Di Bali Nama Irian yang Diusulkan Frans Kaisiepo
Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua, pada tanggal 10 Oktober 1921 dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Maker. Sebagai anak sulung dari enam bersaudara, Frans dituntut memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sejak kecil, terlebih ia harus diasuh oleh tante dari pihak ayahnya karena sang ibu telah meninggal dunia.
Pada usia 12 tahun, ia mengikuti tradisi suku Biak Numfor berupa upacara kedewasaan, tempat ia dibekali pendidikan moral, kecakapan kerja, serta ilmu perang dan kepahlawanan seperti memanah, melempar tombak, menggunakan perisai, dan tari-tarian perang.
Secara formal, ia menempuh pendidikan di Sekolah Desa Kelas 3, dilanjutkan ke Vervolgschool (Sekolah Sambungan) di Korido hingga lulus berprestasi pada tahun 1934, lalu lulus dari Sekolah Guru di Miei, Wandamen pada tahun 1936 hingga sempat berkarier sebagai guru dan kepala sekolah di beberapa Sekolah Dasar.
Perjalanan karier Frans sempat terhambat ketika pasukan Jepang menduduki Irian Barat, di mana ia ditawan dan dijadikan mandor pada perusahaan kapas milik Jepang di Manokwari. Setelah Jepang kalah oleh Sekutu, nasibnya membaik saat ia berkesempatan mengikuti kursus Sekolah Bestuur (Pamong Praja) yang menjadi awal mula berkecamuknya karier Frans di bidang pemerintahan.
Tercatat sejak tahun 1953, ia berhasil menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari Kepala Distrik Ransiki Manokwari, Kepala Distrik Kokas Fak-Fak, Kepala Pemerintah Setempat Sukarnopura, hingga Wakil Residen di Sukarnopura. Puncaknya, pada 10 November 1964, Frans resmi diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat selama dua periode, dan setelah masa jabatannya usai, ia ditarik ke pusat untuk mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Republik Indonesia sampai akhir hayatnya.
Dalam hal perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Frans Kaisiepo mengukir sejarah besar sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua ketika Belanda mencoba kembali menguasai wilayah tersebut pada 31 Agustus 1945.
Perjuangan politiknya semakin nyata ketika pada tahun 1946, ia menjadi satu-satunya putra asli Papua yang diutus oleh Nederlands Nieuw Guinea dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan.
Di forum tersebut, Frans secara berani menentang keras rencana Belanda yang ingin membentuk negara boneka serta menolak penggabungan Papua ke dalam Negara Indonesia Timur. Di konferensi ini pula Frans mengusulkan nama "Irian" (berasal dari bahasa Biak yang berarti "beruap" atau "panas") untuk menggantikan nama "Papua", yang di kemudian hari digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia.
Akibat konsistensinya melawan penjajah, termasuk mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Frans Kaisiepo sempat ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda dari tahun 1954 sampai 1961. Begitu bebas pada tahun 1961, ia langsung mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia guna terus menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia, yang kemudian diperkuat oleh Trikora dan Perjanjian New York pada 1 Mei 1963.
Atas kegigihannya menyatukan Papua ke dalam NKRI, Frans terpilih menjadi anggota parlemen perwakilan Papua di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1973, dan ditunjuk menjadi anggota DPA sebagai wakil urusan Papua pada tahun 1977.
Frans Kaisiepo menghembuskan napas terakhirnya pada 10 April 1979 di usia 57 tahun dan jasadnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor. Atas jasa-jasa besarnya, ia dianugerahi penghargaan Bintang Maha Putra Adi Pradana Kelas Dua dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 077/TK/1993.
Selain itu, sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara, namanya diabadikan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut (KRI Frans Kaisiepo 368), nama bandar udara di Pulau Biak, serta wajahnya secara resmi terpampang pada uang kertas Rupiah pecahan Rp10.000 emisi tahun 2016. (*)
Editor : Bambang Harianto
