Dalam konstelasi politik Indonesia, nama Raden Agung Laksono dikenal sebagai salah satu tokoh senior dengan jam terbang yang sangat tinggi. Pria kelahiran 23 Maret 1949 ini merupakan tokoh kunci Partai Golkar yang telah mengarungi berbagai era kepemimpinan nasional, mulai dari masa Orde Baru hingga era Reformasi.
Saat ini, Agung Laksono masih aktif di lingkaran kekuasaan dengan mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sebuah posisi strategis yang dijabatnya sejak 13 Desember 2019.
Baca juga: Dua Fraksi Usulkan Perubahan Komposisi AKD DPRD Kabupaten Pasuruan
Awal Karier: Dari Dunia Kedokteran ke Panggung Organisasi
Meskipun lebih dikenal sebagai politikus dan pengusaha, latar belakang pendidikan Agung Laksono sebenarnya berada di dunia medis. Setelah menyelesaikan masa sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Medan, ia melanjutkan studi ke Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan berhasil meraih gelar dokter pada tahun 1972.
Namun, panggilan jiwa kepemimpinan membawanya terjun ke dunia organisasi pemuda dan bisnis. Rekam jejak organisasinya tercatat sangat mentereng di masa muda:
Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI (1983–1986)
Ketua Umum DPP AMPI (1984–1989)
Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro (1990–1995)
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 (sejak tahun 2000 hingga beberapa periode berikutnya)
Kepiawaiannya dalam memimpin organisasi kepemudaan inilah yang kemudian membukakan pintu bagi karier politiknya di level nasional melalui Partai Golkar.
Kiprah di Antara Bisnis Media dan Kursi Kabinet
Selain aktif di organisasi, Agung Laksono juga merambah dunia bisnis media. Pada periode 1993–1998, ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV).
Baca juga: Caci Maki Terhadap Bahlil Lahadalia, Cyberbullying di Politik Indonesia
Karier birokrasinya di pemerintahan dimulai di penghujung era Orde Baru. Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam Kabinet Pembangunan VII pada tahun 1998. Setelah reformasi bergulir, ia kembali dipercaya memegang jabatan yang sama di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie dalam Kabinet Reformasi Pembangunan (1998–1999).
Menjadi Ketua DPR RI hingga Puncak Kepemimpinan Golkar
Memasuki era pemilu demokratis, Agung Laksono terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk periode 1999–2004. Karier legislatifnya mencapai puncaknya pada periode berikutnya (2004–2009), ketika ia terpilih menggantikan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Di saat yang sama, posisinya di internal partai kian kuat setelah terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas 2004 dan 2009.
Dinamika internal partai berlambang pohon beringin ini sempat membawa Agung Laksono ke puncak kepemimpinan tertinggi. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang digelar di Jakarta pada tahun 2014, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie, menandai salah satu fase dualisme kepemimpinan yang bersejarah di tubuh partai tersebut.
"Plt Andalan" di Era SBY: Penyelamat Krisis Kabinet
Salah satu catatan unik dalam karier pemerintahan Agung Laksono terjadi pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) periode 2009–2014, Agung berkali-kali ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) menteri teknis yang terjerat kasus hukum di KPK.
Baca juga: Target Wongso Negoro Usai Terpilih Sebagai Ketua DPD Golkar Gresik
Pengalamannya yang matang membuat SBY mempercayakan kendali kementerian yang sedang diguncang krisis kepada Agung Laksono untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.
Plt Menpora (Desember 2012): Agung ditunjuk menggantikan Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri setelah dicegah ke luar negeri oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Tugas ini diembannya hingga Roy Suryo resmi dilantik pada Januari 2013.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Agama (Mei 2014): Agung kembali ditunjuk sebagai Plt Menag menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dana haji. Ia mengawal transisi ini hingga Lukman Hakim Saifuddin dilantik pada Juni 2014.
Menjadi Penasihat Presiden di Era Jokowi dan Aktivitas Kini
Setelah menyelesaikan masa tugas di kabinet SBY, rekam jejak dan kebijaksanaan politik Agung Laksono kembali dibutuhkan oleh negara. Pada 13 Desember 2019, Presiden Joko Widodo resmi melantiknya bersama 8 tokoh nasional lainnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah kepemimpinan Wiranto selaku ketua.
Di luar kesibukan politiknya sebagai penasihat kepala negara dan tokoh senior Golkar, Agung Laksono juga tetap mengawasi dunia bisnis dan media, di mana ia tercatat memegang posisi penting sebagai Direktur Utama Magnetic Network dan media Sinar Harapan. Perjalanan panjang Agung Laksono membuktikan dirinya sebagai figur politikus tangguh yang mampu bertahan dan tetap relevan dalam setiap transisi politik di tanah air. (*)
Editor : S. Anwar