Panggung politik Orde Baru pada dekade 1980-an pernah diguncang oleh sebuah pernyataan yang sangat berani dan kontroversial dari seorang elite partai papan atas. Di tengah gencarnya penataan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah, tokoh ini dengan lantang meminta partainya untuk berani menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah Secular State atau negara sekuler.
Sosok fenomenal tersebut adalah Dr. Sunawar Sukowati, S.H. Lahir pada 6 September 1922, pria yang mengawali pengabdiannya sebagai Tentara Pelajar ini bukan sekadar politikus biasa. Sunawar Sukowati adalah seorang pakar hukum, begawan ekonomi, mantan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dikenal memiliki pemikiran teoretis yang sangat tajam dan melampaui zamannya.
Baca juga: Alamsyah Ratu Perwiranegara di Balik Formula Kerukunan Agama Era Pak Harto
Intelektual Kembar: Kawinkan Ilmu Hukum dan Ekonomi
Jalur akademis Sunawar Sukowati terbilang sangat mentereng. Ia sukses menggenggam gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Seolah tak puas hanya menguasai satu disiplin ilmu, ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya hingga meraih gelar Doktor dalam bidang Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, tempat di mana ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar.
Sinergi antara ketajaman hukum dan kepakaran ekonomi inilah yang membentuk karakter kepemimpinannya. Karier birokrasinya merangkak dari bawah sejak masa revolusi fisik sebagai Anggota Tentara Pelajar (1945–1950) dan kader Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak 1946.
Sunawar Sukowati sempat berpraktik sebagai pengacara (1952–1957), sebelum akhirnya ditarik ke pemerintahan menjadi Direktur Perdagangan Kementerian Perdagangan (1958–1960) dan Wakil Menteri Agraria (1963–1965).
Menteri Andalan Pak Harto di Awal Orde Baru
Ketika fajar Orde Baru menyingsing, Presiden Soeharto langsung melirik potensi besar Sunawar. Pada 10 Juni 1968, ia diangkat menjadi Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek-proyek Pemerintah dalam Kabinet Pembangunan I—sebuah pos krusial yang di kemudian hari bertransformasi menjadi Kepala Bappenas. Tugas utamanya saat itu adalah memastikan seluruh dana pembangunan terserap tepat sasaran pasca-krisis ekonomi Orba.
Kinerjanya yang apik membuat kariernya terus menanjak. Ia kemudian digeser menjadi Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada kurun waktu 1973–1978.
Baca juga: Widjojo Nitisastro, Angkat Senjata di Surabaya hingga Otak Ekonomi Orde Baru
Di luar kabinet, menyusul kebijakan fusi partai oleh pemerintah pada tahun 1973, Sunawar didaulat menjadi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Usai menuntaskan tugas menteri, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1978–1983, sebelum akhirnya naik takhta menjadi Ketua Umum DPP PDI sejak tahun 1981.
Kontroversi Laten: Tafsir Pancasila sebagai Negara Sekuler
Puncak konfrontasi pemikiran Sunawar terjadi pada tahun 1983. Di hadapan rekan-rekan fraksinya di PDI, ia memicu kontroversi laten yang menghentak publik. Sunawar berargumen bahwa berdasarkan pidato kenegaraan Presiden Soeharto yang menegaskan secara baku bahwa Pancasila bukanlah sebuah agama, maka logikanya Indonesia memisahkan otoritas keagamaan dari otoritas kenegaraan.
"Negara Republik Indonesia tidak mencampuradukkan masalah ketatanegaraan dengan masalah keagamaan. Karena itu dalam negara yang berfalsafah Pancasila ini, tidak boleh ada yang alergi untuk menyebut negara Republik Indonesia menganut faham sekularisme... PDI harus berani menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah 'Secular State'!" tegas Sunawar Sukowati saat itu.
Baca juga: Haryono Suyono Konseptor Posyandu
Pendapatnya yang berani ini langsung memantik diskusi panas di tingkat nasional. Meski memicu perdebatan, argumen rasional Sunawar rupanya mendapat dukungan dan persetujuan dari tokoh-tokoh pemikir besar tanah air, termasuk ulama kondang K.H. Hasbullah Bakry hingga intelektual muda Nahdlatul Ulama yang kelak menjadi Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Berpulang di TMP Kalibata
Setelah mendedikasikan seluruh hidupnya di dunia militer, hukum, kabinet, hingga nakhoda partai, Sunawar Sukowati mengembuskan napas terakhirnya di Bogor pada hari Minggu malam, 12 Januari 1986. Sang Ketua Umum PDI yang tengah menjabat tersebut wafat akibat serangan jantung dalam usia 63 tahun.
Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara terhadap mantan Tentara Pelajar dan menteri senior ini, jasad Dr. Sunawar Sukowati, S.H. dimakamkan dengan upacara militer penuh pada hari Selasa di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPU) Kalibata, Jakarta. Sunawar Sukowati berpulang dengan meninggalkan warisan pemikiran politik yang berani, merdeka, dan terus memantik ruang diskusi ideologi bangsa hingga puluhan tahun setelahnya. (*)
Editor : Bambang Harianto