Di balik sejarah reformasi keuangan dan pengawasan anggaran negara di Indonesia, ada nama besar Prof. Dr. Satrio "Billy" Budihardjo Joedono. Bagi masyarakat awam, nama ini mungkin terdengar asing, namun di kalangan begawan ekonomi dan birokrat, beliau adalah sosok tangguh yang dikenal memiliki integritas baja dan pemikiran makro yang sangat tajam.
Pria kelahiran pada 1 Desember 1932 yang akrab disapa "Billy Joedono" ini merupakan salah satu pilar intelektual bangsa. Perjalanan kariernya melintasi momen-momen krusial republik, mulai dari memimpin kementerian di era Orde Baru, menjadi diplomat di Eropa, hingga menjadi nakhoda pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di awal era Reformasi.
Baca juga: Ngaku Dekat Pejabat BPK, Putra Anggota Polsek Galis Tipu Tersangka Korupsi
Didikan Kanisius hingga Menjadi Otak Intelektual The Habibie Center
Billy Joedono mengawali fondasi kepemimpinan dan kedisiplinan akademisnya sejak muda. Ia menamatkan pendidikan tingkat atas di Kolese Kanisius, sebuah sekolah legendaris di Jakarta yang banyak melahirkan pemikir besar bangsa.
Kecintaannya pada ilmu ekonomi membawanya tumbuh menjadi salah satu akademisi terpandang di Indonesia. Kedekatan visi intelektualnya dengan Prof. B.J. Habibie membuat Billy dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai anggota Dewan Pembina The Habibie Center—sebuah lembaga pemikir independen yang fokus pada demokratisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Dilema Politik: Korban Likuidasi Kementerian Ekonomi Era Soeharto
Karier birokrasinya di tingkat nasional memuncak ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 1993. Namun, sebuah keputusan politik yang mengejutkan terjadi di tengah masa jabatannya pada tahun 1995.
Presiden Soeharto memutuskan untuk melakukan efisiensi kabinet dengan melikuidasi dan menyatukan Departemen Perdagangan dengan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag).
Akibat penggabungan struktur tersebut, posisi menteri diserahkan kepada Menteri Perindustrian saat itu, dan Billy Joedono secara terhormat diberhentikan karena jabatan kementeriannya mendadak "dihilangkan". Kendati demikian, negara tetap membutuhkan keluwesan diplomasinya. Usai purnatugas dari kementerian, Billy langsung diutus ke Eropa untuk mengemban amanah sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Prancis.
Baca juga: Audit Pembangunan Gedung B Islamic Center Gresik, Ditemukan Dugaan Korupsi
Garda Depan Reformasi: Pengawal Transparansi Keuangan di BPK
Titik balik pengabdian terbesarnya bagi bangsa terukir pasca-tumbangnya Orde Baru. Pada tahun 1998, di tengah tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih bebas KKN, Billy Joedono terpilih untuk memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menjabat sebagai Ketua BPK pada periode krusial 1998–2004, Billy menghadapi tantangan mahaberat untuk mereformasi institusi tersebut. Di bawah komandonya, BPK bertransformasi dari yang dulunya dianggap "macan ompong" menjadi lembaga audit yang independen, transparan, berani, dan disegani dalam mengawasi keluar-masuknya uang rakyat di kas negara.
"Di bawah kepemimpinan Billy Joedono, BPK meletakkan fondasi audit modern yang akuntabel. Keberaniannya membongkar berbagai penyimpangan anggaran di awal masa Reformasi menjadi standar baru bagi tata kelola keuangan pemerintahan di Indonesia hingga hari ini."
Baca juga: Puluhan Aset Kendaraan Bermotor di Pemkab Gresik Tanpa Bukti BPKB
Akhir Hayat Sang Begawan Berwibawa
Billy Joedono mengembusen napas terakhirnya pada 16 April 2017 dalam usia 84 tahun. Ia pergi dengan meninggalkan warisan berharga berupa cetak biru pengawasan keuangan negara yang bersih dan berwibawa.
Asal-usulnya sebagai lulusan Kanisius yang santun tidak menghalanginya untuk bersikap tegas demi negara. Sosoknya akan selalu dicatat dalam tinta emas sejarah sebagai salah satu arsitek transparansi finansial terbaik yang pernah dilahirkan oleh Bumi Pertiwi. (*)
*) Source : Nasrul Koto PSU
Editor : Bambang Harianto