Ketum Korpri Minta KemenPAN RB Percepat Pengesahan PP Bantuan Hukum ASN

Dewan Pengurus (DP) KORPRI Nasional kembali menggelar Seri Webinar KORPRI menyapa ASN, pada Selasa (5/9/2023). Di seri ke-28 ini membahas tema “ASN Terkena Masalah Hukum, Cari Solusinya Di Sini” menghadirkan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., selaku Ketua Umum (Ketum) DP KORPRI Nasional, sebagai Keynote Speaker. Narasumbernya ialah Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum, Plt. Kepala BKN selaku Wakil Ketua BP ASN yang juga Ketua Departemen Pengembangan Ekosistem Organisasi DP KORPRI Nasional dan Sapto B. Wibowo, SH, M.Si., Anggota Bidang Litigasi LKBH KORPRI Nasional.

Ketum KORPRI menjelaskan urgensi perlindungan hukum bagi ASN, karena menurutnya jangankan mendapat masalah hukum, mendapatkan masalah administrasi saja, ASN akan kepikiran. Untuk itu, Prof. Zudan menghimbau ASN yang tertimpa masalah hukum agar dapat memanfaatkan LKBH KORPRI.

“UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN memerintahkan dibentuk PP Bantuan Hukum ASN, sejak 8 Tahun lalu, DP KORPRI Nasional telah menyerahkan usulan RPP Bantuan Hukum kepada Pemerintah melalui Kementerian PANRB, namun sampai saat ini RPP tersebut tak kunjung selesai. RPP ini diperlukan sebagai penganggaran di APBN/APBD dan Tata Kelola agar LKBH KORPRI dapat memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” ujar Prof. Zudan.

Terkait perlindungan karir ASN, menurut Prof. Zudan, “KORPRI telah bersurat kepada Presiden dan Kemenpan & RB meminta agar Anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan ASN dibatasi, disamping perlu adanya azas kesetaraan. Mestinya bukan hanya Anggota TNI/Polri yang masuk ke jabatan ASN, tetapi ASN juga bisa mengisi jabatan tertentu di TNI/Polri, dengan demikian hubungan resiprokal dapat terbangun”.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN, mengawali paparan dengan menjelaskan adanya pergantian peraturan dari PP No. 24 T ahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menjadi PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif & BPASN dan mulai berlaku serta mencabut PP 24/2011.

Wakil Ketua BP ASN ini menjelaskan bahwa 5 hal yang menyebabkan adanya sengketa ASN, yaitu : penyalahgunaan wewenang; konflik kepentingan; informasi yang tidak memadai untuk mengambil keputusan dan tekanan pihak eksternal serta suka dan tidak suka antara atasan bawahan.

Menurut Data BP ASN, pelanggaran disiplin ASN terbanyak, berdasarkan pengajuan banding administrative, tahun 2021-2023 adalah (1) Tidak Masuk Kerja (2) Perzinahan (3) Perceraian (4) Hidup Bersama (5) Asusila (6) Beristri Lebih dari 1 orang (7) Menjadi Istri Kedua (8) Penyalahgunaan narkotika (9) Dll.

Praktisi Hukum yang juga anggota bidang litigasi LKBH KORPRI Nasional, Sapto Wibowo, mengungkapkan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya, mendapatkan tantangan dan resiko, bahkan rentan terkena masalah hukum, ASN sebagai warga negara, sama kedudukannya di muka hukum.

Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia diproses sebagaimana perundang-undangan pidana dan juga diproses berdasarkan peraturan kepegawaian.

Untuk itu, ASN harus memahami Kiat agar terhindar dari masalah hukum dalam pelayanan public, yaitu memahami peraturan perundang-undangan, meneliti/melakukan verifikasi dan validasi terkait persyaratan yang diserahkan oleh pemohon dan jangan "menambah" atau "mengurangi" persyaratan, patuhi SOP dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta konsultasikan kepada atasan ketika layanan mengalami hambatan.

Sapto menyarankan pembentukan Tim Advokasi pada setiap Unit Pelaksana Teknis/Instansi Pelayanan Publik dan memberikan bantuan hukum bagi ASN yang mengalami atau menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi baik di dalam maupun luar pengadilan serta mendorong LKBH KORPRI Kabupaten/Kota/Provinsi yang sudah terbentuk untuk lebih proaktif.

Seri Webinar ini dimoderatori oleh Desliana Maulipaksi, S.I.Kom, dikuti oleh 1.000 partisipan melalui zoom dan 5.000 Viewer live streaming Youtube. (Dry)

Editor : Syaiful Anwar