Ketua Kopdes Merah Putih di Sleman Speak up, Ungkap Resiko Mengerikan

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sedang gencar dibangun di ribuan desa di Tanah Air. Anggaran pembangunan mencapai Rp 1,6 miliar di luar sarananya.

Namun, pendirian Kopdes Merah Putih tidak sedikit yang dikritik. Seperti kritik yang disampaikan oleh Bambang Sutrisno selaku Ketua Kopdes Merah Putih Sidokarto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kritikan tersebut disampaikan melalui tulisan berjudul "Analisa Risiko Nyata: Satu Koperasi di Satu Desa".

Berikut isi lengkapnya :

Mari kita hitung sederhana. Dengan kepala dingin, tidak emosi. Ini juga saya berpotensi dituding mengeluh atau sambat. Karena biasanya di grup kalau ada yang speak up, langsung dituding cengeng, lemah, kakean (kebanyakan) sambat, keluh kesah bahkan ada yang usul ngeledek : "group diganti jadi group ketua koperasi sambat."

Saya adalah pengusaha UMKM (Usaha Mikir Keluarga Megap Megap). Kalau tulisan salah, saya mohon maaf, wong namanya rakyat ngeluarin uneg uneg, mungkin karena kurang literasi jadinya malah dipandang bodoh. Tapi gak papa, daripada dipendam.

Ini itung-itungan saya, wong cilik, yang ditunjuk jadi Ketua Koperasi Desa Sidokarto.

Pinjaman: Rp 3 miliar :

- Rp 2,5 miliar untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan.

- Rp 500 juta modal mutar usaha.

Ini utang bosskuh, bukan hibah, bunga 4% per tahun. 

Jadi begitu kita ready, duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran Rp 50 juta / bulan atau cicilan Rp 600 juta per tahun.

Untuk menghasilkan Rp 50 juta laba bersih per bulan :

Jika margin bersih koperasi 5%, maka harus menghasilkan :

Rp 50 juta ÷ 5% = Rp 1 miliar omzet per bulan. Artinya koperasi harus memutar omzet : ± Rp 33 juta per hari, stabil.

Kalau margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka:
Rp 50 juta ÷ 3% = Rp 1,67 miliar omzet per bulan.

Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu? Belum tentu.

Apakah pengurus koperasi punya pengalaman mengelola duit sebesar itu, stabil beberapa tahun?

Coba cek, Ketua Koperasi yang berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas Rp 1 miliar sebulan, ada gak?

Koperasi Desa Merah Putih bukan bisnis warung kelontong di desa yang omzetnya cuma beberapa desa. Tapi harus Rp 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran Rp 50 juta perbulan. Itu belum buat bayar pegawai, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan lain-lain.

Pegawai digaji, para patriot pengurus koperasi dapat SHU, yang dibayar dengan Yen, yen ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional.

Skenario Gagal Bayar

1. Macet Ringan

Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta per bulan. 

- Defisit Rp15 juta per bulan.

- Setahun defisit Rp180 juta. 

Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi.

2. Macet Sedang

Koperasi hanya mampu bayar Rp 25 juta per bulan.

- Defisit Rp 25 juta per bulan.

- Setahun defisit Rp 300 juta.

Cashflow tertekan.

Pengurus mulai disalahkan. Kepercayaan mulai retak.

3. Gagal Total (Zonk)

Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali.

- Lubang Rp 600 juta per tahun.

- Bunga tetap berjalan.

- Status kredit bermasalah.

Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit. Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka :

- Pembangunan jalan bisa berhenti.

- Saluran air tertunda.

- Program pemberdayaan terpangkas.

- Infrastruktur kecil desa terancam macet.

Dalam ekonomi publik, ini disebut crowding out : anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha. (*)

Editor : Redaksi