Ali Moertopo, Arsitek Intelijen Orde Baru
Dalam panggung sejarah politik Orde Baru, nama Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Moertopo adalah lambang dari kekuatan senyap. Pria kelahiran Blora yang memiliki akar keluarga dari Kebumen dan Pekalongan ini bukan sekadar jenderal biasa. Ia adalah seorang pemikir strategis, tokoh intelijen ulung, sekaligus politikus bertangan dingin yang menjadi salah satu pilar utama penopang kekuasaan Presiden Soeharto.
Sepanjang kariernya, Ali Moertopo mengomandoi berbagai posisi krusial yang menggetarkan lanskap politik nasional. Ia pernah dipercaya sebagai Asisten Pribadi Soeharto, Kepala Operasi Khusus (Opsus), Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), hingga menduduki kursi Menteri Penerangan Indonesia periode 1978–1983.
Misteri Tanggal Lahir dan Julukan "Mangkyo"
Di balik reputasinya yang besar, kehidupan pribadi Ali Moertopo menyimpan cerita unik yang jarang diketahui publik. Secara resmi, sejarah mencatat ia lahir pada 23 September 1924 dari pasangan Raden Sutikno Kartoprawiro dan Soekati. Namun, tanggal tersebut sebetulnya lahir dari sebuah ketidaksengajaan sejarah.
Pada tahun 1964, saat Ali hendak membuat paspor, ia sendiri tidak tahu persis kapan tanggal lahirnya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya yang kelak juga menjadi legenda intelijen, Mayor LB Moerdani, untuk mengurus dokumen tersebut. Atas inisiatif pribadinya, LB Moerdani-lah yang akhirnya menuliskan tanggal 23 September 1924 di lembar formulir paspor sang komandan.
Sejak kecil, pria yang memiliki julukan akrab "Mangkyo" ini dikenal sebagai sosok yang sangat gigih, cerdik, dan fokus pada tujuan. Sifatnya yang terlalu fokus pada karier dan perjuangan sempat membuatnya telat membangun mahligai rumah tangga. Jalinan asmaranya baru berlabuh ketika ia sering mengunjungi kerabatnya di Karanganyar, Kebumen. Di sana, ia berkenalan dengan Wastoeti, seorang gadis asal Klirong. Keduanya resmi menikah pada 25 Mei 1956 dan dikaruniai dua orang putra, yakni Harris Ali Moerfi dan Lucky Ali Moerfiqin.
Setia Mengawal Jalan Karier Soeharto
Karier militer Ali Moertopo dimulai dengan bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) pasca-Proklamasi Kemerdekaan 1945. Memasuki era 1950-an, ia ditugaskan di Kodam Diponegoro dan menjadi bagian dari pasukan elite Banteng Raider di bawah komando Ahmad Yani untuk menumpas pemberontakan Darul Islam.
Titik balik kedekatan Ali dengan Soeharto dimulai pada tahun 1956. Bersama Yoga Soegomo, Ali melakukan manuver politik militer untuk mendukung Letnan Kolonel Soeharto menjadi Pangdam Diponegoro. Usaha ini berhasil, dan sebagai imbalannya, Soeharto mengangkat Ali sebagai Asisten Teritorial.
Hubungan emosional keduanya diuji oleh berbagai dinamika. Saat gelombang koreksi daerah melalui gerakan PRRI memuncak pada 1959, Ali dikirim ke Sumatra sebagai Kepala Staf Resimen II mendampingi Yoga Sugama selaku Komandan Resimen. Di tahun yang sama, Soeharto sempat dicopot dari jabatan Pangdam oleh KSAD AH Nasution akibat keterlibatan dalam kasus penyelundupan dan "disekolahkan" ke SSKAD.
Namun, begitu Soeharto selesai menempuh pendidikan dan ditarik ke Jakarta sebagai Deputi I KSAD, Ali Moertopo segera merapat kembali. Ketika Soeharto dipercaya membentuk Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD), Ali langsung ditarik menjadi Asisten Kepala Staf pada satuan tempur yang kelak menjadi cikal bakal Kostrad tersebut.
Mengarsiteki Wajah Politik Orde Baru
Ketika Orde Baru resmi berdiri, Ali Moertopo menjelma menjadi arsitek utama yang melakukan modernisasi dunia intelijen Indonesia. Melalui wadah Operasi Khusus (Opsus), ia menjalankan berbagai operasi senyap yang dirancang khusus untuk menjinakkan dan memberangus lawan-lawan politik pemerintahan.
Sumbangsih terbesar Ali Moertopo yang mengubah total wajah demokrasi Indonesia terjadi pada tahun 1968. Ia menggagas sebuah ide radikal: melakukan peleburan (fusi) partai politik yang saat itu jumlahnya sangat menjamur agar lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah. Gagasan ini berhasil diwujudkan secara mutlak pada tahun 1973, di mana seluruh kekuatan politik dipangkas dan dipaksa melebur menjadi tiga wadah saja: Golkar, PPP (berbasis Islam), dan PDI (berbasis nasionalis).
Tak hanya bermain di ranah operasi taktis, Ali juga menancapkan pengaruhnya di dunia pemikiran dan konseptual. Pada tahun 1971, bersama Soedjono Hoemardani, ia merintis berdirinya Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga pemikir (think tank) yang menjadi dapurnya kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
Setahun kemudian, tepatnya pada 1972, Ali Moertopo menerbitkan karya monumentalnya yang berjudul "Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun". Cetak biru pemikiran intelijen-politikus ini akhirnya diterima oleh MPR dan disahkan menjadi Strategi Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Indonesia. Sebuah bukti kuat bahwa Ali Moertopo bukan sekadar eksekutor lapangan, melainkan otak di balik arah laju peradaban Orde Baru hingga ia mengembuskan napas terakhirnya pada 15 Mei 1984. (*)
Editor : Bambang Harianto
