Caci Maki Terhadap Bahlil Lahadalia, Cyberbullying di Politik Indonesia

Organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) melaporkan berbagai akun social media atas tuduhan penghinaan terhadap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke pihak Kepolisian.

Bagi Anda yang mencermati perkembangan politik Tanah Air, sekaligus aktif sebagai pengguna media sosial, pasti aware dengan masifnya konten-konten bernuansa negatif tentang pria asal Papua satu ini. Saya menyebutnya tak lagi sekedar konten guyonan, sarkas, apalagi kritik. Namun sudah masuk kategori cyberbullying.

Mengapa Bahlil jadi sasaran this so-called cyberbullying?

Dalam perspektif politik dan komunikasi politik, Menteri ESDM ini memang target bullying—dan ekstensinya lewat platform internet berupa cyberbullying—karena berbagai faktor.

Bahlil dengan posisi politik-sosialnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri di pemerintahan sekarang dan sebelumnya pasti menghadapi banyak ‘musuh’ politik. Mereka yang kepentingannya terganggu, tergeser, atau bahkan tersingkirkan oleh kehadirannya.

Bahlil juga sedikit banyak identik dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan kita mafhum bahwa lawan politik Jokowi masif sekali. Akibatnya, meski Presiden sudah berganti, namun Bahlil masih eksis di Pemerintahan, maka dia jadi channel pelampiasan dan sasaran tersisa dari kelompok anti-Jokowi.

Intrik internal baik di partai maupun antar elit dan bahkan di pemerintahan bisa jadi faktor tambahan yang signifikan mendorong masifnya bullying terhadap Bahlil Lahadalia. Bagaimanapun juga harus diakui, kursi Menteri ESDM dalam pandangan banyak pihak ‘amat basah’ dan hampir semua pemilik kepentingan politik-ekonomi di negeri ini mengincarnya.

Terakhir, faktor etnis. Saya lihat jadi faktor yang tak bisa dinafikkan. Sebagai putra Papua—kelahiran dan keturunan Banda Maluku dengan garis darah Sulawesi Tenggara—kita bisa mendapati Bahlil menghadapi pre-judice dan stigmatisasi negatif ‘orang Indonesia Timur’ di hadapan para elit dan mayoritas publik Indonesia yang sedikit banyak kurang positif memandang ‘the others’.

Tentu ada perspektif lain yang kita bisa pakai untuk menganalisis fenomena ini. Namun satu hal yang saya yakin bisa kita sepehami, cyberbullying atau bullying dalam bentuk apapun tak bisa dinormalisasi. Kritik adalah keniscayaan dan keharusan di alam demokrasi, namun caci maki tidak. (*)

*) Penulis : Hasto Suprayogo (Konsultan Politik dan Pemerintahan)

Editor : S. Anwar