Penampakan rumah yang berdiri di tengah area persawahan itu dilihat dari luar tampak seperti rumah pada umumnya yang dihuni rumah tangga atau keluarga. Rumah berpagar hitam itu berjarak beberapa meter dari rumah lainnya.
Masyarakat tidak ada yang curiga dengan aktivitas di dalam rumah yang beralamat di Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Karena rumah tersebut sering tertutup, dan sesekali penghuninya masuk mengendarai kendaraan roda 2 dan roda empat.
Baca juga: Polres Tulungagung Bongkar Penyuntikan Gas dari Tabung 3 Kg Subsidi ke Tabung Gas 12 Kg
Tapi siapa sangka, rumah tersebut dijadikan sarang pengoplos liquefied petroleum gas (LPG). Situasi itu diketahui dari hasil investigasi yang dilakukan Tim Media Lintasperkoro.com. Di dalam rumah tersebut, tampak beberapa tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 Kg (Brigth Gass). Terdapat pula alat untuk mengoplos gas serta kendaraan bermotor.
Sumber yang diperoleh Lintasperkoro.com dari seorang warga sekitar rumah tersebut menyebutkan, pengelola usaha tersebut ialah Rizki alias Sengek.
Usaha yang dijalankan di dalam rumah yang dijadikan tempat usaha tersebut, yaitu mengoplos LPG tabung volume 3 kg yang disubsidi Pemerintah, dan memindahkan isinya ke LPG 12 kg non subsidi dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Keuntungan yang diperoleh bernilai fantastis. Jika diasumsikan, harga terbaru LPG subsidi 3 kg sebesar Rp 18.000, kemudian isinya dioplos dengan LPG non subsidi tabung ukuran 12 kg, yang harganya bisa lebih dari Rp 200 ribu per tabung.
Dari informasi yang diterima Lintasperkoro.com, sebagian keuntungan tersebut diduga digunakan sebagai uang "upeti" kepada oknum aparat. Jadi tidak heran apabila pratik ilegal tersebut beroperasi dengan lancar tanpa digrebek atau penindakan hukum.
Baca juga: Polres Tulungagung Bongkar Penyuntikan Gas dari Tabung 3 Kg Subsidi ke Tabung Gas 12 Kg
"Untuk LPG ukuran tabung 12 kg yang sudah dioplos, dijual ke agen. Dari agen itu, LPG 12 kg oplosan akan dikirim ke luar pulau, seperti ke Bali, Nusa Tenggara Barat, dan bebarapa daerah. Dikirim dengan truk kontainer," sebut sumber Lintasperkoro.com, yang tidak mau identitasnya disebut karena menyangkut keselamatan jiwanya.
"Untuk Sengek di kalangan aparat Tipiter (tindak pidana tertentu), baik itu Polres Sidoarjo atau Polda, namanya banyak dikenal. Karena kedekatan disamping kepentingan usaha oplosan itu. Sekarang saja disuruh pindah lokasi karena di tempat tersebut terendus masyarakat," lanjutnya pada Rabu, 22 Januari 2025.
Menyikapi itu, Aris Gunawan selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pembela Suara Rakyat (LSM FPSR) mengecam keras. Karena LPG 3 kg diperuntukkan bagi warga miskin, namun disalahgunakan oleh pengusaha nakal.
"Itu sudah sindikat, Mabes Polri harus turun. Kami akan buat aduan tentang temuan itu. Tidak mungkin usaha itu berdiri sendiri, pasti komplotan," tegas Aris.
Baca juga: Gudang di Desa Sidowarek Disinyalir Jadi Tempat Penyuntikan Tabung Gas LPG 3 Kg ke Tabung Gas 12 Kg
Mengacu pada aturannya, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg (LPG subsidi) adalah rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.
Kemudian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Pengoplos juga dikenai ancaman hukuman Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar. (*)
Editor : Bambang Harianto