Bicara soal sejarah politik Indonesia, tidak ada figur presiden yang seunyu, seberani, sekaligus sekontroversial K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pemimpin sipil pertama di era Reformasi ini bukan hanya seorang ulama besar dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tetapi juga seorang kepala negara yang memimpin dengan nyali, bukan dengan kalkulasi politik aman.
Masa jabatan kepresidenannya memang singkat (1999–2001), namun gebrakan yang ia tinggalkan berhasil mengubah wajah demokrasi Indonesia untuk selamanya.
Baca juga: Nenek Buyut Gus Dur dan Kaitan Pernikahan Ning Inayah Wahid
1. Membubarkan "Senjata" Orde Baru: Departemen Penerangan
Gebrakan awal yang langsung membuat syok birokrasi adalah keputusan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan pada tahun 1999. Di era Orde Baru, kementerian ini adalah lembaga super-power yang memegang kendali atas arus informasi dan berhak mencabut SIUPP (surat izin pers) jika ada media yang berani mengkritik pemerintah.
Ketika ditanya mengapa membubarkannya, dengan enteng dan legendaris Gus Dur menganalogikannya: "Kalau ada tikus di lumbung padi, yang dibakar itu tikusnya, bukan lumbungnya. Departemen itu jadinya malah tempat korupsi, ya dibubarkan saja." Langkah radikal ini menjadi tonggak utama lahirnya kebebasan pers yang bebas dari sensor penguasa di Indonesia.
2. Membela Hak Minoritas: Sang Bapak Pluralisme
Gus Dur adalah presiden yang meletakkan kemanusiaan di atas politik. Ia mencabut Inpres nomor 14 Tahun 1967 yang selama puluhan tahun mengekang kebudayaan Tionghoa.
Berkat Gus Dur, etnis Tionghoa kembali mendapatkan hak sipil mereka, Tahun Baru Imlek diizinkan dirayakan secara terbuka dan dijadikan hari libur nasional, serta Konfusianisme (Khonghucu) diakui sebagai agama resmi keenam. Tak heran, ia hingga kini menyandang gelar abadi sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.
Baca juga: Kisah Almagfurlah Gus Dur dan Almaghfurlah Yai Shonhaji Kebumen
3. Kontroversi Internasional: Gagasan Membuka Hubungan dengan Israel
Di panggung luar negeri, Gus Dur sempat memicu gelombang protes dari kelompok Muslim domestik saat mengusulkan pembukaan hubungan dagang bilateral dengan Israel. Sebagai tokoh yang sudah 6 kali berkunjung ke Israel dan menjadi anggota Yayasan Shimon Peres, Gus Dur berargumen secara diplomatis.
Ia menilai Indonesia harus bersikap pragmatis dalam geopolitik global. Baginya, Indonesia bisa berhubungan baik dengan negara komunis/ateis seperti Tiongkok dan Uni Soviet tanpa kehilangan identitas, maka tidak ada alasan teologis untuk tidak berdialog dengan Israel, sembari tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
4. Puncak Polarisasi: Mengeluarkan Dekrit Membekukan Parlemen
Baca juga: Kisah Sepekan Sebelum Gus Dur Wafat
Hubungan Gus Dur dengan DPR/MPR yang mayoritas diisi partai koalisinya sendiri perlahan retak akibat gaya kepemimpinannya yang gemar bongkar-pasang menteri tanpa kompromi. Saat oposisi mulai menggunakan isu Buloggate dan Bruneigate untuk menggoyang kursinya (meski tahun 2003 Kejaksaan Agung menyatakan Gus Dur bersih), sang presiden memilih melawan balik.
Pada dini hari 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang luar biasa berani: memerintahkan pembekuan DPR dan MPR, serta membubarkan Partai Golkar. Namun, langkah ini menjadi bumerang. Dekrit tersebut tidak didukung oleh TNI-Polri dan Mahkamah Agung. Di hari yang sama, MPR yang dipimpin Amien Rais langsung menggelar Sidang Istimewa dan memakzulkan Gus Dur dari kursi kepresidenan.
"Jabatan presiden itu tidak perlu dipertahankan mati-matian kalau harus mengorbankan darah rakyat." — K.H. Abdurrahman Wahid
Gus Dur jatuh dari takhtanya bukan karena korupsi, melainkan karena ia menolak berkompromi dengan oligarki dan elite politik. Meski langkahnya dinilai kontroversial dan tidak menentu oleh para musuh politiknya, sejarah mencatat bahwa Gus Dur adalah seorang visioner yang melompat jauh melampaui zamannya. (*)
Editor : S. Anwar