Di balik ketatnya kontrol politik Orde Baru pada dekade 1970-an, dunia pendidikan Indonesia beruntung memiliki sosok menteri yang berani berdiri kukuh membentengi kebebasan berpikir di lingkungan kampus. Tokoh tersebut adalah Prof. Dr. dr. Teuku Mohammad Syarif Thayeb.
Lahir pada 7 Juli 1920, pria berdarah bangsawan Aceh ini adalah seorang intelektual tangguh yang berhasil mengawinkan tiga dunia sekaligus: dunia kedokteran militer, akademisi, dan diplomasi internasional. Kiprahnya membentang luas, mulai dari rektor pertama Universitas Indonesia (UI) era Orba, Duta Besar RI di Amerika Serikat, hingga dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Pembangunan II (1974–1978).
Baca juga: Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbud
Benteng Terakhir Kebebasan Mimbar Akademis
Bagi kalangan akademisi, nama Syarif Thayeb dikenang berkat warisan pemikirannya yang sangat fundamental mengenai independensi kampus. Di tengah situasi politik yang dinamis, ia secara lantang merumuskan dan memperjuangkan esensi dari kebebasan mimbar akademis.
Menurut sang profesor, sebuah universitas tidak boleh dikebiri oleh kepentingan politik praktis. Kebebasan mimbar akademis harus meliputi kemerdekaan penuh bagi mahasiswa dan dosen dalam berpendapat, serta penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) secara bebas, baik lewat lisan maupun tulisan ilmiah. Prinsip inilah yang membuat iklim intelektual di Indonesia tetap memiliki taji di tengah keterbatasan ruang politik saat itu.
Menembus Washington dan Menakhodai Kemendikbud
Baca juga: Akal-Akalan Chromebook Nadiem Makarim
Sebelum memimpin dunia pendidikan nasional, kepiawaian komunikasi Syarif Thayeb telah diuji di panggung diplomasi global. Pada tahun 1971, Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Amerika Serikat di Washington DC, menggantikan diplomat ulung Soedjatmoko.
Selama tiga tahun di AS (1971–1974), 202506/distrik-waris.jpg berhasil memperkuat poros hubungan bilateral antara Jakarta dan Washington, terutama dalam kerja sama bantuan ekonomi dan pertukaran pelajar antarnegara.
Keberhasilan diplomasi tersebut membawanya pulang ke tanah air untuk mengemban misi yang lebih besar. Pada tahun 1974, ia resmi dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah komandonya, kurikulum pendidikan nasional mulai ditata ulang untuk menyongsong era modernisasi ekonomi pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
Baca juga: Pemicu Ratusan ASN Demo di Kantor Kemdiktisaintek
Pengabdian Akhir di Dewan Pertimbangan Agung
Pengalaman panjang Syarif Thayeb sebagai dokter militer (ia merupakan salah satu pelopor korps kesehatan TNI AD), rektor, duta besar, dan menteri menjadikannya sebagai gudang kearifan. Setelah purnatugas dari kursi Mendikbud pada 1978, kepakarannya tetap dibutuhkan negara. Ia ditarik ke istana untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) guna memberikan saran-saran strategis langsung kepada kepala negara.
Sang Begawan Pendidikan ini akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada 3 November 1989 dalam usia 69 tahun. Syarif Thayeb pergi dengan meninggalkan warisan berharga yang hingga kini masih menjadi napas utama dunia universitas: bahwa kampus harus tetap menjadi ruang suci bagi lahirnya kebenaran ilmiah dan kebebasan berpikir. (*)
Editor : Bambang Harianto