu disebutkan bahwa KEK Gresik menjadi salah satu KEK yang perkembangannya pesat meskipun tergolong sebagai KEK yang belum lama ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik. Namun, dalam mewujudkan pemenuhan permintaan tenaga kerja, KEK Gresik menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyiapan tenaga kerja dari sisi jumlah kuantitas hingga penyiapan kompetensi dan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan permintaan investor (tenant) di KEK Gresik.
Beberapa tantangan dalam pemenuhan tenaga kerja di KEK Gresik diantaranya:
Pertama, adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal paling mendasar yaitu basic masyarakat Kabupaten Gresik yang awalnya berasal dari nelayan dan petani, sedangkan saat ini sudah terjadi shifting ke arah industri. Tetapi, masyarakat setempat saat ini belum dapat beradaptasi pada pembiasaan-pembiasaan di industri yang terikat dengan SOP (Standart operasional prosedur) kerja.
Kedua, jarang tersedianya lembaga pendidikan tinggi vokasi dan terbatasnya kapasitas pelatihan. Saat ini di Kabupaten Gresik masih minim tersedia lembaga pendidikan berbentuk Politeknik yang dapat mendukung ketersediaan tenaga kerja di KEK Gresik. Meskipun terdapat Balai Latihan Kerja (BLK) di Gresik, namun saat ini tidak tersedia instruktur yang aktif sehingga harus bekerjasama dengan BLK Sidoarjo. Pelatihan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD)-OPD di Kabupaten Gresik juga masih belum sebanding dengan permintaan yang ada. Untuk jenis pelatihan yang bekerjasama dengan lembaga sertifikasi seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) masih terbatas karena terkendala permasalahan anggaran.
Baca juga: Menelisik Tata Kelola CSR PT Freeport Indonesia Dari Perspektif Pemberdayaan Dan Berkelanjutan
Ketiga, masih terbatasnya informasi kebutuhan tenaga kerja di KEK Gresik kepada dinas terkait dan juga masyarakat. Meskipun Pemda Gresik telah menyiapkan platform Gresikerja, masih terdapat perusahaan yang belum memiliki akun di platform tersebut sehingga masyarakat tidak dapat mengakses lowongan yang tersedia.
Keempat, belum terjalinnya kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan dalam menyiapkan kurikulum. Kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha merupakan hal strategis yang penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke dunia industri.
Dari penelitian yang diterbitkan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan INDEF, disebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal asli Gresik hanya mencapai 45 persen. Pemerintah Kabupaten Gresik sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur perusahaan berkewajiban untuk mengisi lowongan pekerjaannya paling sedikit 60% berasal dari tenaga kerja lokal. Namun, kondisi di lapangan masih belum mencapai target karena banyak tenaga kerja lokal yang kalah bersaing dengan pendatang yang dari daerah sekitar Kabupaten Gresik.
Tenaga Kerja KEK Gresik
Berdasarkan data dari laporan Dewan Nasional KEK tahun 2021, jumlah serapan tenaga kerja di KEK JIIPE Gresik berjumlah 2.000 orang. Pada tahun 2022, terdapat penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 11.000 orang sehingga secara total tenaga kerja yang terserap telah mencapai 13.000 orang.
Realisasi penyerapan tenaga kerja hingga Triwulan III Tahun 2023 sebanyak ±24.000 orang. Selain tenaga kerja langsung, adanya KEK Gresik juga akan berdampak pada adanya penyerapan tenaga kerja tidak langsung.
Baca juga: Peresmian Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik
Berdasarkan hasil laporan dalam FS analysis yang dilakukan oleh LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB), jumlah serapan tenaga kerja tidak langsung diprediksi mencapai 90.000 di tahun pertama ditetapkannya KEK.
Berdasarkan informasi dari pihak BUPP, Estimasi kebutuhan tenaga kerja PT Freeport Indonesia jika beroperasi sekitar 1000 orang, untuk PT Hailiang Nova Material Indonesia sekitar 1650 orang, PT Xinyi Glass Indonesia sekitar 1000 orang, dan PT Sumber Baja sekitar 50-100 orang.
Karakteristik investasi khususnya yang ada di KEK Gresik bersifat intensive capital sehingga ketika beroperasi kebutuhan tenaga kerjanya tidak terlalu banyak tetapi membutuhkan tenaga kerja dengan skill tinggi.
KEK Gresik memiliki tematik pada bidang manufaktur dan teknologi yang terbagi beberapa kegiatan utama, yaitu: Industri metal, Industri kimia. Industri elektronik. Industri energi. Industri pendukung & logistik. Berdasarkan feasible study LAPI ITB, dalam rangka menyiapkan SDM Gresik agar dapat diserap oleh industri-industri di KEK Gresik, maka program pendidikan vokasional mesti dikembangkan pada bidang industri yang berkaitan langsung dan yang akan dikembangkan ke depan di dalam Kawasan KEK. (*)
Editor : Bambang Harianto